JBNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan aturan registrasi SIM card prabayar menggunakan data biometrik wajah akan diterapkan pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pendataan masyarakat agar lebih akuntabel dan transparan.
“Insya Allah biometrik dimulai 1 Juli 2026. Ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan masyarakat, agar jelas, akuntabel, transparan,” ujar Meutya di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Pernyataan ini disampaikan di tengah persiapan akhir implementasi kebijakan yang telah diuji coba sejak awal tahun.
Kebijakan registrasi SIM card biometrik tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 7 tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan ini menggantikan mekanisme registrasi berbasis NIK dan Kartu Keluarga (KK) yang telah berjalan hampir satu dekade.
Menurut Meutya, pendaftaran nomor HP baru dengan sistem biometrik juga akan berdampak positif bagi operator seluler. “Tidak itu saja, ini juga sekaligus bagi operator seluler ini bisa memberikan layanan lebih baik bagi mereka yang melakukan biometrik,” ucapnya.
Mekanisme registrasi sebelumnya dinilai belum cukup kuat karena identitas statis relatif mudah disalahgunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Data biometrik wajah dianggap lebih sulit dipalsukan dibandingkan data tekstual seperti NIK dan KK.
Uji Coba dan Data Awal
Komdigi melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital telah melakukan uji coba kebijakan ini bekerja sama dengan operator seluler sejak awal tahun 2026. Sejak awal uji coba sampai Juni 2026, sebanyak 2,4 juta pengguna sudah menggunakan pendaftaran SIM Card dengan data biometrik.
Angka ini menunjukkan tingkat adopsi yang cukup signifikan meskipun masih dalam tahap uji coba. Ke depannya, seluruh pengguna baru SIM card prabayar diwajibkan menggunakan sistem ini.
Baca Juga:
Teknologi dan Keamanan Data
Registrasi SIM card menggunakan data biometrik dilakukan dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Komdigi telah memastikan data pengguna SIM Card dalam keadaan aman. Data tersebut dipegang secara langsung oleh Dukcapil, bukan operator seluler. Dalam proses registrasi, operator seluler hanya mengenkripsi wajah dan mengirimkannya kepada pihak Dukcapil untuk diverifikasi. Setelah data diverifikasi dan dinyatakan cocok, SIM Card tersebut sudah bisa digunakan oleh pengguna.
Sistem ini dirancang untuk mencegah kebocoran data sensitif. Dengan arsitektur di mana data biometrik tidak disimpan oleh operator, risiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
Dampak Terhadap Kejahatan Digital
Pakar telekomunikasi Heru Sutadi menyebutkan bahwa kebijakan terbaru ini dapat mengurangi penyalahgunaan kartu SIM yang selama ini kerap digunakan dalam penipuan, spam, penyebaran hoaks, maupun kejahatan siber lain yang memanfaatkan nomor telepon anonim, mulai dari phishing, penipuan OTP, spam, hingga social engineering.
Di sisi lain, Heru berpandangan registrasi biometrik pada SIM Card juga dapat memperkuat perlindungan konsumen karena mengurangi risiko penggunaan identitas orang lain untuk mendaftarkan kartu SIM tanpa izin. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menekan kejahatan berbasis digital yang marak terjadi.
Dengan sistem baru ini, setiap nomor telepon akan terkait langsung dengan identitas biologis pemiliknya. Pelaku kejahatan tidak lagi bisa dengan mudah menggunakan nomor anonim untuk melakukan aksi penipuan atau penyebaran konten ilegal.
Implikasi bagi Masyarakat
Mulai 1 Juli 2026, setiap pembelian SIM card baru di Indonesia akan memerlukan verifikasi wajah langsung. Proses ini diperkirakan hanya membutuhkan beberapa detik tambahan dibandingkan registrasi konvensional. Namun, dampak jangka panjangnya terhadap keamanan digital dinilai sangat signifikan.
Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan jaminan bahwa data kependudukan mereka tidak akan disalahgunakan untuk mendaftarkan nomor telepon tanpa sepengetahuan mereka. Sistem verifikasi biometrik memastikan hanya pemilik identitas yang sah yang dapat melakukan registrasi.
Pemerintah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap modus penipuan baru yang mungkin muncul, termasuk deepfake AI yang bisa digunakan untuk memalsukan data wajah. Namun, sistem enkripsi dan verifikasi berlapis diharapkan dapat meminimalkan risiko tersebut.
Ke depannya, kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi bagi ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Dengan data pengguna yang lebih akurat, operator seluler juga dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan bagi pelanggannya.
