JBNews.id — Georgia Power, perusahaan utilitas milik negara bagian Georgia, Amerika Serikat, berencana meratakan puluhan rumah dan lebih dari 330 bidang tanah untuk membangun jalur transmisi listrik sepanjang 1.000 mil. Proyek ini diprioritaskan untuk menyuplai energi ke pusat data kecerdasan buatan (AI) yang kian boros daya.
Menurut laporan Fortune, jalur transmisi tersebut akan mendistribusikan hampir 10.000 megawatt energi dari pembangkit listrik baru. Sekitar 80 persen dari kapasitas itu diproyeksikan untuk memasok pusat data, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta yang diterbitkan Komisi Pelayanan Publik Georgia. Sisanya akan dialokasikan untuk bisnis lokal, rumah tangga, dan pelanggan lainnya.
Didukung penuh oleh negara bagian, Georgia Power kini bergerak membayar pemilik lahan untuk pindah secara sukarela. Jika menolak, properti mereka akan diambil alih melalui mekanisme eminent domain, yakni hak pemerintah untuk menyita tanah demi kepentingan publik dengan kompensasi tertentu.
Warga Terdampak Menolak Relokasi Paksa
Langkah ini menuai protes keras dari warga di kawasan rural yang menjadi sasaran. Salah satu yang terdampak adalah Ansley Brown, yang rumah masa kecil ibunya masuk dalam jalur proyek. Melalui akun media sosial Instagram, Brown mengunggah video untuk meningkatkan kesadaran publik atas pengambilalihan paksa tersebut.
“Kami tidak punya pilihan dalam hal ini. Mereka akan memperluas jaringan listrik. Semua ini demi pusat data. Semua ini demi pusat data,” ujar Brown dalam videonya, seperti dikutip Fortune.
Kantor anggota kongres Brian Jack—mantan Direktur Politik Gedung Putih di era Donald Trump—yang wilayah distriknya mencakup banyak properti terdampak, mengaku telah menerima “banyak permintaan bantuan dan dukungan dari konstituen.” Juru bicara Jack menyampaikan hal ini kepada Fortune sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran warga.
Negosiasi Berakhir, Nasib Warga Lain Belum Jelas
Bagi Brown, perlawanan tampaknya telah berakhir. Georgia Power menyatakan telah “menyelesaikan” negosiasi dengan keluarganya, meskipun detail kesepakatan tidak diungkapkan ke publik. Fortune melaporkan, kemungkinan ada perjanjian non-disclosure (NDA) yang melarang pengungkapan nilai kompensasi.
Belum diketahui sejauh mana intervensi kongresman Jack dalam kasus Brown. Namun, Georgia Power mengapresiasi “advokasi yang dilakukan atas nama konstituennya.” Sementara itu, nasib pemilik rumah lainnya masih menggantung, seiring meningkatnya tekanan dari industri teknologi yang membutuhkan pasokan listrik raksasa untuk komputasi AI.
Fenomena ini bukan kasus terisolasi. Puluhan kota di seluruh AS terpaksa membatalkan rencana pembangunan pusat data karena keterbatasan pasokan energi. Kini, pendekatan pemerintah dan perusahaan utilitas berubah: dari sekadar menolak, menjadi mengambil alih lahan warga secara paksa demi memenuhi permintaan yang terus melonjak.
Kasus di Georgia menyoroti ketegangan antara percepatan infrastruktur AI dan hak kepemilikan properti warga. Alih-alih membangun pusat data di lahan kosong, perusahaan utilitas justru merelokasi komunitas yang sudah lama menetap. Para ahli memperingatkan bahwa tren ini bisa meluas jika regulasi tata ruang dan energi tidak segera diperbarui.
Seorang juru bicara Georgia Power menyatakan bahwa proyek ini merupakan langkah strategis untuk menjamin pasokan listrik masa depan. Namun, bagi warga seperti Brown, biaya dari kemajuan teknologi terbayar dengan kehilangan rumah dan tanah leluhur mereka.
