JBNews.id — Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan dana hingga USD 2 miliar atau setara Rp 35 triliun setiap tahunnya untuk memelihara jaringan satelit Global Positioning System (GPS). Sistem navigasi yang digunakan secara gratis oleh sebagian besar wilayah dunia ini merupakan armada yang terdiri dari setidaknya 24 satelit milik Angkatan Luar Angkasa AS (US Space Force).
Satelit-satelit tersebut mengorbit sekitar 20.000 km di atas Bumi dan terus memancarkan dua informasi yang sama, yaitu posisi satelit dan waktu tepat saat sinyal dikirimkan. Ponsel atau sistem navigasi menangkap sinyal-sinyal ini, kemudian mengukur jarak dari beberapa satelit secara bersamaan untuk menemukan satu-satunya titik yang cocok melalui proses yang disebut trilaterasi.
Saat ini, terdapat lebih dari 6 miliar perangkat ber-GPS yang digunakan di seluruh dunia. Angka ini menunjukkan betapa masifnya ketergantungan global terhadap sistem yang awalnya dikembangkan militer AS pada era Perang Dingin untuk mengetahui posisi pasukan, pesawat, dan kapal perang di mana pun di Bumi.
Sejarah Pengembangan dan Perubahan Kebijakan Akses
GPS awalnya dirancang untuk memberi militer AS kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk untuk mengenai target jarak jauh secara akurat. Namun, sinyal GPS dipancarkan secara terbuka, sehingga kekhawatiran tentang penyadapan oleh musuh pun muncul.
Untuk mengatasi hal ini, AS memancarkan dua versi sinyal. Sinyal presisi dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pasukan AS beserta sekutunya dengan akurasi penuh. Sementara pengguna lain mendapatkan sinyal terbuka yang akurasinya sengaja diturunkan, membuat penentuan posisi untuk sipil meleset sekitar 100 meter.
Kebijakan tersebut berubah pada Mei 2000 ketika Presiden Bill Clinton memerintahkan fitur selective availability dimatikan. Langkah ini meningkatkan akurasi setiap perangkat sipil hingga sepuluh kali lipat dan kemudian dipermanenkan. Meski demikian, militer AS tidak kehilangan keunggulannya karena mereka kini dapat memblokir akses GPS di zona konflik tertentu sementara pengguna di wilayah lain tetap dapat menggunakannya.
Baca Juga:
Dampak Ekonomi dan Nilai Strategis GPS
Pemerintah AS terus mendanai GPS karena sistem ini menjadi elemen vital bagi militer, keamanan nasional, dan sistem penerbangan. Investasi ini terbukti memberikan hasil yang signifikan. GPS diperkirakan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi AS lebih dari USD 1,4 triliun sejak 1983.
Menariknya, nilai paling berharga dari GPS sebenarnya bukan terletak pada fungsi lokasi, melainkan pada aspek waktu. Setiap satelit membawa jam atom yang menghasilkan sinyal penanda waktu sangat presisi. Sinyal ini menjadi tulang punggung bagi berbagai sistem penting, termasuk sinkronisasi jaringan seluler, stempel waktu pada miliaran transaksi di pasar keuangan, dan menjaga keseimbangan jaringan listrik.
Dampak hilangnya GPS akan menjadi bencana besar. Riset dari RTI (International Research Institute) menunjukkan bahwa hilangnya sinyal GPS akan merugikan AS hingga USD 1 miliar per hari. Angka ini menggambarkan betapa krusialnya sistem navigasi satelit bagi kelangsungan berbagai sektor.
Patricia Crouse, profesor ilmu politik di University of New Haven, menjelaskan bahwa kerelaan AS untuk terus membayar GPS didasari oleh pertimbangan praktis. “Meskipun Musk memiliki Starlink yang secara teori bisa menggantikan GPS, Anda tidak bisa memaksa orang menggunakan satelit swasta dengan biaya mereka sendiri,” ujarnya.
Sistem Alternatif di Berbagai Negara
Sejumlah negara mengembangkan sistem navigasi satelit alternatif. Eropa memiliki sistem Galileo, sementara China mengoperasikan BeiDou Navigation Satellite System yang beroperasi penuh di seluruh dunia sejak tahun 2020. Sistem BeiDou sangat kuat di Asia dan memiliki fitur unik berupa kemampuan mengirim pesan teks pendek melalui satelit, sehingga seseorang yang terdampar di gurun terpencil tetap dapat berkomunikasi meskipun tidak ada sinyal seluler.
Namun, BeiDou memiliki keterbatasan. Meski berkinerja sangat baik di Asia, akurasinya cenderung menurun di wilayah lain. Sistem ini juga membutuhkan hardware yang lebih khusus dibandingkan GPS untuk mengakses beberapa kemampuan paling canggihnya.
Rusia mengoperasikan sistem GLONASS yang awalnya dikembangkan selama era Uni Soviet. Posisi satelitnya memberikan cakupan sangat baik di daerah lintang tinggi, menjadikan sistem ini efektif di wilayah utara dan Arktik di mana sinyal standar GPS sering melemah.
Semakin banyak negara dan perusahaan yang memiliki akses ke GPS mulai mencari alternatif di luar penggunaan sistem tunggal. “Berbagai produk kini ditingkatkan kemampuannya agar dapat menggunakan sistem Eropa dan Rusia juga, jika sewaktu-waktu terjadi pemblokiran sinyal, yang kita tahu frekuensinya semakin meningkat,” kata Andy Proctor, peneliti di Imperial College London.
Kondisi ini menunjukkan lanskap navigasi satelit global yang semakin beragam. Ketergantungan pada satu sistem tunggal dianggap berisiko, terutama mengingat meningkatnya frekuensi pemblokiran sinyal di berbagai kawasan. Ke depan, kemampuan multi-konstelasi menjadi pertimbangan penting bagi produsen perangkat dan pengguna akhir.
Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat banyaknya perangkat dan layanan yang bergantung pada GPS. Diversifikasi sistem navigasi dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur digital nasional. Sementara itu, AS dipastikan akan terus mendanai GPS sebagai bagian dari komitmen jangka panjangnya terhadap keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
