JBNews.id – Sebanyak 26 mantan karyawan Meta Platforms Inc. menggugat perusahaan induk Facebook dan Instagram tersebut ke pengadilan. Gugatan diajukan atas tuduhan bahwa Meta menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) untuk secara tidak adil menargetkan pekerja yang sedang mengambil cuti dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada Mei lalu.
Dalam gugatan yang dilaporkan oleh Reuters, para mantan karyawan tersebut mengklaim bahwa Meta menentukan pekerja mana yang akan di-PHK berdasarkan data kinerja yang dikumpulkan oleh “konstelasi” alat AI internal. Sistem ini, menurut mereka, gagal mengecualikan karyawan yang sedang mengambil cuti orang tua atau cuti medis dari sistem peringkat otomatis.
“Akibatnya, karyawan yang mengambil cuti yang dilindungi secara tidak proporsional terpilih untuk di-PHK, berdasarkan skor yang tidak hanya gagal memperhitungkan cuti yang dilindungi, tetapi secara efektif menghukum karyawan karena menggunakan hak hukum mereka atas cuti tersebut,” demikian bunyi kutipan gugatan yang diperoleh media.
PHK yang dimaksud dalam gugatan terjadi pada Mei 2026 sebagai bagian dari rencana Meta untuk memangkas 10 persen stafnya, atau sekitar 8.000 pekerja. Angka ini merupakan bagian dari efisiensi besar-besaran yang dilakukan perusahaan di bawah kepemimpinan Mark Zuckerberg.
Metamate dan Alat AI Internal Jadi Sorotan
Para mantan karyawan menduga Meta menggunakan asisten AI internal bernama Metamate, agen AI yang dilatih oleh karyawan, dasbor internal yang menampilkan penggunaan token AI, serta alat-alat lainnya untuk “menilai, memberi peringkat, dan memilih karyawan untuk dimasukkan ke dalam daftar PHK.”
Gugatan ini menuduh Meta melanggar undang-undang federal dan negara bagian yang melarang pengusaha memecat pekerja karena mengambil cuti yang dilindungi. Tuduhan ini menambah daftar panjang masalah hukum yang dihadapi Meta terkait penggunaan AI dan kebijakan ketenagakerjaan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Meta Terancam Denda miliaran dolar karena berbagai pelanggaran regulasi di berbagai yurisdiksi.
Bantahan Resmi Meta
Menanggapi gugatan tersebut, Meta dengan tegas membantah tuduhan yang dilayangkan. “Klaim ini tidak berdasar dan tidak didasarkan pada fakta,” kata Tracy Clayton, juru bicara Meta, kepada The Verge. “Keputusan manajemen tenaga kerja dan organisasi dibuat dan diambil oleh manusia, bukan AI.”
Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara klaim para penggugat dan posisi resmi perusahaan. Meta menegaskan bahwa meskipun alat AI digunakan sebagai pendukung, keputusan final tetap berada di tangan manajer dan tim sumber daya manusia.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut isu krusial tentang penggunaan AI dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada hak-hak pekerja. Di sisi lain, Meta juga tengah menghadapi tekanan regulasi dari berbagai negara terkait desain platformnya. Sebelumnya, Meta Diminta Ubah Desain Instagram dan Facebook karena dianggap adiktif oleh regulator di Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Implikasi Hukum dan Dampak bagi Pekerja Teknologi
Gugatan ini membuka pertanyaan besar tentang sejauh mana perusahaan teknologi dapat menggunakan AI dalam manajemen sumber daya manusia. Jika terbukti bersalah, Meta bisa menghadapi sanksi berat, termasuk denda dan kewajiban membayar kompensasi kepada ribuan pekerja yang terdampak.
Para pengamat hukum menilai kasus ini bisa menjadi preseden penting bagi industri teknologi global. Banyak perusahaan besar kini mulai mengadopsi AI untuk berbagai fungsi HR, mulai dari rekrutmen hingga evaluasi kinerja. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, sistem ini berpotensi melanggar hak-hak dasar pekerja.
Kasus ini juga menyoroti praktik PHK massal di perusahaan teknologi besar yang kerap menggunakan metrik data sebagai dasar keputusan. Di tengah gelombang efisiensi yang melanda Silicon Valley, perlindungan bagi pekerja yang mengambil cuti menjadi isu yang semakin relevan.
Bagi para pekerja di industri teknologi, kasus ini menjadi pengingat penting. Sistem AI yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja bisa saja tidak memperhitungkan situasi pribadi seperti cuti orang tua atau sakit. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan AI untuk keputusan SDM menjadi tuntutan yang semakin mendesak.
Meta sendiri saat ini masih harus menghadapi berbagai gugatan dan investigasi di berbagai negara. Mulai dari masalah privasi data, iklan konten ilegal, hingga desain platform yang dianggap merugikan pengguna muda. Instagram Raup Untung dari iklan CSAM (Child Sexual Abuse Material) di India menjadi salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik dan regulator global.
Kronologi PHK Massal di Meta
PHK massal yang menjadi dasar gugatan ini merupakan bagian dari gelombang pemangkasan besar-besaran di Meta. Pada awal tahun 2026, perusahaan mengumumkan akan memberhentikan 10 persen tenaga kerjanya, atau sekitar 8.000 orang, sebagai bagian dari strategi “tahun efisiensi” yang dicanangkan Zuckerberg.
Proses PHK ini dilakukan secara bertahap, dengan gelombang pertama terjadi pada Mei. Para pekerja yang terkena dampak diberitahu melalui email, tanpa kesempatan untuk melakukan banding atau klarifikasi. Banyak dari mereka yang merasa proses ini tidak transparan dan tidak adil.
Dalam gugatannya, para mantan karyawan menyebutkan bahwa sistem AI Meta tidak hanya gagal mengecualikan pekerja yang sedang cuti, tetapi juga memberikan skor rendah secara otomatis kepada mereka. Hal ini karena sistem tidak dapat membedakan antara ketidakhadiran karena cuti yang dilindungi dengan ketidakhadiran karena alasan lain.
Seorang penggugat yang merupakan ibu baru mengaku di-PHK saat sedang menjalani cuti melahirkan. Ia baru kembali bekerja beberapa minggu setelah PHK diumumkan, dan mendapati dirinya sudah tidak lagi memiliki akses ke sistem perusahaan.
Kasus serupa juga dialami oleh pekerja yang sedang menjalani perawatan medis jangka panjang. Mereka mengaku tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan situasi mereka sebelum keputusan PHK diambil.
Masa Depan AI dalam Manajemen SDM
Kasus gugatan terhadap Meta ini menjadi peringatan bagi perusahaan teknologi lain yang mulai mengandalkan AI untuk pengambilan keputusan SDM. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi, penggunaannya tanpa pengawasan manusia yang memadai berisiko menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hukum.
Para ahli merekomendasikan agar perusahaan menerapkan “human-in-the-loop” dalam setiap keputusan SDM yang berbasis AI. Artinya, meskipun AI dapat memberikan rekomendasi, keputusan final harus tetap diambil oleh manusia yang memahami konteks dan situasi masing-masing pekerja.
Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih model AI tidak mengandung bias yang dapat merugikan kelompok pekerja tertentu. Dalam kasus Meta, bias terhadap pekerja yang mengambil cuti menjadi bukti nyata risiko penggunaan AI yang tidak diawasi dengan baik.
Bagi para pekerja, kasus ini menjadi momentum untuk lebih kritis terhadap kebijakan perusahaan terkait penggunaan AI. Pekerja perlu mengetahui data apa yang dikumpulkan tentang mereka, bagaimana data tersebut digunakan, dan apakah ada mekanisme banding jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan berbasis AI.
Di sisi lain, Meta juga tengah berupaya memperbaiki citranya di mata publik. Perusahaan telah meluncurkan berbagai fitur baru untuk meningkatkan privasi pengguna, termasuk Cara Blokir Foto Instagram dari AI Meta untuk mengamankan privasi. Langkah ini diambil setelah banyak pengguna mengeluhkan penggunaan data mereka untuk melatih model AI tanpa izin eksplisit.
Bahkan, Meta sempat mematikan fitur AI yang menghasilkan gambar dari akun Instagram publik setelah mendapat tekanan dari regulator dan publik. Meta Matikan Fitur AI tersebut sebagai respons terhadap kekhawatiran privasi yang meluas.
Kesimpulan dan Implikasi
Gugatan 26 mantan karyawan Meta ini bukan sekadar kasus hukum biasa. Ini adalah ujian bagi sejauh mana perusahaan teknologi dapat menggunakan AI dalam mengelola sumber daya manusia tanpa melanggar hak-hak dasar pekerja.
Jika pengadilan memenangkan para penggugat, keputusan ini bisa menjadi preseden yang mengubah cara perusahaan-perusahaan besar menggunakan AI untuk keputusan SDM. Di sisi lain, jika Meta menang, perusahaan teknologi lain mungkin akan merasa lebih leluasa mengandalkan AI dalam proses PHK dan evaluasi kinerja.
Bagi para pekerja di industri teknologi, kasus ini memberikan pelajaran berharga: pentingnya memahami kebijakan perusahaan terkait penggunaan data dan AI, serta pentingnya memiliki dokumentasi yang jelas tentang hak-hak mereka, terutama saat mengambil cuti yang dilindungi undang-undang.
Sidang perdana kasus ini dijadwalkan akan digelar dalam beberapa bulan mendatang. Publik dan pelaku industri teknologi akan mengawal proses ini dengan saksama, mengingat implikasinya yang luas bagi masa depan hubungan industrial di era kecerdasan buatan.
