JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengintegrasikan teknologi kecerdasan artifisial (AI) ke dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Program ini menargetkan sekitar 50 juta penduduk Indonesia sebagai penerima manfaat, menjadikannya salah satu inisiatif inklusi keuangan digital terbesar secara global.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa uji coba pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI, telah dilakukan di Banyuwangi. Jika berhasil diterapkan secara nasional, program ini berpotensi mentransformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia.
“Pak Presiden juga berencana dan ini sudah kita lakukan test case di Banyuwangi untuk melakukan intervensi digital termasuk AI dalam bansos kita,” ujar Meutya saat membuka Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta.
Ia menjelaskan, skala program ini sangat besar karena menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau setara dengan sekitar 50 juta penduduk Indonesia. “Ketika ini berjalan, ini bisa menjadi salah satu program inklusi keuangan digital terbesar di dunia karena penerimanya kurang lebih 18 juta keluarga atau sekitar 50 juta masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Meutya menegaskan, pemanfaatan teknologi digital dan AI harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan angka-angka statistik ekonomi digital. Menurut dia, tujuan utama transformasi digital adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga generasi muda.
Saat ini pemerintah mendorong agar berbagai teknologi baru seperti AI, Internet of Things (IoT), dan platform digital tidak hanya berkembang di kalangan industri teknologi, tetapi juga mampu menjangkau sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam forum DEAL 2026, pemerataan manfaat teknologi baru menjadi salah satu agenda prioritas yang disepakati bersama oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan ekosistem digital.
Pemerintah berharap pemanfaatan AI dalam program bansos dapat menjadi contoh konkret bagaimana teknologi digital digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.
Baca Juga:
Langkah Komdigi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memanfaatkan Fitur Terbaru teknologi digital guna meningkatkan efisiensi birokrasi. Dengan adopsi AI, proses verifikasi dan validasi data penerima bansos diharapkan menjadi lebih akurat dan transparan, mengurangi potensi kebocoran dan ketidaktepatan sasaran.
Program ini juga membuka peluang bagi pengembangan ekosistem digital yang lebih luas. Ke depannya, teknologi serupa dapat diterapkan di berbagai sektor layanan publik lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Pemerintah optimistis bahwa inisiatif ini akan mendorong percepatan transformasi digital nasional.
Para pemangku kepentingan di forum DEAL 2026 menyepakati pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri teknologi, dan akademisi untuk memastikan implementasi AI berjalan efektif. Pendiri Startup yang hadir dalam forum tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini.
Dengan target 50 juta penerima, program ini menjadi salah satu uji coba implementasi AI terbesar di dunia untuk sektor perlindungan sosial. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur bagi negara-negara lain yang ingin mengadopsi teknologi serupa.
