JBNews.id — Perusahaan listrik di sejumlah negara bagian Amerika Serikat mulai mempertimbangkan penggunaan hak eminent domain untuk membangun jalur transmisi guna memasok kebutuhan energi data center AI. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan pemilik lahan karena properti pribadi berpotensi disita tanpa persetujuan pemiliknya.
Dalam analisis terbaru di The Conversation, pakar hukum dari University of Dayton, Aaron Walayat, mengungkapkan bahwa perusahaan listrik di negara bagian seperti Georgia dan Pennsylvania tengah mengkaji penggunaan eminent domain. Hak ini memberikan pemerintah wewenang untuk menyita lahan demi kepentingan publik, dengan memberikan kompensasi yang dianggap “pantas” kepada pemilik lahan.
Proses penyitaan ini dikenal dengan istilah condemnation. Umumnya, tindakan ini dilakukan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Namun, Walayat menjelaskan bahwa perusahaan listrik dan air yang berstatus sebagai common carrier juga dapat menggunakan wewenang ini jika didelegasikan oleh pemerintah.
Meskipun banyak negara bagian telah menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan condemnation, pengadilan cenderung mengizinkan perusahaan utilitas untuk menjalankannya. Bahkan, ada kasus di mana rumah penduduk dihancurkan atas nama “kepentingan publik” dan pembangunan ekonomi.
Preseden hukum paling terkenal terjadi pada 2005, ketika Mahkamah Agung AS memenangkan kota New London, Connecticut. Keputusan itu mengizinkan penyitaan rumah warga untuk proyek pengembangan properti swasta di sekitar fasilitas Pfizer. Ironisnya, proyek tersebut tidak pernah terwujud. Akibatnya, 45 negara bagian memberlakukan undang-undang reformasi eminent domain yang lebih ketat.
Dampak bagi Pemilik Lahan
Bagi pemilik lahan yang menolak tawaran kompensasi dari perusahaan listrik, perusahaan tersebut dapat meminta pemerintah daerah untuk menyita lahan tersebut. Dalam kasus pembangunan jalur transmisi, perusahaan biasanya membeli easement (hak guna) atas properti pemilik lahan, bukan membeli tanahnya secara penuh.
Kasus serupa kini terjadi di Maryland. Sebuah jalur transmisi sepanjang 76 mil direncanakan melintasi negara bagian tersebut untuk memasok listrik ke data center AI di Virginia utara, yang dikenal sebagai ibu kota data center dunia. Pemilik lahan yang tanahnya berada di jalur tersebut menentang keras pembangunan ini. Mereka berargumen bahwa negara bagian Maryland hanya dijadikan “kabel ekstensi” untuk data center AI.
Perusahaan listrik di balik proyek tersebut, PSEG, menggugat pemilik lahan untuk mendapatkan akses ke properti mereka guna melakukan survei. Pengadilan federal mengizinkan perusahaan itu melanjutkan rencana survei. Namun, pemilik lahan mengajukan banding dan kasus tersebut masih menunggu keputusan.
Konflik serupa juga terjadi di Georgia, di mana keluarga terpaksa jual rumah akibat perluasan data center. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pemilik lahan semakin nyata seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur AI.
Baca Juga:
Preseden Hukum dan Tantangan
Walayat mencatat bahwa setiap upaya penyitaan untuk jalur transmisi akan menghadapi banyak tantangan hukum. Namun, langkah tersebut bukannya tanpa preseden. Mahkamah Agung South Dakota dan Vermont telah mendukung penyitaan oleh perusahaan listrik. Dasar keputusannya adalah bahwa jalur transmisi tersebut menyediakan energi bagi pelanggan di negara bagian itu dan memperkuat jaringan listrik lokal.
Namun, tidak semua kasus berakhir demikian. Pada 1984, Mahkamah Agung Mississippi menolak penyitaan oleh perusahaan listrik karena jalur transmisi yang direncanakan dari Mississippi ke Louisiana tidak akan memberikan manfaat bagi pelanggan Mississippi.
Perbedaan keputusan ini menunjukkan bahwa argumen mengenai apakah jalur transmisi tambahan benar-benar melayani pelanggan di negara bagian tersebut dapat menjadi dasar bagi pemilik lahan untuk mengajukan gugatan. Walayat memprediksi bahwa argumen semacam ini akan menjadi senjata utama bagi pemilik lahan yang menolak penyitaan.
Setiap negara bagian memiliki aturan yang berbeda. Kasus Maryland menggambarkan bahwa perusahaan listrik akan menghadapi banyak hambatan jika ingin begitu saja merampas tanah masyarakat.
Implikasi bagi Industri Data Center
Ketegangan antara kebutuhan energi data center dan hak properti warga menjadi isu yang semakin relevan. Lonjakan permintaan listrik dari industri AI memaksa perusahaan untuk mencari cara baru dalam membangun infrastruktur. Penggunaan eminent domain menjadi salah satu opsi yang kontroversial.
Bagi pemilik lahan, situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Mereka bisa kehilangan properti yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, perusahaan data center membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan andal untuk menjalankan operasi mereka.
Dalam konteks yang lebih luas, persoalan ini juga relevan dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia. Baru-baru ini, domain .ai.id resmi diluncurkan, menandai semakin besarnya ekosistem AI di tanah air. Pertanyaan tentang infrastruktur pendukung, termasuk ketersediaan lahan untuk data center, menjadi semakin penting.
Kasus di Amerika Serikat memberikan pelajaran berharga. Tanpa regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik lahan, ekspansi infrastruktur data center berpotensi menimbulkan konflik sosial. Di sisi lain, kebutuhan akan data center tidak bisa diabaikan di era digital ini.
Keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu menjadi kunci. Regulator perlu merumuskan kebijakan yang memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tanpa mengorbankan hak properti warga. Jika tidak, konflik serupa dengan yang terjadi di Maryland dan Georgia bisa terulang di berbagai tempat lain.
Perkembangan ini juga menjadi perhatian bagi para pelaku industri di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi di sektor data center, penting untuk memastikan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan adil. Pengalaman negara lain bisa menjadi referensi untuk menghindari kesalahan yang sama.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: sejauh mana kepentingan pembangunan infrastruktur teknologi dapat mengesampingkan hak properti individu? Jawabannya akan menentukan masa depan industri data center dan hubungannya dengan masyarakat.
