**JBNews.id —** PwC, salah satu firma konsultan “Big Four”, terbukti mempublikasikan laporan “thought leadership” tentang AI yang dipenuhi halusinasi yang malas dan mudah terdeteksi. Empat laporan yang diterbitkan antara 2024 dan 2026 ini dimaksudkan untuk menarik pekerjaan konsultasi bagi mitra di Timur Tengah. Namun, investigasi dari perusahaan pendeteksi AI, GPTZero, mengungkap laporan tersebut berantakan, penuh dengan “kutipan halusinasi, klaim palsu, dan keputusan penulisan serta format yang tidak dapat dipahami.”
Temuan ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas industri konsultasi global. Laporan yang dimaksud mengandung “klaim yang tidak terkait atau bertentangan dengan sumber yang dikutip.” Kasus ini juga menyoroti betapa maraknya halusinasi AI di berbagai sektor profesional, dari pengacara yang ditegur hakim karena menyertakan kutipan hukum palsu hingga bidang akademik yang dibanjiri makalah yang dihasilkan AI.
Salah satu contoh paling mencolok adalah laporan tahun 2025 yang memuat bagian tentang kerangka kerja bernama “Citizen Pulse,” yang diklaim sedang diterapkan oleh pemerintah di seluruh dunia. Namun, GPTZero menemukan bahwa kerangka kerja tersebut sebenarnya tidak ada dan sepenuhnya dihalusinasi oleh AI, termasuk kutipan pendukungnya. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas layanan profesional yang diberikan firma konsultan ternama kepada klien mereka.
Kasus PwC ini sangat memprihatinkan karena beberapa laporan yang penuh “slop” tersebut secara eksplisit membahas tentang bot AI “agentic,” termasuk panduan untuk pemerintah tentang cara meningkatkan layanan publik untuk kendaraan otonom. Tingkat keparahan masalah ini semakin diperparah dengan fakta bahwa salah satu laporan PwC menyertakan catatan kaki yang mengutip blogger remaja di Medium dengan 280 pengikut sebagai sumber untuk inisiatif AI agentic JPMorgan.
Peneliti GPTZero, Paul Esau, menemukan bahwa laporan PwC yang berbeda mengutip klaim yang sama bahwa kesalahan manusia bertanggung jawab atas 90 persen kecelakaan lalu lintas sebanyak tiga kali hanya dalam dua halaman, sambil menggunakan tiga sumber berbeda. Menurut Esau, hal ini adalah sesuatu yang “tidak akan dilakukan oleh manusia mana pun,” seperti yang ia sampaikan kepada Financial Times.
Menanggapi temuan ini, PwC meremehkan hasil investigasi dan gagal mengambil tanggung jawab. Dalam pernyataan resminya, PwC Middle East mengklaim bahwa pihaknya “menanggapi serius keakuratan penelitian yang kami publikasikan dan sedang memperbarui sejumlah kutipan pendukung” dalam laporan tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa “Sesuai dengan pendekatan kami terhadap AI yang bertanggung jawab, kami memiliki proses kontrol kualitas untuk penelitian dan pengembangan konten yang kami harapkan dipatuhi oleh semua staf kami.”
Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di industri konsultasi. Bulan lalu, firma Big Four lainnya, KPMG, juga tertangkap menyertakan banyak halusinasi AI dalam laporan tentang cara mengintegrasikan agen AI “di seluruh penasihat investasi, manajemen risiko, dan pemantauan kepatuhan.” Laporan KPMG tersebut menunjukkan bahwa masalah ini telah menyebar luas di kalangan firma konsultan terkemuka.
Temuan GPTZero ini mengungkap masalah sistemik dalam cara firma konsultan besar memproduksi laporan riset mereka. Penggunaan AI untuk menghasilkan konten tanpa verifikasi yang memadai tidak hanya merusak reputasi firma tersebut, tetapi juga berpotensi menyesatkan klien yang mengandalkan laporan ini untuk pengambilan keputusan bisnis strategis. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan institusi paling prestisius sekalipun tidak kebal terhadap risiko halusinasi AI.
Kasus PwC ini juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan AI dalam produksi konten profesional. Ketika AI digunakan untuk menghasilkan laporan yang berdampak pada kebijakan publik dan strategi bisnis, akurasi dan verifikasi menjadi sangat penting. Klien berhak mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan konten yang dihasilkan secara otomatis tanpa pemeriksaan kualitas yang memadai.
Implikasi dari temuan ini sangat luas. Jika firma konsultan sekelas PwC bisa terjebak dalam halusinasi AI, bagaimana dengan kualitas laporan yang dihasilkan oleh organisasi lain yang mungkin memiliki kontrol kualitas yang lebih lemah? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya adopsi AI di berbagai sektor industri, termasuk infrastruktur teknologi dan layanan publik.
Respons PwC yang cenderung meremehkan temuan ini juga menjadi sorotan. Pernyataan bahwa mereka “sedang memperbarui sejumlah kutipan pendukung” tidak menjawab pertanyaan mendasar tentang proses kontrol kualitas yang gagal. Sikap ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas yang justru semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap industri konsultasi. Padahal, integritas dan akurasi adalah fondasi utama dari layanan konsultasi profesional.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi semua organisasi yang menggunakan AI dalam produksi konten. Verifikasi manusia tetap menjadi langkah kritis yang tidak bisa digantikan oleh otomatisasi. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi, output yang dihasilkan harus melalui pemeriksaan ketat oleh profesional yang kompeten sebelum dipublikasikan. Hal ini sejalan dengan praktik pelaporan berkelanjutan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.
Ke depan, industri konsultasi perlu mengevaluasi ulang pendekatan mereka terhadap penggunaan AI. Standar etika dan kontrol kualitas harus diperketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Klien dan publik berhak mendapatkan laporan yang akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa langkah konkret, kepercayaan terhadap industri konsultasi akan terus terkikis.
Bagi para profesional di bidang teknologi dan konsultasi, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang batas-batas penggunaan AI. Teknologi memang menawarkan efisiensi, tetapi tanggung jawab untuk memastikan akurasi tetap berada di tangan manusia. Kegagalan PwC dalam hal ini menunjukkan bahwa adopsi AI tanpa kontrol kualitas yang memadai dapat berakibat fatal bagi reputasi dan kredibilitas sebuah organisasi.
[CONTENT_END]
