JBNews.id ā Mulai 1 Juli 2026, pelanggan baru kartu SIM di Indonesia wajib melakukan perekaman biometrik wajah saat registrasi. Kebijakan ini resmi diberlakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat validasi identitas pengguna layanan telekomunikasi.
Aturan baru ini mengubah mekanisme registrasi nomor ponsel yang sebelumnya hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kini, verifikasi wajah atau face recognition menjadi syarat mutlak bagi setiap pelanggan baru yang ingin mengaktifkan kartu SIM prabayar.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Penerapannya dilakukan setelah melalui serangkaian uji coba sejak awal 2026 yang melibatkan operator seluler dan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan akurasi data pelanggan sekaligus mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk berbagai tindak kejahatan digital. Dengan sistem biometrik, setiap identitas pengguna dapat diverifikasi secara lebih ketat dan akurat.
Mekanisme Registrasi Baru
Pelanggan baru dapat melakukan registrasi dengan mendatangi gerai resmi operator seluler yang menyediakan layanan perekaman biometrik. Alternatif lain, registrasi mandiri juga tersedia melalui aplikasi maupun situs resmi operator.
Proses perekaman wajah akan langsung dicocokkan dengan data kependudukan yang dimiliki Dukcapil. Hal ini memastikan bahwa identitas yang digunakan benar-benar milik orang yang bersangkutan, bukan hasil pemalsuan atau penyalahgunaan data.
Sementara itu, bagi pelanggan lama, perekaman biometrik wajah masih bersifat sukarela. Artinya, pengguna yang sudah memiliki nomor aktif tidak diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang dengan biometrik wajah.
Adapun pelanggan berusia di bawah 17 tahun atau yang belum memiliki identitas pribadi dapat menggunakan data orang tua atau wali untuk proses registrasi. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi kelompok usia tertentu yang belum memiliki KTP elektronik.
Dampak bagi Pengguna dan Industri
Penerapan sistem biometrik wajah ini membawa dampak signifikan bagi industri telekomunikasi dan pengguna layanan seluler. Operator seluler harus menyiapkan infrastruktur perekaman biometrik di seluruh gerai resmi mereka.
Bagi calon pelanggan baru, proses registrasi kini memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui tahapan verifikasi tambahan. Namun, pemerintah menilai hal ini sebanding dengan manfaat keamanan yang diperoleh.
Pencegahan penyalahgunaan nomor seluler menjadi prioritas utama. Dengan data biometrik yang terverifikasi, pelaku kejahatan digital akan lebih sulit menggunakan nomor palsu atau identitas curian untuk melakukan tindak kriminal.
Baca Juga:
Latar Belakang Kebijakan
Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan berbagai persiapan sebelum memberlakukan aturan ini. Uji coba sistem biometrik wajah telah berlangsung sejak awal 2026 dengan melibatkan operator seluler dan Dukcapil.
Pemerintah menilai bahwa registrasi menggunakan NIK saja sudah tidak cukup untuk menjamin keakuratan data pelanggan. Kasus penyalahgunaan nomor seluler untuk penipuan, penyebaran hoaks, dan tindak kejahatan digital lainnya mendorong perlunya sistem verifikasi yang lebih kuat.
Dengan rekam wajah, setiap identitas pengguna dapat dipastikan keasliannya secara langsung. Data biometrik wajah dianggap lebih sulit dipalsukan dibandingkan data tekstual seperti NIK atau alamat.
Implementasi di Lapangan
Pada hari pertama pemberlakuan, Rabu (1/7/2026), seluruh operator seluler di Indonesia telah mulai menerapkan sistem baru ini. Gerai-gerai resmi operator menyediakan layanan perekaman biometrik bagi pelanggan baru.
Bagi calon pelanggan yang ingin melakukan registrasi secara mandiri, aplikasi dan situs resmi operator telah dilengkapi fitur pemindaian wajah. Proses ini memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dari mana saja tanpa harus datang ke gerai fisik.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal registrasi resmi yang disediakan operator. Hal ini penting untuk menghindari praktik percaloan atau jasa registrasi ilegal yang justru dapat merugikan pengguna.
Perbandingan dengan Negara Lain
Indonesia bukanlah negara pertama yang menerapkan sistem biometrik wajah untuk registrasi kartu SIM. Beberapa negara lain telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa dengan hasil yang bervariasi.
India, misalnya, telah menggunakan sistem biometrik untuk berbagai layanan publik termasuk registrasi SIM. Sistem Aadhaar yang terintegrasi dengan data biometrik warga menjadi acuan bagi banyak negara berkembang.
Penerapan di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena terintegrasi langsung dengan basis data Dukcapil. Hal ini memungkinkan verifikasi identitas secara real-time tanpa perlu membuat database biometrik baru yang terpisah.
Persiapan Operator Seluler
Operator seluler di Indonesia telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kebijakan ini. Mulai dari pembaruan sistem, pelatihan petugas, hingga penyediaan perangkat perekaman biometrik di gerai-gerai resmi.
Beberapa operator juga telah mengembangkan aplikasi registrasi mandiri yang dilengkapi fitur face recognition. Pengguna cukup mengunduh aplikasi, mengikuti petunjuk pemindaian wajah, dan data akan langsung diverifikasi dengan sistem Dukcapil.
Pemerintah memastikan bahwa data biometrik yang dikumpulkan akan dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi. Keamanan data pengguna menjadi prioritas dalam implementasi sistem ini.
Implikasi bagi Pelanggan
Bagi calon pelanggan baru, aturan ini berarti mereka harus menyiapkan dokumen identitas diri saat akan membeli dan mengaktifkan kartu SIM baru. Proses registrasi yang sebelumnya bisa dilakukan secara instan kini memerlukan beberapa tahapan verifikasi.
Namun, bagi pelanggan lama yang sudah memiliki nomor aktif, tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Perekaman biometrik wajah bagi pelanggan lama bersifat sukarela, meskipun pemerintah mendorong partisipasi untuk meningkatkan keamanan data secara keseluruhan.
Pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi pelanggan di bawah 17 tahun. Mereka dapat menggunakan data orang tua atau wali untuk proses registrasi, sehingga tidak menghambat akses komunikasi bagi kelompok usia tersebut.
Prospek ke Depan
Penerapan sistem biometrik wajah untuk registrasi SIM diharapkan menjadi langkah awal menuju digitalisasi layanan publik yang lebih terintegrasi. Data biometrik yang terverifikasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain di masa depan.
Pemerintah juga akan terus mengevaluasi implementasi kebijakan ini. Masukan dari operator seluler dan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan sistem di kemudian hari.
Dengan sistem yang lebih ketat, diharapkan angka penyalahgunaan nomor seluler dapat ditekan secara signifikan. Masyarakat pun dapat menikmati layanan telekomunikasi yang lebih aman dan terpercaya.
