JBNews.id — Sejumlah sekolah di tiga negara bagian Amerika Serikat akan segera menggunakan drone bersenjata semprot merica untuk merespons aksi penembakan massal, sebuah langkah kontroversial yang mulai mendapatkan pendanaan dari pemerintah negara bagian. Dikenal sebagai “Campus Guardian Angels”, drone ini diklaim mampu mencapai lokasi penembak dalam waktu 15 detik.
Laporan dari The Washington Post mengungkapkan bahwa drone buatan perusahaan Mithril Defense ini terbang dengan kecepatan hingga 60 mil per jam dan mampu menembus kaca jendela. Selain menyemprotkan merica ke arah pelaku, drone juga dilengkapi sirene keras dan lampu kilat untuk membingungkan target, serta dapat menabrak pelaku dengan kecepatan tinggi.
“Begitu drone saya mengejar Anda, Anda tidak bisa kabur,” kata Bill King, salah satu pendiri Mithril Defense dan pensiunan Navy SEAL, kepada WaPo. Sistem ini masih tergolong solusi pinggiran, namun mulai mendapat momentum di kalangan legislator negara bagian.
Negara bagian Florida tahun lalu mengalokasikan lebih dari USD 557.000 untuk program percontohan yang akan menggunakan drone ini di tiga sekolah menengah atas. Georgia baru-baru ini menyetujui program percontohan senilai USD 500.000 untuk menguji sistem Mithril di lima sekolah negeri. Sementara itu, sebuah sekolah piagam K-12 di Colorado memutuskan untuk membiayai sendiri penggunaan drone tersebut.
Drone ini tidak bersifat otonom dan dikendalikan dari jarak jauh oleh operator manusia di markas Mithril Defense di Austin, Texas. Antara 30 hingga 90 unit drone akan ditempatkan di dalam kotak penyimpanan yang tersebar di seluruh area sekolah, memungkinkan mereka tiba di lokasi kejadian dengan cepat.
Namun, efektivitas sistem pertahanan drone ini masih menjadi tanda tanya besar. Para kritikus juga mempertanyakan apakah solusi teknologi ini mengalihkan perhatian dari penanganan akar penyebab penembakan massal, seperti lemahnya kontrol senjata api dan layanan dukungan kesehatan mental yang buruk.
Mithril berjanji bahwa teknologinya dapat membantu aparat penegak hukum setempat dengan melacak lokasi penembak dan menyampaikan informasi penting. Namun, hal ini membutuhkan koordinasi tingkat tinggi dalam lingkungan yang kacau dan berbahaya. Kekhawatiran muncul jika operator drone salah mengidentifikasi target, atau menyebabkan polisi salah mengira orang yang tidak bersalah sebagai pelaku karena drone berada di dekat mereka.
“Ini hampir seperti persimpangan antara game dan keselamatan sekolah,” kata Curtis Lavarello, CEO School Safety Advocacy Council, kepada WaPo. “Saya memiliki beberapa keberatan yang sangat serius tentang penggunaan drone di sekolah.”
Ini bukan satu-satunya solusi berbasis teknologi yang diadopsi untuk memerangi penembakan massal. Sejumlah perusahaan rintisan menawarkan sistem deteksi senjata bertenaga kecerdasan buatan, namun kinerjanya dipertanyakan. Salah satunya, Omnilert, pernah memanggil polisi ke seorang remaja berusia 16 tahun yang tidak bersalah setelah salah mengartikan sekantong keripik Dorito sebagai senjata. Perusahaan yang sama juga digugat oleh seorang penyintas penembakan di sekolah menengah di Tennessee setelah sistemnya gagal mendeteksi pistol yang digunakan pelaku.
Program percontohan di Florida dan Georgia akan menjadi ujian nyata pertama bagi teknologi ini. Jika berhasil, bukan tidak mungkin lebih banyak sekolah di AS akan mengadopsi sistem serupa. Namun, jika terjadi kesalahan fatal, konsekuensinya bisa sangat besar—baik secara hukum maupun moral.
Pertanyaan mendasar tetap belum terjawab: apakah operator drone siap membuat keputusan dalam hitungan detik yang menentukan hidup atau mati seseorang di lapangan? Dan apakah masyarakat siap menerima risiko bahwa teknologi yang dirancang untuk melindungi mereka justru bisa menjadi bumerang?
