JBNews.id — Gubernur New York, Kathy Hochul, memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meninjau dan menghapus aturan hukum yang sudah ketinggalan zaman di negara bagiannya. Langkah ini dilakukan di tengah kebijakan moratorium pembangunan pusat data AI baru yang baru saja ditandatanganinya.
Dalam wawancara dengan Odd Lots, Hochul mengungkapkan bahwa timnya menggunakan AI untuk menganalisis setiap aturan, regulasi, dan kebijakan. Tujuannya adalah mendeteksi undang-undang yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Proses yang biasanya memakan waktu hingga lima tahun jika dilakukan secara manual oleh staf, kini berhasil diselesaikan hanya dalam beberapa bulan berkat bantuan AI.
Beberapa contoh aturan kuno yang disorot oleh Hochul meliputi kewajiban membayar biaya sebesar USD 25 untuk membawa anjing berburu, serta syarat yang mewajibkan ibu hamil memiliki izin khusus untuk bekerja setelah lewat tengah malam. Hasil analisis ini memungkinkan Hochul dan lembaga negara bagian untuk segera menghapus regulasi yang sudah tidak relevan tersebut.
Baca Juga:
Langkah ini diambil di tengah kebijakan kontroversial lainnya. Awal pekan ini, New York menjadi negara bagian pertama yang menangguhkan pembangunan pusat data AI berskala raksasa baru hingga satu tahun ke depan. Selama masa jeda ini, para pembuat undang-undang berencana menyusun regulasi baru untuk melindungi penduduk dari ancaman lonjakan biaya utilitas dan risiko terhadap sumber daya alam akibat operasional pusat data masif.
“Saya menginginkan pemerintahan yang tidak membebani Anda, melainkan berada di pihak Anda, dan menggunakan AI adalah cara yang sangat ampuh untuk mewujudkan hal itu. Saya rasa setiap tingkat pemerintahan harus menggunakan ini. Saya akan membuat perubahan dramatis dengan memanfaatkan kekuatan AI,” ujar Hochul, demikian dikutip detikINET dari Bloomberg, Jumat (17/7/2026).
Penggunaan AI untuk reformasi regulasi ini menunjukkan potensi besar teknologi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Namun, langkah ini juga memunculkan pertanyaan tentang keamanan data dan potensi bias algoritma dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Hochul menegaskan bahwa timnya telah memverifikasi hasil analisis AI sebelum mengambil tindakan penghapusan regulasi.
Langkah New York ini menjadi perhatian nasional di Amerika Serikat. Beberapa negara bagian lain diperkirakan akan mengikuti jejak serupa. Di sisi lain, penghentian sementara pembangunan pusat data AI juga memicu perdebatan tentang keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen. Beberapa perusahaan teknologi besar telah menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan ini.
Kebijakan moratorium pembangunan pusat data AI di New York merupakan respons terhadap kekhawatiran warga tentang dampak lingkungan dan ekonomi. Pusat data masif membutuhkan konsumsi listrik dan air yang sangat besar. Lonjakan permintaan energi dari pusat data ini berpotensi meningkatkan tagihan listrik bagi rumah tangga biasa dan mengancam pasokan sumber daya alam.
Sementara itu, kasus serupa juga terjadi di negara bagian lain. Di Texas, celah regulasi data center menimbulkan ancaman polusi tersembunyi yang mengkhawatirkan warga. Sementara di Michigan, pembangunan pusat data memicu perlawanan dari warga setempat yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kualitas hidup mereka.
Hochul menekankan bahwa penggunaan AI untuk reformasi regulasi adalah langkah maju yang penting. Ia berharap inisiatif ini dapat menjadi model bagi pemerintahan di tingkat federal maupun negara bagian lainnya. “Saya akan membuat perubahan dramatis dengan memanfaatkan kekuatan AI,” tegasnya.
Proses peninjauan seluruh undang-undang di New York yang biasanya memakan waktu hingga lima tahun, kini dapat diselesaikan dalam hitungan bulan. Ini menunjukkan efisiensi luar biasa yang ditawarkan oleh teknologi AI dalam mengolah data dalam jumlah besar. Tim Hochul menggunakan algoritma khusus untuk mendeteksi pola dan inkonsistensi dalam regulasi yang ada.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya global untuk mereformasi birokrasi yang seringkali lamban dan tidak efisien. Banyak negara mulai melirik penggunaan AI untuk membantu tugas-tugas administratif yang memakan waktu. Namun, isu keamanan dan etika tetap menjadi perhatian utama dalam penerapan AI di sektor publik.
Dengan keberhasilan ini, New York berpotensi menjadi pionir dalam penggunaan AI untuk reformasi pemerintahan. Hochul berkomitmen untuk terus memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi beban regulasi yang tidak perlu bagi warga dan dunia usaha.
Implikasi dari langkah ini sangat luas. Bagi warga New York, penghapusan regulasi kuno berarti pengurangan birokrasi yang tidak perlu dan kemudahan dalam berbagai urusan administratif. Bagi dunia usaha, ini berarti lingkungan bisnis yang lebih kondusif dengan aturan yang lebih relevan dan modern.
Namun, para pengamat mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam pemerintahan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Algoritma AI dapat mengandung bias yang tidak disadari, yang berpotensi merugikan kelompok tertentu. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.
Kebijakan moratorium pembangunan pusat data AI juga menunjukkan bahwa pemerintah negara bagian tidak sepenuhnya menerima teknologi tanpa pengaturan. Keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan publik menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Ke depannya, keberhasilan inisiatif ini akan menjadi tolok ukur bagi negara bagian lain dan bahkan negara lain dalam mengadopsi AI untuk reformasi birokrasi. Hochul telah membuka jalan bagi era baru pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
