JBNews.id ā Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan peta jalan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diyakini berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 12 persen atau sekitar USD 366 miliar pada 2030.
Berdasarkan draf peraturan presiden yang diperoleh Reuters, pemerintah berencana mengintegrasikan AI ke dalam berbagai program kementerian dan pemerintah daerah sepanjang 2026-2029 sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Draf regulasi tersebut saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan daya saing Indonesia dalam pemanfaatan AI di tingkat regional maupun global. Untuk merealisasikan ambisi tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar USD 15 miliar atau sekitar Rp 269,3 triliun (kurs USD 1 = Rp 17.955) guna mengimplementasikan teknologi AI ke berbagai program strategis nasional, termasuk MBG.
Adopsi AI dalam program MBG akan dimanfaatkan untuk menyusun menu sesuai karakteristik daerah, memantau kebersihan dapur, memperkirakan kebutuhan makanan, mendeteksi penyimpangan, hingga mengintegrasikan data kesehatan guna memberikan peringatan dini jika terjadi kondisi darurat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Pemanfaatan AI di program MBG muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi program tersebut. Reuters mencatat program makan gratis sempat mendapat sorotan terkait transparansi pengelolaan, dugaan penyimpangan dalam pembangunan dapur, serta kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan ribu siswa pada tahun lalu. Dengan integrasi AI, pemerintah berharap dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas layanan.
Selain untuk sektor pangan, pemerintah juga berencana menggunakan AI dalam program pemeriksaan kesehatan gratis dan penanganan tuberkulosis (TBC). Teknologi ini akan membantu analisis data kesehatan dalam skala besar sehingga layanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun regulasi AI nasional yang melibatkan sejumlah perusahaan teknologi global seperti Meta, IBM, dan Microsoft. Microsoft sebelumnya juga telah mengumumkan investasi sebesar USD 1,7 miliar untuk pengembangan layanan cloud dan AI di Indonesia.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan AI. Keterbatasan infrastruktur, termasuk ketersediaan chip dan pusat komputasi, serta minimnya talenta AI menjadi hambatan yang harus segera diatasi.
Guru Besar AI dari Bina Nusantara University Derwin Suhartono yang dikutip Reuters menilai Indonesia saat ini belum cukup kompetitif dalam perlombaan AI global dan berisiko hanya menjadi konsumen teknologi yang dikembangkan perusahaan asing. Namun, menurutnya, pemanfaatan AI tetap dapat memberikan manfaat besar apabila dijalankan melalui peta jalan yang terstruktur dan konsisten.
Selain menyusun roadmap implementasi AI, pemerintah juga menyiapkan pembentukan dana kedaulatan AI (sovereign AI fund) yang rencananya dikelola oleh Danantara Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan insentif fiskal bagi peneliti AI serta langkah-langkah mitigasi risiko, termasuk penyalahgunaan biometrik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan penyebaran deepfake.
Langkah pemerintah mengintegrasikan AI ke program MBG sejalan dengan upaya percepatan transisi energi yang juga menjadi prioritas nasional. Kedua program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong efisiensi dan keberlanjutan.
Kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan yang selaras dengan visi pembangunan ekonomi berdasarkan nilai Pancasila, di mana kemajuan teknologi harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat. Integrasi AI diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dalam distribusi bantuan.
Dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 12 persen pada 2030, pemerintah optimistis investasi besar-besaran di bidang AI akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan efektivitas regulasi yang akan diterbitkan.
Bagi masyarakat, integrasi AI di program MBG berarti layanan yang lebih terpersonalisasi dan transparan. Menu makanan akan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing, sementara sistem pemantauan digital diharapkan dapat mencegah penyimpangan dan memastikan kualitas makanan yang diterima oleh siswa dan penerima manfaat lainnya.
Baca Juga:
Ke depannya, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa adopsi AI tidak hanya menjadi proyek ambisius di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen pendanaan sebesar Rp 269,3 triliun menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mewujudkan transformasi digital di sektor pelayanan publik.
Dengan melibatkan perusahaan teknologi global seperti Meta, IBM, dan Microsoft dalam penyusunan regulasi AI nasional, Indonesia berupaya mengadopsi praktik terbaik internasional. Namun, kunci keberhasilan tetap berada pada kemampuan Indonesia membangun infrastruktur dan talenta lokal yang mumpuni.
Pembentukan sovereign AI fund yang dikelola Danantara Indonesia menjadi langkah strategis untuk memastikan kedaulatan teknologi nasional. Dana ini diharapkan dapat mendanai riset dan pengembangan AI dalam negeri, sehingga Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi produk teknologi asing.
Pemerintah juga terus mendorong kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu untuk memastikan nilai tambah tetap berada di dalam negeri. Pendekatan ini diyakini dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah upaya transformasi digital.
Implikasinya, keberhasilan integrasi AI di program MBG akan menjadi tolok ukur bagi implementasi teknologi serupa di sektor-sektor lain. Jika berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi melompat menjadi salah satu pemain utama dalam pemanfaatan AI untuk pelayanan publik di kawasan Asia Tenggara.
Masyarakat dan pelaku industri pun menanti realisasi nyata dari rencana ambisius ini. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi berkala akan menjadi kunci untuk memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
