Jbnews.id – Pemerintah Kota Bandung menghadapi tekanan anggaran serius akibat lonjakan harga BBM non-subsidi yang mendorong biaya operasional pengangkutan sampah meningkat hingga dua kali lipat. Kenaikan harga solar dari sekitar Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter menjadi pemicu utama kondisi ini, yang jika tidak segera diantisipasi, berpotensi mengganggu layanan kebersihan kota.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa lonjakan biaya BBM menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. “Kenaikan ini membuat biaya BBM untuk pengangkutan sampah meningkat hingga dua kali lipat. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita respons,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 24 April 2026. Secara hitungan kasar, anggaran yang ada hanya mampu menopang operasional hingga sekitar akhir Oktober 2026.
Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Antrean panjang kendaraan pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya tidak terhindarkan, bahkan sejumlah truk harus menunggu hingga menginap di area TPA. Dampaknya, potensi penumpukan sampah di wilayah kota semakin besar jika tidak ditangani secara sistematis. Sebagai perbandingan, tekanan biaya operasional serupa juga dirasakan di sektor lain, di mana biaya isi penuh kendaraan besar juga melonjak signifikan.
Strategi Hulu Jadi Kunci
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkot Bandung mulai menyusun peta jalan pengelolaan sampah. Langkah ini sekaligus mendukung target nasional penghentian sistem open dumping pada akhir 2026. Farhan menegaskan, waktu yang tersedia relatif singkat. “Kita memiliki waktu sekitar enam bulan untuk memastikan di akhir tahun 2026 tidak ada lagi pembuangan ke TPA. Ini harus disiapkan dari sekarang,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot menargetkan peningkatan pengelolaan sampah di hulu sebesar 100 hingga 200 ton per hari. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara bertahap. Saat ini, produksi sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari. “Pengolahan dari hulu menjadi kunci agar beban ke TPA dapat dikurangi secara signifikan,” kata Farhan.
Baca Juga:
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga mendorong efisiensi penggunaan energi dalam operasional pemerintahan. Salah satu langkah konkret yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Farhan mengaku mulai membatasi penggunaan kendaraan konvensional dan beralih ke kendaraan listrik untuk aktivitas harian. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional dalam jangka menengah.
Meski demikian, Farhan mengingatkan agar setiap kebijakan tetap memperhatikan dampak lingkungan secara menyeluruh. “Jangan sampai kita mengurangi sampah, tapi justru menimbulkan polusi baru. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya. Kebijakan efisiensi energi ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang memastikan harga BBM subsidi tidak naik di tahun 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat.
Infografis ringkas kondisi terkini: produksi sampah Kota Bandung mencapai ±1.800 ton per hari, target pengolahan hulu 100–200 ton per hari, kenaikan harga solar dari Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter, dampak biaya operasional naik hingga dua kali lipat, ancaman anggaran operasional hanya kuat hingga Oktober 2026, serta kendala lapangan berupa antrean panjang truk di TPA. Sumber informasi dari Siaran Pers Diskominfo Kota Bandung, 24 April 2026.
Implikasi dari kondisi ini cukup luas. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan yang cepat dan terukur, layanan pengangkutan sampah di Kota Bandung bisa terganggu dalam waktu dekat. Pemkot terus berupaya mencari solusi, termasuk melalui efisiensi anggaran dan transisi energi. Sementara itu, pemerintah pusat juga terus mengendalikan inflasi terkendali melalui kebijakan harga BBM subsidi yang stabil.
