JBNews.id — Korea Selatan secara resmi mengumumkan rencana ambisius untuk melatih 500.000 personel yang akan berperan sebagai ‘prajurit drone’ guna memperkuat pertahanan terhadap Korea Utara. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-back, menyatakan bahwa drone akan menjadi perlengkapan standar bagi setiap prajurit, setara dengan senjata pribadi mereka.
Rencana ini diumumkan di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea dan perubahan lanskap peperangan global. Menurut Ahn, sistem drone yang akan digunakan sepenuhnya mengandalkan komponen produksi lokal, tanpa melibatkan komponen asing, terutama dari China, karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional.
“Drone seharusnya tidak lagi menjadi peralatan yang digunakan oleh unit tertentu saja, tetapi menjadi alat tempur universal,” kata Ahn dalam sebuah briefing dengan media, seperti dikutip dari Reuters, Senin (29/6/2026).
Militer Korea Selatan berencana memproduksi 110.000 drone pada tahun 2029 untuk digunakan di angkatan darat, laut, udara, dan marinir. Namun, angka tersebut kemudian direvisi menjadi sekitar 60.000 unit, dengan sekitar 11.000 unit akan diperkenalkan pada tahun 2026.
Langkah ini terinspirasi oleh konflik di Ukraina dan Timur Tengah, di mana sistem tanpa awak terbukti menjadi faktor penentu di medan perang. Ahn menekankan bahwa drone berbiaya rendah yang dioperasikan dalam jumlah besar secara fundamental mengubah sifat peperangan modern.
Dalam pengembangan kemampuannya, Korea Selatan juga akan memperluas sistem anti-drone seperti laser dan senjata microwave berkekuatan tinggi. Operasi militer juga akan digeser agar masing-masing angkatan dapat melakukan pengawasan dan serangan menggunakan drone, tanpa harus bergantung pada komando terpusat.
Seorang petinggi senior militer Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya akan bergerak cepat untuk memperoleh lebih dari 20.000 unit drone sekali pakai dengan harga murah. Selain itu, mereka juga akan memperkenalkan sistem kawanan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan amunisi jelajah untuk memperkuat daya gentar.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Seoul untuk tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas teknologi. Fokus pada produksi lokal juga menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing yang rentan terhadap tekanan geopolitik.
Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan ini juga berdampak pada industri teknologi dan pertahanan di kawasan. Sebagai contoh, Peneliti Korea terus berinovasi di berbagai sektor, termasuk energi dan material, yang bisa mendukung produksi drone lokal.
Selain itu, isu keamanan data juga menjadi perhatian serius. Sebelumnya, Kakao Map bocorkan data rahasia wilayah Korea Utara, yang menunjukkan betapa rentannya informasi di era digital. Hal ini memperkuat argumen Korea Selatan untuk menghindari komponen asing dalam sistem pertahanannya.
Baca Juga:
Rencana pelatihan 500.000 prajurit drone ini juga membuka peluang baru bagi industri teknologi dan startup. KSGC 2026 buka akses pendanaan dan pasar Korea untuk startup global, yang bisa menjadi katalis bagi perusahaan rintisan yang bergerak di bidang drone dan AI.
Implikasi dari kebijakan ini sangat luas. Bagi masyarakat umum, ini berarti Korea Selatan semakin serius dalam membangun pertahanan yang mandiri dan modern. Bagi para pelaku industri, ini adalah sinyal bahwa permintaan terhadap komponen drone lokal, sistem AI, dan teknologi anti-drone akan melonjak dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan target produksi 60.000 drone hingga 2029 dan pelatihan setengah juta personel, Korea Selatan tidak hanya bersiap menghadapi ancaman dari Korea Utara, tetapi juga mendefinisikan ulang standar peperangan modern di kawasan Asia Timur.
