JBNews.id — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa operator satelit nasional tengah memproses pengembangan satelit Low Earth Orbit (LEO). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada layanan asing seperti Starlink, sekaligus memperkuat kemandirian di sektor antariksa. Pengajuan orbit dan frekuensi untuk satelit tersebut telah diajukan ke International Telecommunication Union (ITU).
Hal ini disampaikan oleh Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifiawan, ditemui usai peringatan 50 Tahun Satelit Indonesia di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Menurut Adis, peran Komdigi adalah memfasilitasi pengajuan slot orbit dan spektrum frekuensi satelit ke ITU, sementara pembangunan satelit menjadi tanggung jawab operator.
“Ada permohonan dari operator satelit kita, dan sudah kami proses ke ITU. Peran kami membantu proses itu dan memfasilitasinya di tingkat internasional,” kata Adis.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan satelit LEO tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi atau pendanaan. Ada proses koordinasi internasional yang ketat agar sistem satelit baru tidak mengganggu satelit milik negara lain. “Meluncurkan satelit bukan hanya soal memiliki modal untuk membeli dan meluncurkan. Ada proses koordinasi satelit agar sistem yang dibangun kompatibel dengan sistem lain dan tidak menimbulkan interferensi. Itu membutuhkan waktu,” ujarnya.
Berdasarkan ketentuan ITU, terdapat regulatory period sekitar tujuh tahun sejak pengajuan hingga satelit harus diluncurkan. Karena itu, meski proses administrasi telah berjalan, operator Indonesia belum akan meluncurkan satelit LEO dalam waktu dekat. “Kalau tahun ini belum. Prosesnya memang membutuhkan waktu karena ada tahapan koordinasi internasional,” katanya.
Adis memastikan ada operator nasional yang sedang mengembangkan rencana tersebut. Saat ditanya siapa operator yang dimaksud, ia menyebut pengajuan berasal dari operator satelit domestik seperti PSN dan Telkomsat. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai target peluncurannya dan menyarankan pertanyaan tersebut disampaikan langsung kepada masing-masing operator.
Adis juga meluruskan anggapan bahwa satelit LEO identik dengan layanan Starlink. Menurutnya, LEO hanyalah istilah untuk orbit satelit pada ketinggian sekitar 300 hingga 2.000 kilometer dari permukaan Bumi. “Kita sering mempersepsikan LEO itu seolah hanya Starlink. Padahal LEO adalah jenis orbit, dan Indonesia sebenarnya sudah memiliki satelit yang berada di orbit rendah,” ujarnya.
Baca Juga:
Langkah ini menjadi penting di tengah meningkatnya kebutuhan akan konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Dengan memiliki satelit LEO sendiri, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pemain aktif dalam industri satelit global. Hal ini sejalan dengan upaya Kebijakan Antariksa yang mendorong kemandirian teknologi.
Adis berharap semakin banyak operator nasional yang memanfaatkan orbit rendah untuk mengembangkan layanan satelit di masa depan. Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki peran lebih besar dalam ekosistem satelit dunia. “Kita harus menjadi pemain, bukan sekadar pasar,” tegasnya.
Langkah pengembangan satelit LEO ini juga didorong oleh asosiasi industri seperti Industri Satelit Global yang menekankan pentingnya Indonesia mengambil peluang di sektor ini. Dengan adanya operator nasional yang siap, diharapkan Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dalam penyediaan layanan internet berbasis satelit.
Ke depannya, pengembangan satelit LEO diharapkan dapat mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bisnis di daerah yang sulit dijangkau infrastruktur telekomunikasi konvensional. Ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.
