JBNews.id — Konferensi AI for Good Summit 2026 yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui International Telecommunication Union (ITU) di Geneva kembali mempertemukan sektor publik dan swasta untuk membahas pemanfaatan kecerdasan buatan bagi kemanusiaan. Namun, di tengah idealisme tersebut, kekhawatiran tentang kesenjangan akses dan dominasi korporasi teknologi besar justru mendominasi diskusi.
Doreen Bogdan-Martin, Sekretaris Jenderal ITU, dalam pidato pembukaannya menegaskan keyakinan bahwa AI yang diterapkan secara bertanggung jawab dapat membantu menyelesaikan masalah paling mendesak umat manusia—dari kelaparan hingga perubahan iklim. “Keyakinan kami bahwa kecerdasan buatan, jika digunakan secara bertanggung jawab, dapat membantu menyelesaikan masalah paling mendesak umat manusia—dari kelaparan hingga penyakit hingga planet yang menghangat. Hari ini, gagasan itu sedang diuji, termasuk oleh tantangan yang dibawa AI itu sendiri,” ujarnya di panggung utama konferensi.
Acara yang berlangsung di pusat konvensi seluas 106.000 meter persegi di pinggiran distrik bandara Geneva ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Sesi-sesi diskusi diwarnai kekhawatiran bahwa penerapan AI yang tidak terkendali oleh monopoli korporasi sudah mulai memperkuat ketimpangan global dan mengikis hak asasi manusia.
Giulio Coppi, Pejabat Senior Urusan Kemanusiaan dari kelompok kampanye Access Now, menyuarakan kritik tajam terhadap ketergantungan berlebihan sektor kemanusiaan dan publik pada perusahaan teknologi besar. “Kita seharusnya sudah keluar dari zaman kepolosan,” kata Coppi, menuntut agar organisasi berhenti memperlakukan perusahaan teknologi “sebagai teman terbaik Anda.” Ia menyoroti puluhan tahun kesepakatan rahasia bernilai jutaan dolar yang didanai uang publik. “Anda bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam tumpukan teknologi Anda, karena terus berubah,” peringatnya.
Protes yang lebih keras terjadi ketika aktivis pro-Palestina menyerbu panggung saat pidato utama Chief Technology Officer Amazon, Werner Vogels. Mereka menuding teknologi Amazon digunakan oleh Israel melawan warga Palestina sebelum akhirnya dikeluarkan paksa dari venue.
Vijay Janapa Reddi, profesor teknik dari Universitas Harvard, menyoroti kesenjangan antara janji dan realitas AI. “Ketika kita berbicara tentang AI, kita menyukai gembar-gembornya, kita menjadi bersemangat. Masalahnya, hal itu tidak pernah benar-benar berhasil dalam praktik,” katanya. Menurut Reddi, kata “baik” terlalu samar untuk dijadikan standar rekayasa. “Ketika Anda seorang insinyur, ‘baik’ tidak berarti apa-apa. Saya tidak bisa membuatkan Anda sesuatu yang ‘baik’. Pesawat yang terbang selama lima menit itu tidak ‘baik’,” tegasnya.
Sebagian besar perdebatan global tentang AI kini berpusat pada akses: siapa yang bisa menggunakan model, siapa yang bisa membeli chip, dan siapa yang dikecualikan dari ekonomi komputasi. Hal ini menjadi alasan mengapa pemerintahan Trump sempat menerapkan, lalu mencabut, kontrol ekspor pada model AI frontier terkemuka, sementara China dilaporkan mempertimbangkan untuk membatasi model open-weight mereka.
Pembatasan akses dan pengucilan negara-negara miskin dapat membuat mereka bergantung pada platform dan standar infrastruktur asing. Dalam sesi tentang perangkat keras AI dan kesenjangan digital yang melebar, para pembicara berargumen bahwa komputasi bukan lagi sekadar masalah teknologi, melainkan masalah pembangunan.
“Jika kita mengartikan AI for Good sebagai komputasi untuk semua, kita harus mengakui bahwa ini adalah [soal] infrastruktur pembangunan, bukan sekadar teknologi,” kata Syed Munir Khasru, Ketua Institute for Policy, Advocacy, and Governance. Peserta lain menunjukkan bahwa sebagian besar model bahasa besar masih terstruktur di sekitar bahasa Inggris, sehingga model LLM lokal yang lebih kecil dan berjalan di perangkat keras murah menjadi penting jika AI ingin melayani komunitas di luar pasar terkaya.
Politik infrastruktur—siapa yang mendapat apa, dan siapa yang mengendalikan apa—menjadi benang merah sepanjang konferensi. Pertanyaannya bukan hanya apakah AI bisa dibuat aman, tetapi apakah dunia di luar poros AS-China-Eropa akan diizinkan untuk membentuk teknologi itu sama sekali.
Standar Teknis dan Hak Asasi Manusia
Gilles Thonet, Wakil Sekretaris Jenderal International Electrotechnical Commission, berpendapat bahwa pemikiran tentang hak dan representasi pengguna akhir biasanya bukan ranah diskusi standar. “Secara tradisional, para insinyur mungkin menganggap hak asasi manusia adalah urusan orang lain. Sebenarnya, bukan,” katanya kepada WIRED.
Anja Kaspersen, Direktur Pengembangan Pasar Global, Teknologi Frontier dan Kritis di IEEE, menunjukkan bahwa keputusan paling konsekuensial tidak dibuat di majelis PBB seperti ini, melainkan tertanam dalam arsitektur tersembunyi, standar teknis, dan pilihan pengadaan. Untuk memperbaikinya, ia berargumen bahwa kita perlu membangun “middleware”—lapisan konektif yang menerjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tingkat tinggi menjadi penegakan teknis yang dapat diverifikasi.
Jeremy Ng, Penasihat AI dan Ekonomi Digital di Bank Dunia, menekankan bahwa penilaian dampak AI harus menjadi alat praktis yang memiliki gigi nyata, bukan sekadar “teater tata kelola” atau latihan mencentang kotak untuk raksasa teknologi.
Meskipun banyak diskusi, aksi konkret mungkin masih terbatas—dan itulah intinya. Konferensi semacam ini membutuhkan semacam konsensus untuk bergerak maju menuju aksi. PBB mengumumkan pembentukan komisi beranggotakan 44 orang yang dirancang untuk membimbing AI for Good, diketuai bersama oleh Presiden Rwanda Paul Kagame dan CEO Salesforce Marc Benioff.
“Tidak ada satu pemangku kepentingan pun yang dapat membentuk masa depan AI sendirian,” kata Bogdan-Martin dalam pidato pembukaannya. “Ini membutuhkan pembangun. Ini membutuhkan Anda.”
Baca Juga:
Sementara semua pembicaraan berlangsung, di lantai konvensi yang ramai, Tesla Cybertruck dipamerkan berdampingan dengan helikopter penyelamat PBB. Beberapa robot humanoid berlarian di antara stan, menarik perhatian dan tatapan dari peserta manusia. Robot AI itu berlari cukup cepat. Dan tidak sulit untuk berpikir bahwa teknologi sudah berlari lebih cepat dari konsensus untuk mendefinisikan apa arti “baik” itu sendiri.
Ketimpangan akses terhadap teknologi AI juga menjadi sorotan, terutama terkait dengan pengembangan robotaxi dan kendaraan otonom. Sementara negara maju berlomba mengembangkan teknologi mutakhir, negara berkembang justru terjebak dalam ketergantungan infrastruktur asing. Masalah keselamatan robotaxi juga menjadi perhatian, mengingat potensi bahaya bagi petugas darurat di lapangan.
Implikasi dari konferensi ini jelas: dunia membutuhkan kerangka tata kelola AI yang inklusif dan dapat diterapkan secara teknis, bukan sekadar janji-janji muluk dari para pemimpin teknologi. Tanpa konsensus yang kuat, risiko ketimpangan digital dan pelanggaran hak asasi manusia akan terus membayangi perkembangan AI di masa depan.
