JBNews.id — Perusahaan di Indonesia termasuk yang paling agresif mengadopsi kecerdasan buatan (AI) di dunia. Namun, di balik tingginya angka adopsi tersebut, Amazon Web Services (AWS) menilai masih banyak organisasi yang belum memiliki fondasi tata kelola AI yang memadai, sebuah kesenjangan yang berpotensi menjadi risiko bisnis serius.
Data terbaru dari AWS menunjukkan sekitar 40% perusahaan di Indonesia telah mengadopsi AI. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi terdepan secara global. Namun, hanya 24% dari perusahaan tersebut yang sudah memiliki strategi AI formal, dan lebih rendah lagi, hanya sekitar 21% yang menerapkan tata kelola data (data governance) yang memadai.
Nandini Ramani, Vice President Governance and Compliance AWS, mengungkapkan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, AI saat ini tidak lagi sekadar proyek teknologi, melainkan sudah menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan. Ketimpangan antara tingkat adopsi dan kesiapan infrastruktur pendukung ini menjadi perhatian utama.
“Jika tidak memiliki strategi, data governance, dan keamanan sejak awal, Anda hanya akan mempercepat masalah yang sudah ada,” ujar Nandini dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah media di sela AWS Summit Jakarta di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan tersebut menyoroti fenomena umum di pasar Indonesia: banyak organisasi yang berlomba menjadi yang tercepat dalam mengadopsi AI, namun mengabaikan aspek fundamental seperti keamanan dan tata kelola. Nandini menilai, tanpa guardrails atau pagar pengaman yang jelas, kecepatan adopsi justru dapat meningkatkan risiko keamanan secara signifikan.
Baca Juga:
Nandini menekankan bahwa perusahaan sebaiknya membangun observability, data governance, serta mekanisme keamanan sejak awal pengembangan aplikasi AI, bukan setelah aplikasi tersebut digunakan. Pendekatan ini penting karena AI saat ini berkembang jauh lebih cepat dibandingkan siklus teknologi sebelumnya.
“Pendekatan keamanan juga harus berubah,” tambahnya. Prinsip keamanan konvensional yang bersifat reaktif tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika AI yang bergerak sangat cepat. Perusahaan perlu mengadopsi pendekatan proaktif yang menempatkan keamanan sebagai fondasi, bukan pelengkap.
Meski mengingatkan pentingnya tata kelola AI, Nandini justru memuji keberanian perusahaan Indonesia dalam mengadopsi teknologi tersebut. Menurutnya, perusahaan di Indonesia termasuk yang paling progresif dibanding banyak negara lain, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi di tengah kekhawatiran global tentang kesenjangan adopsi AI.
“Saya terkesan melihat perusahaan Indonesia berani membangun ulang sistem mereka menggunakan AI. Bahkan sektor yang sangat teregulasi seperti perbankan dan kesehatan sudah melangkah lebih cepat. Itu menunjukkan Indonesia berada di depan dibanding banyak negara lain dalam adopsi AI,” ujarnya.
Pujian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta adopsi AI global. Keberanian untuk membangun ulang sistem menggunakan AI, bahkan di sektor yang sangat teregulasi, merupakan sinyal kuat tentang kesiapan pasar Indonesia dalam transformasi digital.
Namun, Nandini mengingatkan bahwa langkah berikutnya bukan sekadar memperluas penggunaan AI. Perusahaan harus memastikan setiap implementasi memiliki strategi bisnis, tata kelola data, dan keamanan yang kuat agar manfaat AI dapat berkelanjutan. Tanpa fondasi ini, investasi AI yang besar berisiko menjadi bumerang.
Data menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara adopsi AI dan kesiapan tata kelola. Dari 40% perusahaan yang mengadopsi AI, hanya 24% yang memiliki strategi formal. Ini berarti sekitar 16% perusahaan mengadopsi AI tanpa strategi yang jelas. Lebih memprihatinkan lagi, hanya 21% yang menerapkan data governance, artinya hampir separuh dari pengadopsi AI belum memiliki tata kelola data yang memadai.
Implikasi bagi Dunia Usaha Indonesia
Kesenjangan antara adopsi dan tata kelola ini memiliki implikasi langsung bagi dunia usaha Indonesia. Perusahaan yang mengadopsi AI tanpa strategi dan tata kelola yang memadai menghadapi risiko keamanan data, ketidakpatuhan regulasi, dan potensi kerugian finansial akibat kegagalan sistem.
Sebaliknya, perusahaan yang membangun fondasi tata kelola sejak awal akan memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang. Mereka dapat memanfaatkan AI secara berkelanjutan sambil meminimalkan risiko. Ini sejalan dengan tren global di mana AI semakin banyak dipakai untuk berbagai kebutuhan operasional, dari pembuatan laporan hingga presentasi bisnis.
AWS Summit Jakarta 2026 menjadi ajang penting untuk mendiskusikan tantangan ini. Kehadiran Nandini Ramani di acara tersebut menegaskan komitmen AWS dalam mendorong tata kelola AI yang bertanggung jawab di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
Bagi perusahaan Indonesia, pesan dari AWS sangat jelas: kecepatan adopsi AI harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur tata kelola. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan transformasi digital berjalan aman dan berkelanjutan.
Langkah konkret yang perlu diambil perusahaan antara lain membangun kerangka strategi AI yang terintegrasi dengan rencana bisnis, menerapkan data governance yang kuat, dan memastikan mekanisme keamanan tertanam sejak awal pengembangan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa adopsi AI tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan bertanggung jawab.
Ke depan, perusahaan Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam menghadapi tantangan serupa. Beberapa negara maju telah menghadapi resistensi publik terhadap AI, seperti yang terlihat dalam survei tentang penolakan AI di Amerika Serikat. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang seimbang antara inovasi dan tata kelola.
Dengan tingkat adopsi yang tinggi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi model global dalam penerapan AI yang bertanggung jawab. Kuncinya adalah memastikan bahwa setiap langkah adopsi diikuti dengan penguatan fondasi tata kelola, sehingga manfaat AI dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan.
