JBNews.id — Tudingan bahwa dana asing, khususnya dari China, menjadi dalang di balik meningkatnya penolakan publik terhadap pembangunan pusat data di Amerika Serikat mulai diragukan oleh para ahli. Klaim yang belakangan santer diperbincangkan di lingkaran politik Washington, D.C., itu dinilai kurang memiliki bukti kuat dan justru mengaburkan akar permasalahan yang sesungguhnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, sentimen publik di AS terhadap pembangunan pusat data mengalami pergeseran signifikan. Sebuah jajak pendapat yang dirilis pekan lalu oleh media iklim Heatmap menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga Amerika mendukung moratorium pembangunan pusat data. Survei terpisah dari lembaga riset kebijakan asal Inggris, Public First, pada awal Juni lalu bahkan menempatkan dukungan terhadap pusat data di AS sebagai yang terendah di antara 15 negara yang disurvei.
Di tengah gelombang penolakan ini, narasi bahwa Beijing mendanai aksi oposisi mulai menguat di Washington. Senator Partai Republik, Tom Cotton, pada Rabu lalu mengirimkan surat kepada Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche, meminta investigasi atas dugaan pengaruh asing yang dipimpin oleh Partai Komunis China untuk memanipulasi opini publik. Langkah serupa juga diambil oleh pimpinan Partai Republik di Komite Energi dan Perdagangan DPR, yang pekan lalu melayangkan surat ke Gedung Putih dan FBI.
Menteri Dalam Negeri Doug Burgum, dalam wawancaranya dengan Fox Business bulan lalu, bahkan menyatakan bahwa daerah-daerah yang mencoba membangun pusat data sedang “dibombardir” dengan propaganda asing. Para pengembang pusat data pun dengan cepat mengadopsi narasi ini. Investor asal Kanada, Kevin O’Leary, yang tengah mengembangkan proyek pusat data kontroversial di Utah, menggunakan grafik dari laporan Bitcoin Policy Institute (BPI) dalam sebuah video pada Mei lalu untuk mengklaim adanya pengaruh asing di balik penolakan terhadap proyeknya.
Namun, temuan dari perusahaan analitik media sosial, Graphika, justru berkata lain. Dina Sadek, analis di Graphika, dalam pernyataannya mengatakan bahwa pihaknya “belum melihat bukti adanya operasi pengaruh atau kampanye terorganisir dan berskala besar yang dapat dilacak kembali ke aktor asing.” Sadek mencatat dua pengecualian kecil: jaringan akun lintas platform yang menggunakan avatar hasil kecerdasan buatan (AI) yang “secara sporadis” menyebut perusahaan teknologi AS, dan beberapa halaman Facebook yang memproduksi gambar anti-pusat-data buatan AI. Halaman-halaman tersebut, menurut Sadek, sering kali dikelola oleh administrator yang berbasis di Bangladesh dan mungkin hanya ada untuk “tujuan monetisasi.”
“Riset kami yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa aktor domestik AS-lah yang memimpin percakapan anti-pusat-data secara daring,” tegas Sadek.
Baca Juga:
Laporan BPI dan Skeptisisme Akademisi
Sumber utama klaim pengaruh China adalah laporan BPI yang dikutip oleh O’Leary dan dirujuk oleh anggota DPR Partai Republik. Laporan tersebut menuduh adanya jalinan pendanaan nirlaba yang menghubungkan upaya anti-pusat-data dengan pendana asing, termasuk Partai Komunis China. Laporan itu juga menyebut media negara China “secara terbuka berkampanye menentang pusat data AI AS,” dengan mengutip pemberitaan tentang tren anti-pusat-data dan kenaikan biaya energi—topik yang telah banyak diliput oleh media Amerika dan internasional lainnya.
Sam Lyman, kepala riset BPI dan penulis laporan tersebut, mengatakan bahwa ia mulai menyelidiki isu ini setelah sebuah diskusi publik tentang keamanan AI pada April lalu antara Senator Bernie Sanders dan empat pakar, termasuk dua dari China. “Itu adalah psyop yang begitu jelas,” ujarnya tentang acara tersebut.
Namun, para ahli China dan AI yang berbicara dengan WIRED meragukan klaim laporan BPI. Kyle Chan, seorang fellow di Brookings Institution, menunjukkan bahwa diskusi tingkat tinggi antara pejabat dan pakar AS-China telah terjadi di masa lalu mengenai isu global serupa, seperti perubahan iklim. “Jika Anda mencari orang-orang terkemuka dari China yang dapat berbicara tentang AI, mereka adalah orang-orang yang akan berhubungan dan memberikan nasihat kepada pemerintah China—terutama di dunia akademis,” kata Chan. “Pembingkaiannya tentu bisa terdengar mengancam, tapi hampir secara definisi, Anda ingin orang-orang yang penting dalam perdebatan AI China untuk hadir di sana.”
Graham Webster, seorang peneliti di Pusat Keamanan Internasional dan Kerjasama Universitas Stanford, menambahkan bahwa laporan BPI menyoroti tindakan yang tidak sesuai dengan pola kampanye pengaruh China yang telah terdokumentasi, terutama dalam hal liputan media negara seperti China Daily. “Anda melihat media AS meliput wacana pusat data ini,” katanya. “Sangat normal bagi media China berbahasa Inggris untuk mengambil alur berita yang ada di media AS. Begitulah cara kerja wire service.”
Peran Aktor Domestik dan Potensi Eskalasi
Baik Chan maupun Webster menekankan bahwa di masa lalu, telah ada kasus di mana aktor China secara sengaja memperkuat isu-isu sosial lain yang menyebabkan keresahan di AS, seperti protes terkait genosida di Gaza. Laporan OpenAI sendiri mencatat bahwa “penargetan terhadap OpenAI dan pembangunan pusat data AS signifikan bukan karena operasi itu tampaknya telah mengubah opini publik, tetapi karena menunjukkan operator pengaruh asal China menguji narasi terhadap infrastruktur AI.”
Lyman dari BPI mengakui bahwa komunitas lokal “memiliki pertanyaan dan kekhawatiran yang sah” tentang AI dan pembangunan pusat data. Meskipun sebagian besar oposisi di AS dimulai secara organik, ada kemungkinan besar bahwa aktor asing bisa melakukan intervensi cepat atau lambat. Chan dari Brookings Institution mengatakan laporan OpenAI adalah “bagian dari pola yang lebih luas di mana media negara China dan aktor terkait memperkuat keluhan sosial yang sah di AS untuk membuat AS terlihat buruk.”
“Saya akan berhati-hati dalam memperkirakan dampak dari upaya-upaya ini sebelum melihat lebih banyak bukti, tetapi ini adalah sesuatu yang layak untuk dilacak,” pungkas Chan.
Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana narasi kebijakan energi dan teknologi di AS dapat dipengaruhi oleh klaim yang belum terverifikasi. Bagi pengamat industri dan pembuat kebijakan, temuan ini menggarisbawahi pentingnya membedakan antara kekhawatiran publik yang sah dengan operasi pengaruh asing. Sementara itu, perkembangan QRIS Resmi Tembus China menunjukkan dinamika hubungan teknologi yang kompleks, di mana kerjasama dan ketegangan bisa berjalan beriringan.
Di sisi lain, ekspansi Brand Teknologi China ke pasar global terus berlanjut, menandakan bahwa persaingan di sektor ini semakin ketat. Dalam konteks ini, klaim tanpa bukti yang kuat tentang pendanaan asing hanya akan memperkeruh suasana dan mengalihkan perhatian dari solusi nyata atas tantangan pembangunan infrastruktur digital.
