JBNews.id — Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memacu pemerataan akses internet di seluruh penjuru Nusantara. Namun, menghadirkan sinyal di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) lebih kompleks daripada sekadar menyediakan anggaran.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, membeberkan realita di lapangan bahwa pembangunan konektivitas digital di pelosok menghadapi bermacam tantangan. Mulai dari kondisi geografis menantang, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga faktor kepadatan penduduk yang sangat minim.
Salah satu kendala yang dihadapi BAKTI bukan ketiadaan dana, melainkan tak tersedianya kapasitas teknologi pendukung di wilayah target. Fadhilah memberikan contoh kasus nyata saat pemerintah berupaya membangun infrastruktur jaringan di wilayah Papua.
“Kami punya anggaran pada saat itu kita mau bangun, tapi kapasitas satelitnya tidak ada. Apalagi ini di tahun 2017 satelit Leo (low earth orbit) belum ada saat itu,” ungkap Fadhilah.
Kebuntuan ini mulai terurai setelah pemerintah meluncurkan satelit Satria 1 di 2023 menggunakan roket Falcon 9. “Itu yang membantu kita menyelesaikan begitu banyak lokasi yang dulu susah sekali kami selesaikan karena kami harus tunggu swasta,” sebutnya. Kehadiran Starlink ikut membantu sebelum pemerintah akhirnya meluncurkan Satria-1.
Desa Berpenduduk Minim
Tantangan krusial berikutnya adalah faktor demografi. Di wilayah Kalimantan Timur misalnya, saat ini hanya tersisa 16 desa yang masih berstatus blank spot 100 persen atau tidak memiliki sinyal sama sekali. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa kawasan seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat.
Meski jumlah desanya tinggal sedikit, mengeksekusi pembangunan di belasan desa tersebut tidak serta merta dilakukan dengan mendirikan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G. Terdapat analisis kelayakan operasional yang harus diperhitungkan.
“Ada wilayah di sini yang tidak dihuni ataupun kalau berpenduduk, penduduknya sedikit. Saat penduduknya sedikit, kami tidak akan datang dengan solusi 4G karena biaya operasionalnya terlalu besar kalau misalnya penduduknya 30 atau 50, maka kita akan usahakan cukup dengan WiFi,” jelas Fadhilah.
Kondisi alam yang menantang dan minimnya populasi membuat banyak wilayah pelosok dinilai tidak layak secara komersial oleh pihak operator seluler swasta. Di sinilah intervensi negara melalui BAKTI menjadi krusial.
Fadhilah mencatat terdapat 57 kabupaten/kota di Indonesia yang sebelumnya sama sekali tidak dilirik oleh pembangunan infrastruktur swasta karena kurangnya potensi komersial. Di wilayah-wilayah inilah BAKTI membangun infrastruktur konektivitas.
Hingga kini, BAKTI secara nasional telah membangun infrastruktur BTS 4G di 6.747 lokasi pelosok, serta menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di fasilitas publik penting seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Meskipun rintangannya berat, pemerintah mematok target tinggi. Fokus utama adalah penyelesaian 100 persen konektivitas di seluruh kawasan permukiman. Selanjutnya tahun 2020 hingga 2029, target pemerataan diperluas agar ketersediaan sinyal terus menyambung tanpa putus melintasi jalan, hutan, hingga ke laut.
Upaya BAKTI ini sejalan dengan langkah strategis nasional di sektor teknologi. Sebagai bagian dari ekosistem digital nasional, BAKTI Percepat konektivitas tidak hanya di pelosok daratan, tetapi juga di wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis tinggi.
Keberhasilan proyek ini juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan yang konsisten. Tantangan geografis seperti pegunungan, hutan lebat, dan kepulauan terpencil membutuhkan solusi teknologi yang tepat dan biaya operasional yang efisien.
Baca Juga:
Dengan pendekatan yang adaptif, BAKTI berharap tidak ada lagi desa yang terisolasi secara digital. Kehadiran internet di pelosok bukan hanya soal akses komunikasi, tetapi juga pintu masuk bagi layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital yang merata.
Di sisi lain, perkembangan teknologi satelit seperti Starlink dan Satria-1 membuka peluang baru untuk menjangkau wilayah yang sebelumnya mustahil dilayani oleh infrastruktur kabel serat optik. Kombinasi antara satelit orbit rendah dan BTS 4G menjadi solusi paling realistis untuk kondisi geografis Indonesia.
Fadhilah menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak akan surut. “Kami akan terus berupaya memastikan setiap warga negara, di mana pun berada, mendapatkan akses internet yang layak,” pungkasnya.
Bagi masyarakat di wilayah 3T, kehadiran internet bukan sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang setara dengan listrik dan air bersih. Dengan target 2029, pemerintah optimistis kesenjangan digital di Indonesia dapat dikejar dan seluruh wilayah permukiman terkoneksi tanpa celah.
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi konektivitas nasional. Tanpa kolaborasi, target ambisius ini akan sulit tercapai di tengah kompleksitas medan dan demografi Indonesia.
Dengan pendekatan yang tepat dan inovasi teknologi, tantangan internet di wilayah 3T bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi. Pemerintah terus bergerak, satu desa, satu pulau, satu wilayah terpencil pada satu waktu.
