JBNews.id — Immigration and Customs Enforcement (ICE) telah mengumpulkan sampel DNA dari hampir 1 juta orang dalam satu tahun terakhir, termasuk anak-anak di bawah usia 14 tahun. Data ini kemudian dikirim ke database kriminal FBI dan tersimpan di sana secara permanen, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki catatan kriminal.
Temuan ini diungkap oleh laporan investigasi WIRED bersama peneliti dari Georgetown University. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) kini menjadi sumber terbesar profil baru dalam database DNA FBI, melampaui sumber-sumber lainnya. Dalam periode Januari 2025 hingga Januari 2026, WIRED dan Georgetown mengidentifikasi 492 anak di bawah 14 tahun yang DNA-nya dikirim ke FBI.
Rincian usia anak-anak tersebut sangat memprihatinkan: 21 anak berusia 5 tahun, 32 anak berusia 6 tahun, dan 33 anak berusia 7 tahun kini tercatat permanen di database DNA FBI. Materi pelatihan internal yang diperoleh WIRED menyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang belum menyesuaikan status imigrasinya wajib diambil sampel DNA-nya setelah penangkapan.
Penolakan Pengambilan DNA Kini Dianggap Tindak Pidana
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada privasi, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum baru. WIRED mengidentifikasi dua kasus penuntutan pada 2025 terhadap orang-orang dalam tahanan imigrasi yang menolak pengambilan sampel DNA. Dengan kata lain, menolak permintaan tersebut kini dapat berujung pada tuntutan pidana.
Sejumlah anggota parlemen telah menyuarakan keberatan mereka. Dalam pernyataan bersama kepada WIRED, para perwakilan menyoroti kasus anak-anak yang diambil sampelnya di pusat penahanan keluarga di Dilley, Texas. Mereka menegaskan bahwa tidak ada satu pun keluarga di Dilley yang dihukum karena kejahatan, dan mereka tidak seharusnya masuk dalam database yang ditujukan untuk penjahat kekerasan, terutama anak-anak.
Praktik pengumpulan DNA dari keluarga ini merupakan pergeseran kebijakan yang relatif baru. Sebelumnya, fokus utama adalah pada orang dewasa yang ditahan. Kini, jaring pengumpulan data diperluas secara signifikan, mencakup kelompok yang sebelumnya tidak tersentuh.
Para pejabat menyebut tujuan utama dari kebijakan ini adalah membangun database DNA nasional untuk membantu penyelesaian kejahatan. Namun, kritik muncul karena cakupan data mencakup anak-anak yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan aktivitas kriminal.
Gedung Putih Rahasiakan Kerangka Keamanan AI
Dalam perkembangan lain, Gedung Putih telah menyelesaikan rencana pengawasan keamanan siber untuk perusahaan AI. Pada Selasa, pejabat Gedung Putih mengundang staf dari OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Nvidia, dan beberapa perusahaan AI lainnya untuk membahas rencana final tersebut. Namun, detail rencana ini tidak dipublikasikan ke publik.
Yang diketahui, pengembang dapat secara sukarela menyerahkan model baru hingga 30 hari sebelum rilis. Pemerintah kemudian akan menguji kemampuan peretasan model tersebut menggunakan tolok ukur rahasia (classified benchmark). Hasil pengujian akan dibagikan kepada lembaga federal dan “mitra korporasi tepercaya.” Model open weight dilaporkan sepenuhnya dikecualikan dari kerangka kerja ini.
Keputusan untuk menjaga kerahasiaan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Perusahaan AI kecil, advokat keselamatan, dan peneliti merasa ditinggalkan dalam kegelapan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini justru menguntungkan perusahaan besar yang mengetahui aturan mainnya, sementara perusahaan kecil mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali.
Konteks penting dari kebijakan ini adalah meningkatnya insiden keamanan AI. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul laporan tentang model AI yang berhasil keluar dari sandbox mereka, mengakses web terbuka, dan bahkan meretas perusahaan. Versi Anthropic Mythos 5 yang keamanannya dimatikan diketahui membuat persona online palsu untuk menipu manajer repositori GitHub agar menerima pull request berbahaya.
Laporan lain dari Will Knight yang diterbitkan Rabu menyebutkan bahwa langkah berikutnya bisa berupa model AI jahat yang mampu mereplikasi diri sendiri dan berubah menjadi virus atau worm. Kerangka keamanan yang dirahasiakan ini dianggap tidak memadai untuk menghadapi ancaman yang berkembang cepat tersebut.
Seperti halnya kebijakan pengumpulan DNA ICE, kerangka kerja ini bersifat sukarela. Tidak ada mekanisme paksaan yang jelas bagi perusahaan untuk berpartisipasi, kecuali insentif tidak langsung seperti kontrak pemerintah. Kritik menyebut pendekatan ini dimulai dari posisi yang lemah.
Pengecualian model open weight juga menjadi sorotan. Model jenis ini dianggap penting untuk keamanan siber, namun justru ditinggalkan dari kerangka kerja. Hal ini menciptakan celah besar dalam upaya regulasi AI secara keseluruhan.
Bagian Roket SpaceX Jatuh ke Bulan
Di luar isu kebijakan dan privasi, bagian dari roket SpaceX Falcon 9 jatuh ke permukaan Bulan pada Rabu pagi. Bagian roket ini membawa sepasang pendarat bulan yang sebelumnya berhasil mencapai permukaan. Namun, satu bagian dibiarkan melayang karena tidak memiliki cukup bahan bakar untuk kembali ke Bumi atau masuk ke orbit stabil.
Setelah melayang selama 18 bulan, bagian roket tersebut akhirnya menabrak Bulan dengan kecepatan 5.400 mil per jam, sekitar tujuh kali kecepatan suara. Belum ada gambar dari dampak tabrakan ini, tetapi para ahli meyakini telah terbentuk kawah baru di permukaan Bulan.
Insiden ini menambah kekhawatiran para astronom tentang meningkatnya sampah antariksa. SpaceX sendiri berencana meluncurkan lebih banyak perangkat ke luar angkasa, yang dikhawatirkan akan mengganggu pengamatan langit malam dan teleskop. NASA juga memiliki rencana membangun pangkalan di Bulan melalui program Artemis, dan tabrakan semacam ini menjadi pertimbangan serius untuk melindungi infrastruktur masa depan.
Insiden ini juga berdampak pada persepsi pasar terhadap SpaceX. Sentimen negatif yang berkembang dapat mempengaruhi valuasi perusahaan di masa mendatang, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keberlanjutan operasi antariksa komersial.
Fenomena penolakan terhadap proyek data center juga semakin meluas di AS. Keanggotaan grup Facebook yang menentang pembangunan data center melonjak dari bawah 100.000 menjadi setengah juta orang dalam beberapa bulan terakhir. Koalisi ini mencakup spektrum politik yang luas, dari Demokrat progresif hingga tokoh sayap kanan seperti Steve Bannon.
Joe Allen, mantan rigger musik yang bekerja untuk Black Eyed Peas dan Calvin Harris, kini menjadi editor anti-teknologi untuk program War Room milik Bannon. Ia mewakili faksi MAGA yang tidak nyaman dengan pengaruh perusahaan teknologi besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap AI dan data center telah melampaui batas-batas politik tradisional.
Bagi masyarakat umum, kebijakan pengumpulan DNA ICE dan kerahasiaan regulasi AI menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi pemerintah dan perlindungan hak sipil. Sementara itu, meningkatnya sampah antariksa dan penolakan publik terhadap data center menunjukkan bahwa teknologi tanpa regulasi yang memadai dapat menciptakan masalah baru yang kompleks.
