JBNews.id — Sebanyak 54 kota di Amerika Serikat telah memilih untuk membatalkan, tidak memperpanjang, atau menolak kontrak kamera pelat nomor otomatis (ALPR) milik Flock sejak awal tahun ini. Data yang dihimpun Washington Examiner menunjukkan gelombang penolakan ini mencerminkan meningkatnya resistensi publik terhadap teknologi pengawasan massal yang selama ini populer di kalangan kepolisian.
Angka tersebut melanjutkan tren yang sudah terlihat sejak Februari lalu, ketika laporan menyebut sekitar 30 kota telah mengambil langkah serupa sejak 2025. Kini, kota-kota di 23 negara bagian tercatat telah mengakhiri kerja sama dengan Flock, dengan California dan Wisconsin menjadi yang terdepan masing-masing dengan tujuh kasus penolakan, pembatalan, atau penonaktifan.
New York, Washington, dan Massachusetts menyusul dengan empat kasus per negara bagian, sementara Virginia mencatat tiga kasus. Meskipun Flock masih mengoperasikan kameranya di lebih dari 5.000 kota di AS hingga Juli 2026, lonjakan penolakan di tingkat kota terjadi di tengah gelombang kemarahan publik terkait isu privasi dan hak-hak sipil.
Warga Bertindak Langsung
Di kota-kota di mana pemimpin sipil dinilai lambat merespons kekhawatiran publik, warga bergerak cepat mengambil tindakan sendiri. Mereka merusak, menutupi, atau mencuri kamera pengawas tersebut untuk menghentikan perekaman. Aksi-aksi ini menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi terhadap teknologi yang dianggap mengancam privasi.
Meningkatnya pembatalan kontrak secara resmi menunjukkan para pemimpin kota mulai menyadari realitas bahwa masyarakat Amerika secara luas tidak menyetujui teknologi ini, dan mereka tidak takut untuk menunjukkannya. Fenomena ini sejalan dengan laporan sebelumnya tentang justifikasi perusakan kamera yang sempat menjadi perdebatan publik.
Kekhawatiran terhadap Flock bukan hal baru. Sebelumnya, mantan karyawan Flock pernah mengungkapkan praktik perusahaan yang dinilai tidak transparan terkait kemampuan kamera pengawasnya. Data dari FBI juga menunjukkan bahwa ribuan kamera Flock gagal menekan angka kejahatan secara signifikan.
Pembatalan Paling Bergengsi
Pembatalan kontrak paling menonjol terjadi ketika Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak bertahun-tahun dengan Flock. Keputusan ini dipicu oleh audit internal yang tajam terhadap teknologi perusahaan tersebut.
Laporan internal menemukan bahwa dalam waktu hanya dua bulan, ALPR Flock berkontribusi pada 161 peringatan palsu kendaraan curian, dengan tingkat false-positive mencapai 32,3 persen. Temuan ini menjadi pukulan telak bagi klaim keandalan teknologi yang selama ini dipasarkan Flock ke berbagai institusi kepolisian.
Audit tersebut memperkuat keraguan publik terhadap efektivitas ALPR dalam mendukung tugas kepolisian. Ini sejalan dengan temuan data FBI di Atlanta yang menunjukkan ribuan kamera serupa tidak berhasil menekan angka kejahatan.
Baca Juga:
Tekanan publik terhadap Flock juga berdampak pada perluasan lini produk perusahaan. Sebelumnya, program audio pengawas Flock terpaksa dihentikan menyusul protes keras dari masyarakat. Keputusan ini menunjukkan bahwa resistensi publik tidak hanya berhenti pada kamera, tetapi juga merambah fitur-fitur pengawasan lain yang dianggap melanggar privasi.
Dengan tidak ada tanda-tanda kemarahan publik akan mereda dalam waktu dekat, 54 kota yang membatalkan kontrak tersebut kemungkinan baru permulaan. Industri pengawasan elektronik kini berada di persimpangan, di mana tuntutan transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin kuat, sementara perusahaan seperti Flock harus berhadapan dengan realitas baru: teknologi pengawasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan ditinggalkan.
Bagi kota-kota yang masih mempertimbangkan penggunaan ALPR, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya audit independen dan keterlibatan publik sebelum mengadopsi teknologi pengawasan. Keputusan LAPD yang berbasis data audit menjadi preseden bagaimana institusi publik seharusnya mengevaluasi mitra teknologi mereka.
Implikasinya jelas: masa depan teknologi pengawasan tidak lagi ditentukan semata oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh penerimaan publik dan kepatuhan terhadap nilai-nilai privasi. Perusahaan yang gagal memahami hal ini akan terus kehilangan kepercayaan, satu kontrak demi satu kontrak.
