JBNews.id — Korea Utara, meskipun negara yang sangat privat, tetap memiliki ekosistem smartphone bagi warganya. Namun, ada satu keunikan utama: untuk mengunduh aplikasi atau konten baru, pengguna tidak bisa melakukannya dari rumah. Mereka harus mengunjungi secara langsung salah satu dari ratusan ‘Pusat Pertukaran IT’ yang tersebar di seluruh negeri.
Fakta ini terungkap dalam laporan terbaru yang dikutip dari 38north, Jumat (26/6/2026). Sistem distribusi aplikasi yang sangat tersentralisasi ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan smartphone di Korea Utara dengan negara lain. Tidak ada toko aplikasi digital seperti Google Play Store atau Apple App Store yang dapat diakses secara langsung oleh pengguna.
“Ekosistem seluler Korea Utara tampaknya tidak memiliki fungsi seperti toko aplikasi tempat pembaruan dapat dikirimkan ke ponsel,” demikian bunyi laporan tersebut. Akibatnya, setiap aplikasi atau konten baru harus ditransfer secara fisik melalui komputer di pusat pertukaran tersebut.
Sistem ini merupakan bagian dari kontrol pemerintah yang ketat terhadap arus informasi. Setiap aplikasi yang masuk ke ponsel warga harus memiliki tanda tangan digital resmi dari pemerintah Korea Utara. Tanpa tanda tangan tersebut, ponsel tidak akan menerima atau menginstal aplikasi tersebut.
Android Termodifikasi dengan Pengawasan Super Ketat
Smartphone yang beredar di Korea Utara menggunakan sistem operasi Android yang telah dimodifikasi secara khusus. Modifikasi ini mencakup beberapa lapisan keamanan tambahan yang tidak ditemukan pada Android versi standar.
Yang paling krusial adalah sistem tanda tangan digital. Fitur ini mencegah ponsel menerima aplikasi atau konten apa pun yang belum ditandatangani secara digital oleh pemerintah Korea Utara. Sistem ini sangat penting dalam menjaga kendali pemerintah atas ekosistem ponsel pintar dan mencegah ponsel pintar digunakan untuk mengonsumsi media yang tidak diizinkan.
Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk menghindari instalasi aplikasi yang tidak disetujui oleh otoritas. Setiap aplikasi yang ingin masuk ke ekosistem harus melalui proses verifikasi yang ketat.
Lebih dari itu, terdapat aplikasi bernama Trace Viewer yang terinstal di ponsel. Aplikasi ini secara otomatis mengambil tangkapan layar saat ponsel sedang digunakan. Pengguna dapat melihat waktu dan tanggal setiap tangkapan layar diambil dan aplikasi yang digunakan pada saat itu, tetapi mereka tidak dapat melihat tangkapan layar atau menghapusnya.
“Tidak jelas seperti apa tangkapan layar ini digunakan oleh pihak berwenang, tetapi keberadaan aplikasi ini pasti memiliki efek ‘Big Brother’,” tulis laporan tersebut. Artinya, aplikasi ini dimaksudkan untuk membuat pengguna berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang dapat membuat mereka mendapat masalah.
Produksi Smartphone: Buatan China atau Korea Utara?
Dari ponsel-ponsel yang dirinci dalam berbagai laporan, semuanya tampaknya diproduksi oleh produsen peralatan asli (OEM) China. Namun, ada klaim yang menyebut ponsel-ponsel itu diproduksi di Korea Utara.
Alur produksi yang diasumsikan dimulai dari produsen OEM China. Setelah ponsel diproduksi, ponsel tersebut dikirim ke Korea Utara di mana sistem operasi dan aplikasi diinstal oleh masing-masing merek. Proses ini memastikan bahwa perangkat keras yang masuk sudah sesuai dengan standar, sementara perangkat lunaknya dikendalikan penuh oleh pihak lokal.
Selama sebagian besar dekade pertama era ponsel pintar di Korea Utara, hanya ada beberapa merek yang muncul. Merek Arirang dan Pyongyang hadir di awal tahun 2009 ketika smartphone pertama kali dijual. Merek bernama Phurunhanal dan Jindallae kemudian mengikuti.
Saat ini, situasinya sudah sangat berbeda. Di samping empat merek tersebut, banyak nama baru telah memasuki pasar. Misalnya, Masudan yang memiliki produk smartphone tipe flip. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam pengawasan ketat, pasar smartphone di Korea Utara terus berkembang.
Fungsi Smartphone: Hiburan dan Layanan Publik
Smartphone untuk warga Korea Utara juga dapat dipakai untuk hiburan tambahan melalui permainan dan streaming video. Namun, negara tetap berupaya memberantas konsumsi media ilegal yang diselundupkan dari luar negeri.
Beberapa layanan negara juga beralih ke daring, begitu pula layanan pribadi seperti pembayaran transportasi umum, pembayaran elektronik, dan layanan pengiriman. Meningkatnya penggunaan ponsel untuk mempermudah aktivitas sehari-hari memberi pemerintah cara lain untuk mengumpulkan data, memantau perilaku, dan mengawasi individu di sana.
Dengan kata lain, smartphone di Korea Utara bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen pengawasan dan kontrol sosial yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari warga.
Baca Juga:
Model pengelolaan smartphone di Korea Utara ini menjadi studi kasus unik tentang bagaimana teknologi dapat diadaptasi untuk mendukung sistem politik yang sangat tertutup. Sementara negara lain berlomba menghadirkan kacamata pintar murah atau bahkan ramalan petinggi teknologi tentang masa depan ponsel, Korea Utara justru memperkuat kontrol atas perangkat yang sudah ada.
Implikasinya jelas: bagi warga biasa, smartphone bukanlah alat untuk mengakses dunia luar secara bebas, melainkan perangkat yang fungsi dan kontennya telah ditentukan sepenuhnya oleh negara. Tidak ada aplikasi baru yang bisa diunduh tanpa izin, dan setiap aktivitas digital berpotensi diawasi.
