JBNews.id — Pemerintah Amerika Serikat menuntut seorang warga bernama Sam Tunick setelah ia melakukan factory reset ponselnya saat hendak disita petugas di Bandara Hartsfield-Jackson, Atlanta, pada 24 Januari 2025. Tindakan itu dianggap melanggar undang-undang federal tentang perusakan properti demi mencegah penyitaan.
Petugas federal awalnya menahan Tunick di bandara dengan alasan ingin menginterogasinya terkait dugaan kepemilikan gambar eksploitasi anak. Namun, tim pengacara Tunick mengajukan mosi yang menyebut tuduhan tersebut hanyalah dalih untuk menyelidiki hubungan kliennya dengan gerakan aktivis Stop Cop City di Atlanta.
Dalam proses penggeledahan, Tunick memanfaatkan fitur keamanan dari sistem operasi berfokus privasi, GrapheneOS. Bukannya memberikan kode sandi asli, ia justru memberikan sandi darurat yang memicu sistem untuk langsung menghapus seluruh isi data di dalam perangkat. Tindakan ini menjadi dasar tuntutan pemerintah AS.
Pemerintah AS menggunakan undang-undang yang jarang dipakai, yang menyatakan bahwa menghancurkan atau merusak properti demi mencegah penyitaan oleh pihak berwenang merupakan pelanggaran hukum. Kasus ini pun memicu perdebatan sengit antara hak privasi dan kewenangan aparat.
Kontroversi Penggeledahan Tanpa Surat Izin
Tim kuasa hukum Tunick menegaskan bahwa agen federal menolak memberikan akses pengacara kepada kliennya, tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan, dan tidak memberi tahu Tunick mengenai hak-hak hukumnya. Mereka menuding akses ke ponsel diminta dengan alasan yang dimanipulasi.
Sebagai balasan, pemerintah AS berdalih bahwa aparat tidak diwajibkan menunjukkan surat perintah karena saat kejadian, Tunick belum secara resmi diberikan izin memasuki wilayah Amerika Serikat. Pembela berargumen bahwa penahanan dan penyitaan ilegal, sehingga semua bukti harus digugurkan pengadilan.
Kasus ini memicu reaksi keras dari aktivis hak digital. Marlon Kautz dari Atlanta Solidarity Fund menegaskan bahwa setiap orang berhak mengamankan data pribadi dari penggeledahan inkonstitusional, terutama di tengah meningkatnya tren otoritarianisme.
Di bawah pemerintahan kabinet Trump saat ini, proses memasuki wilayah AS diklaim jauh lebih ketat. Bahkan warga negara AS bisa menghadapi penahanan berjam-jam yang diiringi pemeriksaan akun media sosial secara menyeluruh. Bagi banyak pihak yang peduli pada privasi, menghapus data dinilai sebagai satu-satunya cara paling aman.
Baca Juga:
Kasus Sam Tunick menjadi preseden penting bagi perlindungan data pribadi di perbatasan. Langkah factory reset yang dianggap kriminal oleh pemerintah justru dipandang sebagai tindakan defensif yang sah oleh aktivis. Implikasi kasus ini akan memengaruhi kebijakan penggeledahan perangkat elektronik di bandara-bandara AS dan penggunaan sistem operasi seperti GrapheneOS.
Bagi pengguna biasa, kasus ini mengingatkan pentingnya memahami fitur keamanan ponsel dan risiko hukum saat berhadapan dengan aparat di perbatasan. Untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan perangkat, Anda bisa membaca Cara Cek Usia HP atau waspada terhadap Malware RedHook yang mengincar pengguna Android.
