Jbnews.id – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tercatat sebesar 6,6 persen pada 2025, turun tipis dari 6,7 persen pada tahun sebelumnya. Meski menunjukkan perbaikan, angka tersebut masih tergolong tinggi dan didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB, Dewi Andini, menyatakan bahwa penurunan ini merupakan sinyal positif. “Memang ada penurunan, meskipun hanya sekitar 0,01 persen. Ini tetap menjadi sinyal positif bahwa upaya penekanan pengangguran mulai menunjukkan hasil,” ujar Dewi, Kamis 23 April 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah penduduk bekerja pada 2024 mencapai 1.443.076 orang, dengan pengangguran sebanyak 65.609 orang. Sementara pada 2025, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 1.459.325 orang, namun jumlah pengangguran juga naik menjadi 67.927 orang. Kenaikan jumlah absolut pengangguran ini mengindikasikan bahwa laju penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan komposisi tenaga kerja di Bandung Barat masih didominasi oleh lulusan pendidikan rendah. Per Agustus 2025, sebanyak 39,10 persen penduduk bekerja merupakan lulusan SD ke bawah. Sementara lulusan diploma dan perguruan tinggi hanya menyumbang 1,92 persen. “Terdapat tren peningkatan pada tenaga kerja lulusan SMP, SMA dan SMK yang naik sebesar 2,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ucap Dewi.
Ia menegaskan bahwa data BPS menjadi acuan utama dalam melihat kondisi ketenagakerjaan secara objektif. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPS untuk memahami metode perhitungan TPT secara lebih komprehensif. Dewi mengakui bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) turut memengaruhi angka pengangguran, meski dampaknya baru akan terlihat pada akumulasi data di tahun berikutnya.
Baca Juga:
Dominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah di pasar tenaga kerja KBB menjadi tantangan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia sebagian besar tidak memerlukan kualifikasi tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Disnaker KBB terus menggenjot program pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi.
Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan pelaku usaha kecil untuk menciptakan lapangan kerja baru. Langkah seperti yang dilakukan Pemkot Tangsel dalam memperkuat UMKM bisa menjadi referensi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menekan angka pengangguran. Sementara itu, langkah evaluasi internal di dinas terkait, seperti yang terjadi di Cimahi, juga penting untuk memastikan program ketenagakerjaan berjalan efektif.
