Ancaman Disinformasi di Era Kecerdasan Buatan
JBNews.id — Ancaman disinformasi di era kecerdasan buatan (AI) semakin menjadi perhatian serius. Kemampuan teknologi AI menghasilkan konten manipulatif dalam skala besar dinilai berpotensi memperburuk penyebaran informasi palsu, mengikis kepercayaan publik, hingga mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan pun didorong untuk merespons tantangan ini secara lebih komprehensif.
Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, mengatakan perkembangan AI telah membawa tantangan baru dalam upaya menjaga integritas informasi di ruang digital. Disampaikannya bahwa teknologi AI memungkinkan produksi dan distribusi konten manipulatif berlangsung lebih cepat, lebih masif, dan semakin sulit dikenali masyarakat.
“Karena itu diperlukan respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya di Jakarta.
Molly menjelaskan pemerintah saat ini terus memperkuat berbagai langkah untuk menghadapi tantangan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain penyusunan pedoman etika AI, pengembangan sistem pemantauan konten digital, penguatan kerangka regulasi, hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital.
Senada, Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta Matthew Perrement menilai disinformasi telah berkembang menjadi tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, penanganan disinformasi tidak cukup hanya berfokus pada konten yang menyesatkan. Pemahaman terhadap jaringan, aktor, serta mekanisme penyebaran informasi manipulatif juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Ia menekankan perlunya kombinasi berbagai pendekatan, mulai dari pemanfaatan teknologi, penguatan instrumen hukum, pendidikan publik, hingga dukungan terhadap jurnalisme berkualitas. Namun seluruh langkah tersebut harus tetap menjaga prinsip keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, dan nilai-nilai demokrasi.
Kolaborasi Multipihak dan Temuan Riset Terbaru
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan disinformasi merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. “Penguatan ketahanan informasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, media, platform digital, akademisi, masyarakat sipil, dan masyarakat luas,” katanya.
Sarwoto menambahkan, salah satu keluaran penting Program PIMHIE adalah penyusunan Policy Paper yang dihasilkan melalui proses kolaboratif bersama berbagai pemangku kepentingan. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi penguatan ketahanan informasi di Indonesia.
Sementara itu, Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific Rachael McGuin menyoroti tantangan lain yang muncul akibat derasnya arus informasi digital, yakni menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai sumber informasi. Dikatakannya, melalui Program PIMHIE, BBC Media Action bersama mitra berupaya memperkuat media independen, mendorong jurnalisme berkualitas, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi misinformasi dan disinformasi.
Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam PIMHIE International Learning Showcase bertajuk Building Healthy Information Environments: Collaborative Responses to Disinformation in the Digital Age yang diselenggarakan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bersama BBC Media Action di Jakarta, Kamis (18/6).
Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pembelajaran dari Program Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE) yang didukung Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan kawasan ASEAN, mulai dari pemerintah, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional.
Dalam forum tersebut, BBC Media Action juga memaparkan hasil penelitian terbaru mengenai kondisi ekosistem informasi di Indonesia. Hasil riset menunjukkan media arus utama masih menjadi sumber informasi yang paling dipercaya publik. Sebanyak 71% responden menyatakan percaya kepada media yang telah mapan, sementara tingkat kepercayaan terhadap sumber berita berbasis influencer hanya mencapai 32%.
Penelitian itu juga menemukan adanya kelompok masyarakat yang aktif menggunakan platform digital namun masih rentan terpapar misinformasi dan disinformasi. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya strategi literasi digital yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat.
Dari sisi industri media, mayoritas jurnalis Indonesia menilai AI dapat meningkatkan efisiensi kerja jurnalistik. Namun mereka juga mengkhawatirkan dampak teknologi tersebut terhadap kualitas jurnalisme, lapangan pekerjaan, serta potensi penyebaran informasi menyesatkan apabila tidak diatur melalui pedoman yang jelas.
Dalam kesempatan yang sama, Neil R. Tobing mempresentasikan dokumen kebijakan bertajuk Indonesia’s National Roadmap on Addressing Disinformation. Roadmap tersebut memandang disinformasi sebagai risiko sistemik yang dapat memengaruhi kohesi sosial, kepercayaan publik terhadap institusi, stabilitas demokrasi, hingga ketahanan nasional.
Dokumen itu mengusulkan lima pilar utama penguatan ketahanan informasi nasional, yakni literasi digital, jaringan cek fakta, jurnalisme berkualitas, tata kelola platform digital, serta penelitian dan inovasi. Seluruhnya didukung prinsip kolaborasi multipemangku kepentingan, akuntabilitas platform, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan kebijakan berbasis bukti.
Melalui forum ini, Mastel dan BBC Media Action berharap berbagai pembelajaran dari Program PIMHIE dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan penguatan kolaborasi nasional maupun regional dalam membangun lingkungan informasi yang sehat, terpercaya, dan tangguh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Implikasinya bagi publik, kolaborasi lintas sektor menjadi keniscayaan. Tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah, platform digital, media, akademisi, dan masyarakat, upaya membendung disinformasi di era AI akan sulit berhasil. Literasi digital yang ditargetkan secara spesifik pada kelompok rentan menjadi langkah krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap informasi yang sehat.
