JBNews.id — Seorang mantan karyawan Flock, perusahaan kamera pengawasan berbasis AI, mengaku mundur karena perusahaan tersebut berbohong kepada karyawannya tentang penggunaan kamera dan menggunakan cara-cara kotor untuk membungkam kritikus. Jonathan Paz, yang bergabung sebagai manajer urusan pemerintahan dua tahun lalu, membongkar praktik perusahaan dalam wawancara eksklusif dengan 404 Media.
Secara nominal, tugas Paz adalah mewakili “produk Flock sebaik mungkin dan memastikan kami bisa mendapatkan persetujuan di dewan kota,” demikian pengakuannya kepada 404 Media. Dengan kata lain, pekerjaannya adalah meyakinkan kota-kota untuk membeli dan menggunakan kamera bertenaga AI tersebut. Paz mengaku pada saat itu ia benar-benar percaya bahwa kamera pemindai plat nomor ini akan membantu menemukan orang hilang, bukan untuk melakukan pengawasan massal.
Dalam menjalankan tugasnya, Paz terbang ke berbagai kota untuk membantu Flock mendapatkan persetujuan dari para pembuat kebijakan lokal. Namun keyakinannya terhadap visi perusahaan hancur ketika ia berhadapan langsung dengan warga yang menentang keras pemasangan kamera Flock di komunitas mereka. Pada saat itulah ia menyadari bahwa pekerjaannya sebenarnya adalah “memastikan resistensi ini tidak menjadi sebuah suara yang tercermin dalam voting dewan.”
“Itulah yang mulai mengurai keyakinan saya dengan sangat cepat: fasad bahwa kami membantu dewan-dewan yang dipilih secara demokratis ini untuk mewakili konstituen mereka,” ujarnya. Paz, yang merupakan anak dari imigran, juga mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam tentang potensi kerja sama Flock dengan agensi seperti ICE.
Menurut Paz, Flock berulang kali menegaskan bahwa perusahaan tidak berkolaborasi dengan ICE. Pandangan rekan-rekannya dan misi perusahaan yang tampak adalah membantu menyelesaikan kejahatan. Namun sikap tersebut ternyata bohong belaka. Berbagai media melaporkan bahwa ICE serta Customs and Border Protection dapat mengakses kamera Flock, dan Flock akhirnya mengakui telah memberikan akses kepada agensi-agensi tersebut sebagai bagian dari program percontohan.
“Itulah yang saya yakini dan saya dibohongi,” kata Paz kepada 404 Media. “Saya tidak tahu bahwa ada mekanisme internal di perusahaan yang pada dasarnya berjuang untuk mewujudkan program percontohan ini.”
Sebelum bergabung dengan Flock, Paz memiliki latar belakang sebagai aktivis, pengorganisir serikat pekerja, dan anggota dewan kota terpilih. Mengingat latar belakangnya tersebut, tampaknya sangat naif atau sengaja mengabaikan kenyataan bahwa Flock, perusahaan yang bertujuan memasang kamera video bertenaga AI di seluruh negeri, “memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap hak-hak sipil dan kebebasan,” seperti yang pernah ia yakini, dan tidak akan menggunakannya sebagai jaring pengawasan raksasa.
Paz akhirnya mengundurkan diri pada Juli 2025. Ia mengaku menolak paket pesangon yang menggiurkan dan kemudian mendirikan organisasi yang membantu orang-orang yang terkena dampak deportasi massal ICE. Saat ini, ia mencalonkan diri sebagai anggota Kongres untuk Distrik ke-5 Massachusetts.
Kritik Terhadap Pengawasan Massal Flock
Pengakuan Paz ini menambah daftar panjang kritik terhadap praktik pengawasan Flock. Sebelumnya, data FBI menunjukkan bahwa 5.000 kamera Flock di Atlanta gagal menekan angka kejahatan, mempertanyakan efektivitas teknologi ini dalam mencapai tujuan yang diklaim perusahaan. Temuan ini memperkuat argumen para kritikus bahwa kamera ALPR lebih berfungsi sebagai alat pengawasan massal daripada alat penegakan hukum yang efektif.
Tekanan publik juga telah memaksa Flock untuk menghentikan program audio pengawas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mencoba memperluas kemampuan pengawasannya, resistensi dari masyarakat sipil tetap menjadi kekuatan yang signifikan dalam mengawal kebijakan privasi.
Baca Juga:
Insiden kesalahan kamera Flock yang menyebabkan seorang warga dikepung polisi bersenjata juga menjadi bukti nyata risiko teknologi ini. Ketika sistem pengawasan menghasilkan kesalahan, konsekuensinya bisa sangat serius bagi warga yang tidak bersalah. Sementara itu, aktivis yang menghentikan advokasi kamera ALPR setelah vandalisme meningkat menunjukkan bahwa dukungan terhadap teknologi ini semakin terkikis di berbagai lapisan masyarakat.
Pergeseran industri juga mulai terlihat. Axon menjadi alternatif baru ALPR yang mulai menggeser posisi Flock, menandakan bahwa pasar mulai mencari opsi yang lebih dapat diterima secara etis dan efektif dalam penerapannya.
Implikasi bagi Masa Depan Pengawasan
Pengakuan Paz memiliki implikasi yang signifikan bagi debat publik tentang pengawasan teknologi. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi pengawasan dapat menyembunyikan informasi penting dari karyawannya sendiri, apalagi dari publik. Kedua, keterlibatan ICE dan CBP dalam program percontohan Flock membuktikan kekhawatiran bahwa infrastruktur pengawasan sipil dapat dengan mudah dialihfungsikan untuk kepentingan penegakan imigrasi.
Bagi pembuat kebijakan, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya transparansi dan pengawasan ketat terhadap perusahaan teknologi yang beroperasi di ruang publik. Kota-kota yang mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi serupa harus mempertimbangkan risiko ini dengan cermat, termasuk potensi penyalahgunaan data dan kurangnya akuntabilitas.
Keputusan Paz untuk menolak pesangon dan mendirikan organisasi bantuan bagi korban deportasi menunjukkan bahwa resistensi terhadap pengawasan massal tidak hanya datang dari luar perusahaan, tetapi juga dari dalam. Pengalamannya yang kini mencalonkan diri sebagai anggota Kongres akan membawa perspektif insider tentang bahaya pengawasan tanpa batas ke dalam wacana politik nasional.
Kasus Flock menggambarkan bagaimana teknologi yang dipasarkan sebagai alat keamanan dapat dengan cepat berubah menjadi instrumen pengawasan massal. Tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan independen, risiko ini akan terus mengintai setiap kota yang memutuskan untuk mengadopsi teknologi serupa. Publik dan pembuat kebijakan harus belajar dari kasus ini sebelum memutuskan apakah manfaat yang ditawarkan sepadan dengan risiko terhadap hak-hak sipil dan kebebasan fundamental.
