JBNews.id — Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA), Adi Rahman Adiwoso, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan dan menetapkan Space Policy 2045 sebagai peta jalan pembangunan sektor antariksa nasional. Tanpa kebijakan yang jelas, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi konsumen teknologi luar angkasa, bukan pemain utama di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Desakan ini disampaikan Adi dalam acara peringatan 50 Tahun Satelit Indonesia yang digelar di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, Indonesia membutuhkan infrastruktur regulasi yang kuat untuk mencapai kemandirian di sektor antariksa. “Kita perlu kebijakan, kita perlu Space Policy 2045. Indonesia harus memiliki infrastruktur regulasi yang mendukung kemandirian sehingga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen teknologi antariksa,” ujarnya.
Adi menekankan bahwa perkembangan teknologi antariksa saat ini telah berubah drastis. Jika dahulu ruang angkasa identik dengan proyek pemerintah, kini banyak negara justru mendorong perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset sebagai motor utama inovasi. Dalam 50 tahun ke depan, antariksa akan menjadi faktor penting yang menentukan posisi suatu negara di kancah global.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah bergerak cepat. Jepang mengalokasikan USD 6,7 miliar melalui Space Strategy Fund selama 10 tahun. Sementara itu, Singapura baru saja membentuk badan antariksa nasional dan menyiapkan investasi sekitar SGD 200 juta untuk pengembangan sektor tersebut. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, India, hingga Jepang telah berlomba membangun ekosistem antariksa melalui dukungan kebijakan, investasi, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi.
“Kita sedang memasuki era ketika space sovereignty (kedaulatan antariksa) menjadi salah satu strategi penting sebuah negara,” katanya.
Adi menilai pembangunan sektor antariksa tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Indonesia perlu mendorong lahirnya startup, perusahaan swasta, hingga talenta muda yang mampu mengembangkan teknologi antariksa. Kolaborasi antara industri, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing di sektor ini.
“Kita harus mendukung tumbuhnya pemain-pemain baru di bidang antariksa Indonesia. Seperti negara lain, pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem antariksa yang berdaulat,” ujarnya.
Keunggulan Geografis dan Potensi Konstelasi Satelit
Indonesia, menurut Adi, memiliki keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak negara. Posisi Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa dinilai sangat strategis untuk peluncuran satelit maupun pengembangan konstelasi satelit orbit rendah. Bersama negara-negara ekuator lain, Indonesia berpeluang membangun konstelasi satelit ekuatorial untuk kebutuhan pengamatan Bumi (Earth Observation).
“Kalau kita bisa bekerja sama dengan Brasil mewakili Amerika Selatan dan Nigeria mewakili Afrika, gabungan negara-negara ekuator itu memiliki produk domestik bruto sekitar USD 4,8 triliun. Ini bisa menjadi kekuatan besar dalam membangun konstelasi satelit ekuatorial,” kata Adi.
Baca Juga:
Potensi ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kekhawatiran global terhadap ancaman sampah antariksa yang mencapai 15.800 ton. Konstelasi satelit ekuatorial buatan Indonesia bisa menjadi solusi pemantauan yang lebih efektif dan mandiri.
Krisis Sumber Daya Manusia dan Pentingnya Pendidikan
Selain regulasi, Adi menilai Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia di sektor antariksa. Ia memperkirakan jumlah tenaga profesional yang benar-benar berkecimpung di bidang antariksa di Indonesia masih kurang dari 1.000 orang. Angka ini jauh di bawah India yang memiliki sekitar 20.000 tenaga ahli.
Karena itu, ia mendorong adanya integrasi antara dunia pendidikan, industri, dan lembaga riset agar lulusan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) memiliki jalur karier yang jelas. “Tugas kita adalah membangun jalan agar anak-anak muda Indonesia dapat berkarya dan berkembang. Mereka harus memiliki wadah yang jelas untuk berkarier di bidang antariksa,” ujarnya.
Langkah konkret seperti peluncuran satelit NEO-1 buatan Indonesia yang dijadwalkan pada Januari 2027 menjadi momentum penting untuk membuktikan kemampuan anak bangsa. Kesuksesan misi ini bisa menjadi katalis bagi lahirnya lebih banyak talenta dan startup antariksa di Tanah Air.
Nostalgia Satelit Palapa dan Visi ke Depan
Adi sempat mengenang peluncuran Satelit Palapa A1 pada 1976 sebagai tonggak penting sejarah telekomunikasi Indonesia. Menurutnya, saat itu Palapa bukan sekadar proyek teknologi, tetapi simbol kedaulatan yang mampu menyatukan Indonesia di tengah keterbatasan infrastruktur komunikasi antarpulau.
Namun, ia menegaskan bahwa peringatan 50 tahun Satelit Indonesia seharusnya tidak berhenti pada nostalgia. Mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Adi menyebut, “Semakin jauh kita melihat ke belakang, semakin jauh pula kita dapat melihat ke depan.” Menurutnya, semangat itulah yang perlu menjadi pijakan Indonesia untuk membangun industri antariksa yang mandiri dan berdaya saing.
Fenomena astronomi seperti kedekatan Komet Encke dengan Bumi juga mengingatkan bahwa antariksa menyimpan banyak peluang riset yang belum tergarap maksimal oleh Indonesia.
Dengan potensi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta semangat inovasi anak muda, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting di industri antariksa. Syarat utamanya adalah kebijakan yang jelas, investasi yang konsisten, dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.
