Anthropic vs White House: Era Baru Regulasi AI AS Tanpa Aturan

Penulis:Hamzah Nurhamzah
Terbit:
Diperbarui:
⏱️5 menit membaca
Bagikan:
Ilustrasi konflik Anthropic dan Gedung Putih tentang regulasi AI AS
  • Konflik Anthropic dengan Gedung Putih pimpin Trump buka era baru regulasi AI AS tanpa aturan tertulis
  • Anthropic dituduh ceroboh rilis model AI Mythos dan Fable 5, meski klaim tidak langgar prosedur
  • Pemerintah AS blokir akses model AI karena kekhawatiran keamanan nasional terkait SK Telecom
  • Industri AI kini hadapi ketidakpastian: perusahaan harus tebak garis merah yang tidak diumumkan resmi
  • Sistem lisensi sukarela berubah jadi wajib secara ad hoc, ciptakan dilema bagi perusahaan AI

JBNews.id — Konflik antara Anthropic dan Gedung Putih di bawah kepemimpinan Donald Trump telah membuka babak baru dalam regulasi kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang dilanggar, perusahaan AI terkemuka itu kini menghadapi tekanan besar dari pemerintah setelah merilis model AI canggihnya. Peristiwa ini menandai dimulainya era “Wild West” dalam regulasi AI AS, di mana perusahaan teknologi harus menebak garis merah yang tidak pernah diumumkan secara resmi.

Sepanjang perselisihan ini, Anthropic bersikeras tidak melanggar prosedur atau aturan konkret apa pun yang ditetapkan oleh administrasi Trump, menurut seseorang yang dekat dengan perusahaan. Namun, Gedung Putih berpendapat bahwa Anthropic bertindak ceroboh, menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak dapat dipercaya untuk meluncurkan teknologi mutakhir dengan aman. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika pemerintah AS memblokir akses ke model AI terbaru Anthropic, termasuk Mythos dan Fable 5.

“Masalahnya di sini adalah bahwa Gedung Putih berada dalam postur anti-regulasi yang ekstrem, dan sekarang mereka dihadapkan pada kemampuan AI nyata yang telah diprediksi orang selama bertahun-tahun,” kata seorang mantan pejabat teknologi Gedung Putih, yang meminta untuk tetap anonim demi menghindari risiko hubungan profesional mereka. “Seharusnya ada persiapan dan kebijakan untuk menangani ini secara sistematis, mengelola manfaat dan risikonya, tetapi malah ini hanya pendekatan yang serampangan yang menempatkan industri AI dalam kebingungan nyata.”

Latar Belakang Konflik: Dari Mythos hingga Fable 5

Ketegangan antara Anthropic dan pemerintahan Trump dimulai ketika perusahaan tersebut meluncurkan model AI terbarunya, Mythos, tanpa koordinasi yang memadai dengan Gedung Putih. Pemerintah AS kemudian mengetahui bahwa Anthropic telah berbagi akses Mythos dengan SK Telecom, raksasa telekomunikasi Korea Selatan yang dituduh memiliki hubungan dengan China. Hal ini memicu kekhawatiran serius di kalangan pejabat AS tentang keamanan nasional.

Secara terpisah, CEO Amazon Andy Jassy menyampaikan kekhawatiran kepada Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahwa beberapa pengaman pada Claude Fable 5, versi Mythos yang lebih aman, dapat diabaikan. Meskipun kekhawatiran ini mungkin sah, cara Gedung Putih menanganinya menuai kritik. Dalam kasus pertama, Anthropic mengklaim telah berkoordinasi dengan pemerintah AS tentang peluncuran Mythos, menunjukkan bahwa ada kesempatan bagi pejabat untuk menyuarakan kekhawatiran tentang SK Telecom sebelumnya.

Anthropic telah bekerja sama dengan perusahaan Korea itu selama bertahun-tahun, dan pengaturan itu tampaknya tidak pernah menimbulkan masalah keamanan nasional sebelumnya. Ketika Gedung Putih menyampaikan kekhawatiran tentang SK Telecom kepada Anthropic, perusahaan itu segera mencabut akses model tersebut. Dalam kasus kedua, WIRED dan media lain telah menulis panjang lebar tentang bagaimana setiap model bahasa besar dapat di-jailbreak hingga tingkat tertentu.

Dampak pada Industri AI: Ketidakpastian Regulasi

Administrasi Trump telah berulang kali memblokir upaya untuk memberlakukan pengamanan pada industri AI, seringkali dengan argumen bahwa aturan tersebut dapat menghambat inovasi AS dan menyebabkan negara itu tertinggal dari saingan seperti China. Sejak kembali ke Gedung Putih, Presiden Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan upaya era Biden untuk menciptakan kerangka kerja AI nasional dan membentuk gugus tugas federal untuk menantang undang-undang negara bagian yang dianggap memberatkan.

Ironisnya, tindakan Gedung Putih justru menghambat jenis inovasi yang ingin dilindungi. Administrasi Trump menuntut agar Anthropic melarang semua warga negara asing mengakses Mythos dan Fable 5, mencegah banyak karyawan laboratorium AI itu sendiri untuk mengakses model paling mutakhir mereka, yang menurut perusahaan telah mempercepat penelitian dan pengembangan dalam beberapa bulan terakhir. Semua pelanggan Anthropic juga terkunci, termasuk Apple, Meta, dan sebagian besar Fortune 500.

Para eksekutif AI dari perusahaan lain seperti OpenAI, Google, dan Meta telah mengamati kemalangan Anthropic dengan napas tertahan. Banyak pemimpin AI kini sampai pada kesimpulan yang sama: mereka percaya perlu memberikan akses awal ke model AI terbaru mereka kepada Gedung Putih. Selain itu, mereka harus sangat proaktif dalam berbagi informasi dengan administrasi Trump tentang peluncuran model yang akan datang.

“Pemberitahuan awal, akses awal. Saya pikir itulah permintaan utama yang kami dengar, tidak hanya dari AS, tetapi juga dari negara lain di seluruh dunia,” kata Aidan Gomez, CEO laboratorium AI Kanada Cohere, dalam sebuah wawancara pekan ini. “Saya pikir itu adalah hal yang baik dalam banyak hal. Ini menunjukkan keterlibatan dan pertimbangan yang kuat oleh otoritas pada teknologi yang sangat penting.”

Sistem Lisensi Ad Hoc: Antara Sukarela dan Wajib

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif bulan lalu yang menciptakan sistem “sukarela” bagi laboratorium AI untuk menyerahkan model kepada pemerintah untuk pengujian awal. Perintah itu mencakup pengecualian yang secara eksplisit menyatakan bahwa ini tidak akan menjadi rezim lisensi wajib, kekhawatiran utama yang diajukan oleh industri teknologi yang sempat menunda perintah eksekutif tersebut.

Namun, setelah apa yang terjadi dengan Anthropic, tampaknya administrasi Trump secara efektif telah menciptakan versi ad hoc dari rezim semacam itu. “Pemerintahan Trump, terus terang, seharusnya tidak mengatakan bahwa ini adalah rezim sukarela,” kata mantan pejabat teknologi Gedung Putih. “Tampaknya sangat jelas bahwa apa yang mereka lakukan sekarang adalah rezim lisensi.”

Perselisihan ini masih didefinisikan oleh ketidakjelasannya. Tidak pernah secara jelas pemerintah AS menyatakan apa yang dilakukan Anthropic dengan salah. Informasi terbaik yang tersedia adalah unggahan di X yang menguraikan situasi umum dari penasihat teknologi Gedung Putih David Sacks. Ketidakjelasan ini menempatkan seluruh industri AI dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus menebak aturan yang tidak pernah ditulis.

Anthropic dan peneliti keamanan siber independen berpendapat bahwa menyelesaikan masalah jailbreaking bukanlah masalah yang mudah atau terisolasi. Karena model AI bersifat probabilistik, bukan deterministik, perusahaan teknologi tidak dapat menjamin apa yang akan dihasilkan model sebagai respons terhadap perintah tertentu. Jika Gedung Putih tidak mengizinkan Anthropic merilis Claude Fable 5 sampai masalah jailbreaking terpecahkan, para pengamat skeptis bahwa solusi akan segera ditemukan.

Pada akhirnya, masalahnya bukanlah bahwa pemerintah AS mencoba memastikan model AI canggih memiliki pengaman yang tepat atau tidak jatuh ke tangan musuh Amerika. Masalahnya adalah bahwa administrasi Trump sekarang berada dalam posisi di mana ia harus membuat keputusan regulasi ini secara real-time, tanpa kerangka kerja yang jelas dan terstruktur.

Implikasinya bagi industri AI sangat jelas: perusahaan sekarang harus menavigasi lanskap regulasi yang tidak pasti di mana garis merah tidak pernah diumumkan secara resmi. Ini menciptakan lingkungan yang justru dapat menghambat inovasi yang ingin dilindungi oleh pemerintah, karena perusahaan mungkin menjadi terlalu berhati-hati atau, sebaliknya, mengambil risiko yang tidak perlu.

Bagi pembaca di Indonesia, konflik ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur dalam mengelola teknologi yang berkembang pesat. Tanpa aturan yang transparan, baik perusahaan maupun pemerintah sama-sama berada dalam posisi yang sulit, dan inovasi serta keamanan sama-sama terancam.