JBNews.id — Sebanyak 29 persen eksekutif senior di berbagai perusahaan global mengaku tidak mengetahui penyebab membengkaknya biaya adopsi kecerdasan buatan (AI) di perusahaan mereka. Temuan ini berasal dari survei terbaru firma akuntansi “Big Four”, KPMG, yang mengungkapkan fenomena “sticker shock” di kalangan korporat akibat skema harga berbasis pemakaian (usage-based pricing) untuk layanan AI.
Survei KPMG yang awalnya dilaporkan oleh The Register ini menjaring respons dari 2.145 eksekutif senior di 20 negara. Hasilnya, sepertiga dari responden mengakui bahwa ketidaktahuan mereka tentang ekonomi AI menjadi hambatan utama untuk menerapkan teknologi tersebut secara efektif di tempat kerja.
“Seiring model harga berbasis pemakaian menjadi lebih umum, banyak organisasi masih membangun kemampuan yang diperlukan untuk memperkirakan, memantau, dan mengelola pengeluaran AI secara efektif,” tulis para penulis laporan tersebut. Penerjemahan sederhananya: sepertiga eksekutif tidak memiliki rencana nyata tentang bagaimana menggunakan AI secara produktif, sebuah fakta yang kini semakin jelas terlihat setelah “meteran” biaya mulai berjalan.
Temuan ini menggarisbawahi kecurigaan yang selama ini dirasakan banyak pekerja yang dipaksa menggunakan alat AI: bahwa sejumlah besar pemimpin korporat memperlakukan AI sebagai solusi “pasang dan jalan” (plug-and-play) untuk menekan biaya operasional tanpa memahami cara kerjanya. Ini adalah bentuk pemikiran magis yang sepenuhnya terlepas dari realitas praktis.
Meski perusahaan dulu bisa mengandalkan perusahaan AI untuk mensubsidi harga model bahasa besar melalui kontrak tarif tetap (flat-rate contracts), kondisi itu kini tidak lagi berlaku. Meningkatnya biaya daya komputasi memaksa seluruh sektor teknologi mengambil posisi defensif, yang pada akhirnya membebani konsumen korporat dengan tagihan yang lebih besar dari perkiraan.
AI sebagai Alat Disiplin Tenaga Kerja
Di sisi lain, penting untuk tidak melupakan fakta bahwa AI — atau lebih tepatnya, mitos seputar AI — saat ini digunakan di seluruh dunia sebagai alat untuk mendisiplinkan tenaga kerja. Teknologi ini dimanfaatkan untuk memaksa pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah dalam negosiasi upah, tunjangan, dan stabilitas kerja secara keseluruhan.
Baik digunakan sebagai alasan untuk memasang kamera pengawas di kepala pekerja pabrik maupun sebagai justifikasi untuk PHK massal, para eksekutif tidak perlu gelar PhD dalam pembelajaran mesin untuk mengetahui bahwa AI dalam bentuknya yang sekarang — yang rentan terhadap kesalahan — terutama berguna untuk menjaga “garis” para pekerja.
Pertanyaan apakah AI akan pernah bekerja pada level yang diperlukan untuk membayar kembali miliaran dolar dalam bentuk tagihan membutuhkan terobosan ajaib. Namun, jika tujuannya adalah keuntungan finansial jangka pendek yang didorong oleh biaya overhead yang lebih rendah yang dibayar oleh kelas pekerja, AI sebenarnya tidak perlu bekerja dengan sempurna untuk mencapai tujuan tersebut.
Fenomena ini menciptakan pasar keuangan bersejarah yang, menurut beberapa metrik, terlihat lebih buruk daripada masa menjelang Depresi Besar. Kabar baiknya, masa depan di mana AI mengambil alih pekerjaan manusia tampak semakin tidak mungkin, setidaknya pada kecepatan industri saat ini — sebuah fakta yang kini mulai disadari oleh beberapa “orang bodoh dan tertipu” terbesar di dunia korporat.
Bagi perusahaan di Jawa Barat dan Banten yang tengah mempertimbangkan adopsi AI, temuan ini menjadi peringatan penting. Sebelum berinvestasi besar-besaran, pemahaman mendalam tentang struktur biaya dan dampak aktual terhadap produktivitas harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengikuti tren teknologi tanpa perencanaan yang matang.
