JBNews.id ā Alibaba, raksasa e-commerce yang didirikan Jack Ma, secara resmi melarang seluruh karyawannya menggunakan produk kecerdasan buatan (AI) milik Anthropic, Claude Code, untuk keperluan pekerjaan mulai 10 Juli 2026. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari tuduhan Anthropic yang menuding Alibaba secara ilegal mencuri teknologi AI mereka melalui serangan distilasi besar-besaran.
Langkah tegas Alibaba ini diungkapkan oleh sumber internal yang mengetahui langsung masalah tersebut, seperti dilaporkan detikINET. Claude Code dari Anthropic kini masuk dalam daftar software berisiko tinggi yang dilarang digunakan di lingkungan perusahaan. Karyawan Alibaba diwajibkan untuk segera melakukan uninstall seluruh model dan produk agen Anthropic dari perangkat kerja mereka.
Sebagai gantinya, perusahaan mewajibkan para karyawan untuk beralih menggunakan asisten AI buatan mereka sendiri, yakni Qoder. Kebijakan ini menjadi respons langsung atas tuduhan yang dilayangkan Anthropic kepada Senat AS, di mana perusahaan AI asal Amerika Serikat itu menuding Alibaba secara terang-terangan dan ilegal mencoba mengekstrak kemampuan AI miliknya.
Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa Alibaba melancarkan serangan distilasi terbesar yang pernah diketahui terhadap Anthropic. Distilasi sendiri merupakan metode pelatihan AI di mana model yang lebih kecil dan kurang mumpuni dibangun menggunakan keluaran (output) dari model yang sudah ada dan lebih kuat. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan AI canggih tanpa harus mengeluarkan biaya riset dan pengembangan yang besar.
Ketegangan antara kedua perusahaan raksasa teknologi ini semakin memanas setelah Anthropic mengirimkan surat resmi kepada Senat AS. Dalam surat tersebut, Anthropic menuduh Alibaba secara sistematis mengekstrak data dan kemampuan AI mereka. Langkah Alibaba yang melarang penggunaan Claude Code dinilai sebagai bentuk pembalasan diplomatis di tengah persaingan teknologi global yang semakin sengit.
Dikutip dari CNBC, ketentuan layanan Anthropic sendiri sebenarnya telah menetapkan larangan bagi perusahaan-perusahaan China maupun negara-negara musuh lainnya untuk menggunakan model AI mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan antara perusahaan teknologi AS dan China sudah berlangsung lama, dan baru kini mencapai puncaknya dengan tuduhan pencurian teknologi.
Pihak Alibaba maupun Anthropic sama-sama menolak memberikan komentar resmi terkait insiden ini. Keheningan dari kedua belah pihak menimbulkan spekulasi bahwa konflik ini mungkin akan berujung pada sengketa hukum internasional yang kompleks, mengingat implikasi serius dari tuduhan pencurian kekayaan intelektual di tingkat global.
Gelombang Kecaman dan Kode Tersembunyi
Pelarangan ini muncul di tengah gelombang kecaman online di China terhadap Anthropic. Kemarahan publik dipicu oleh beredarnya unggahan di Reddit dan GitHub yang mengungkapkan adanya kode tersembunyi dalam produk Anthropic yang dirancang khusus untuk mendeteksi apakah pengguna berada di wilayah China. Temuan ini memicu kemarahan netizen China yang menilai Anthropic telah melakukan diskriminasi digital.
Menurut laporan Financial Times, Anthropic memang tengah bergerak untuk menutup celah yang selama ini memungkinkan perusahaan-perusahaan China untuk mengakali pembatasan dan mengakses Claude melalui negara ketiga. Langkah ini menunjukkan bahwa Anthropic serius dalam menegakkan kebijakan geografis mereka, meskipun sebelumnya banyak perusahaan China yang berhasil menghindari blokade tersebut.
Financial Times juga melaporkan bahwa grup teknologi finansial China, Ant, memfasilitasi karyawannya dengan akun korporat Claude yang diakses melalui intranet perusahaan, yang terhubung dengan entitas mereka di Singapura. Praktik ini memungkinkan karyawan Ant untuk tetap menggunakan Claude tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan Anthropic.
Sementara itu, perusahaan induk TikTok, ByteDance, mengambil pendekatan yang berbeda. ByteDance tidak memfasilitasi akses ke Claude secara langsung, namun memulai program reimbursement yang memungkinkan para insinyurnya mengklaim biaya langganan pribadi. Para insinyur tersebut kemudian dapat mengakses layanan itu menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan lokasi mereka.
Baca Juga:
Kasus ini menambah daftar panjang ketegangan antara perusahaan teknologi AS dan China di era persaingan AI global. Sebelumnya, pemerintah AS telah memberlakukan berbagai pembatasan ekspor chip AI canggih ke China, termasuk chip buatan Nvidia. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperlambat kemajuan teknologi AI China yang dinilai mengancam kepentingan keamanan nasional AS.
Di sisi lain, China juga terus mengembangkan ekosistem AI domestik mereka sendiri. Alibaba dengan Qoder-nya, Baidu dengan Ernie Bot, dan Tencent dengan Hunyuan adalah contoh bagaimana perusahaan-perusahaan China berlomba-lomba menciptakan AI yang dapat bersaing dengan produk-produk AS seperti ChatGPT dari OpenAI dan Claude dari Anthropic.
Implikasi bagi Industri Teknologi Global
Keputusan Alibaba untuk melarang penggunaan Claude Code dan beralih ke Qoder memiliki implikasi luas bagi industri teknologi global. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada AI asing dapat menjadi risiko bisnis yang serius ketika hubungan geopolitik memburuk. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia mungkin akan mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan AI internal mereka sendiri sebagai langkah antisipatif.
Kedua, konflik ini dapat mempercepat fragmentasi ekosistem AI global. Jika sebelumnya perusahaan-perusahaan teknologi dapat dengan bebas menggunakan model AI dari berbagai negara, kini mereka mungkin akan dipaksa untuk memilih satu kubu. Hal ini dapat menghambat inovasi dan kolaborasi lintas batas yang selama ini menjadi pendorong utama kemajuan AI.
Ketiga, kasus ini juga menyoroti pentingnya keamanan data dan perlindungan kekayaan intelektual dalam pengembangan AI. Metode distilasi yang dituduhkan kepada Alibaba sebenarnya adalah praktik yang umum dalam industri AI, namun menjadi masalah ketika dilakukan tanpa izin dan melanggar ketentuan layanan. Regulasi yang lebih ketat mungkin akan diperlukan untuk mengatur praktik-praktik semacam ini.
Bagi para pengguna AI di Indonesia, konflik antara Alibaba dan Anthropic ini menjadi pengingat bahwa teknologi AI tidak terlepas dari dinamika politik dan ekonomi global. Pengguna perlu lebih cermat dalam memilih platform AI yang mereka gunakan, terutama jika platform tersebut berasal dari negara yang memiliki ketegangan geopolitik dengan negara lain.
Dalam jangka panjang, persaingan antara AI buatan China dan AI buatan AS diprediksi akan semakin sengit. Kedua kubu akan terus berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan AI, serta berusaha merebut pangsa pasar global. Indonesia, sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, kemungkinan akan menjadi medan pertempuran utama bagi kedua kubu ini.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia untuk tidak terlalu bergantung pada satu penyedia AI saja. Diversifikasi pemasok AI dan pengembangan kapasitas AI lokal dapat menjadi strategi yang bijak untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pihak asing.
Seiring dengan perkembangan teknologi AI yang semakin pesat, konflik seperti ini diprediksi akan semakin sering terjadi. Perusahaan-perusahaan teknologi harus siap menghadapi ketidakpastian regulasi dan geopolitik yang dapat mempengaruhi operasional bisnis mereka secara signifikan.
Bagi para profesional dan pelaku bisnis di Indonesia, penting untuk terus memantau perkembangan regulasi AI di tingkat global dan nasional. Pemahaman yang baik tentang lanskap AI global akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis.
Konflik Alibaba vs Anthropic ini juga menunjukkan bahwa masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor non-teknis seperti politik, ekonomi, dan hukum. Para pemangku kepentingan di industri AI perlu mempertimbangkan semua aspek ini dalam merumuskan strategi jangka panjang mereka.
Dengan semakin memanasnya persaingan AI global, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain yang relevan dengan mengembangkan ekosistem AI yang mandiri dan berdaulat. Pemerintah dan swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan nasional.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era digital yang saling terhubung, tidak ada negara atau perusahaan yang benar-benar mandiri. Kerja sama internasional tetap diperlukan, namun harus dilakukan dengan tetap menjaga kedaulatan dan keamanan masing-masing pihak.
