JBNews.id — Akses internet gratis dari pemerintah melalui BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital telah membantu sekolah-sekolah di wilayah terluar Indonesia, namun pemanfaatannya belum optimal. Temuan ini mengemuka saat BAKTI meninjau layanan di SDN 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kamis (11/6/2026).
Sekolah yang berada di Batu Payung itu telah menerima layanan internet gratis dari BAKTI selama sekitar dua tahun terakhir. Kehadiran akses internet tersebut membantu aktivitas pembelajaran sekaligus pelaksanaan ujian berbasis internet. Dengan jumlah 94 siswa dan 13 tenaga pendidik, sekolah kini dapat mengakses berbagai layanan digital tanpa harus keluar dari wilayah mereka. Kondisi ini berbeda dibandingkan sebelumnya ketika kebutuhan internet mengharuskan pihak sekolah mencari akses hingga ke kampung lain.
“Kita sangat terbantu dengan bantuan dari BAKTI. Untuk pembelajaran dan ujian online sangat membantu,” cetus Kepala SDN 001 Payung-Payung, Bahridin.
Meski demikian, sekolah menurutnya masih menghadapi kendala saat penggunaan internet meningkat. Menurut Bahridin, kecepatan akses bisa menurun ketika jaringan digunakan secara bersamaan oleh siswa dan masyarakat sekitar, misalnya pada saat pelaksanaan ujian online.
Pemanfaatan Jaringan Belum Optimal
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata karena keterbatasan kapasitas jaringan. Ditemukan bahwa sekolah justru belum memanfaatkan secara optimal jaringan khusus yang memang disediakan untuk kebutuhan pendidikan.
“WiFi-nya itu kami buka dua akses point-nya, satu terbuka tanpa password, satu ada password-nya. Nah yang selalu digunakan guru itu selalu berbarengan dengan masyarakat. Harusnya pakai yang (untuk) SD,” sebut Fadhilah.
Salah satu penyebabnya mungkin karena jaringan terbuka tidak perlu repot untuk login dengan password. “Kepala sekolah bilang apakah boleh tidak jangan dibagi ke masyarakat dalam arti mereka menggunakan full untuk kepentingan sekolah. Tapi harusnya mereka pakai yang untuk sekolah,” imbuhnya.
Fadhilah menerangkan bahwa keberadaan akses internet terbuka tanpa kata sandi memang menjadi bagian dari desain layanan di banyak wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat tetap dapat berkomunikasi ketika menghadapi situasi darurat. Itu terjadi saat musibah gempa di Sumatera, ketika akses internet BAKTI dimanfaatkan warga untuk menyampaikan kondisi mereka kepada keluarga maupun pihak terkait.
Baca Juga:
Evaluasi dan Tantangan Listrik
Meski akses publik tetap dipertahankan, BAKTI tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi bersama sekolah, termasuk pengaturan penggunaan jaringan agar kebutuhan pendidikan dapat diprioritaskan pada waktu tertentu.
Selain persoalan pemanfaatan jaringan, faktor pasokan listrik juga menjadi tantangan tersendiri. Fadhilah mengungkapkan bahwa perangkat internet di sekolah tersebut bergantung sepenuhnya pada sumber listrik lokal.
“Kadang-kadang rusak bukan karena modemnya tapi karena tidak ada listrik. Barang elektrik kan kalau naik turun dan tidak di-shut down dengan tertib, cepat rusak,” tutur Fadhilah.
Dalam kunjungannya ke Desa Payung-Payung, Fadhilah bersama tim BAKTI menggelar evaluasi layanan internet gratis di sejumlah titik, termasuk sekolah dasar, kantor kepala kampung, Pos TNI AL, serta fasilitas BTS 4G. Dari kunjungan ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran internet BAKTI telah membantu warga, namun mereka masih menginginkan peningkatan kualitas layanan internet terutama dari segi kecepatan, untuk mendukung kegiatan ekonomi, edukasi, pelayanan publik, hingga hiburan.
Pemerintah terus berupaya menghadirkan konektivitas di daerah 3T. Inisiatif seperti AI Tutor untuk pendidikan jarak jauh dan program Sekolah Maung di Jawa Barat menjadi contoh bagaimana teknologi dan pendidikan berpadu. Namun, untuk daerah terluar seperti Maratua, infrastruktur dasar seperti internet dan listrik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kualitas pendidikan dapat merata di seluruh Indonesia.
Implikasinya jelas: ketersediaan infrastruktur internet saja tidak cukup. Pemerintah dan sekolah perlu bekerja sama dalam pelatihan penggunaan jaringan agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal, terutama untuk kepentingan pendidikan. Tanpa pemahaman yang baik, program internet gratis berisiko tidak memberikan dampak optimal bagi peningkatan kualitas belajar mengajar di wilayah terluar.
