JBNews.id — Perusahaan pengawas Flock Safety mulai kehilangan pijakan di Amerika Serikat seiring meningkatnya protes publik dan kekhawatiran akan akses data oleh pemerintah federal. Namun, alih-alih menghilang, sistem kamera pengenal plat nomor otomatis (ALPR) justru digantikan oleh pesaing utamanya, Axon, yang menawarkan arsitektur pengawasan serupa tanpa bayang-bayang penyalahgunaan federal.
Data yang dikompilasi oleh situs anti-Flock, DeFlock.org, mencatat setidaknya 53 kota telah memutuskan kontrak dengan Flock. Keputusan ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa pejabat federal dapat mengakses data yang dikumpulkan oleh kamera-kamera tersebut. Meskipun demikian, pengamat menilai langkah ini tidak serta-merta mengakhiri pengawasan ALPR di Amerika Serikat.
Alih-alih menghilang, permintaan akan teknologi ALPR justru beralih ke Axon. Sebuah laporan dari Gadget Review menyebutkan bahwa di kota-kota seperti Denver, pejabat setempat mengakhiri kontrak kontroversial dengan Flock untuk memberi ruang bagi Axon. Perusahaan ini menyediakan sistem pengawasan yang hampir identik, namun tanpa stigma keterlibatan federal yang melekat pada Flock.
Meskipun Axon belum memiliki reputasi buruk seperti Flock, perusahaan teknologi kepolisian ini bukannya tanpa kontroversi. Pada tahun 2024, Axon mendapat kecaman keras atas peluncuran “Draft One,” sebuah perangkat lunak terintegrasi ChatGPT yang digunakan untuk mentranskripsi audio kamera tubuh polisi menjadi laporan kepolisian. Para kritikus mencatat bahwa teknologi tersebut rentan terhadap halusinasi dan bias rasial yang lazim ditemukan pada model bahasa besar.
Sebelumnya, Axon juga menghadapi reaksi negatif yang signifikan atas pengumumannya untuk menerbangkan drone bersenjata alat setrum listrik (taser) di sekolah-sekolah. Rencana ini digambarkan sebagai skema yang tidak matang untuk mengatasi epidemi penembakan di sekolah yang terus melanda AS.
Baca Juga:
Dampak Pergeseran bagi Aktivis Privasi
Pergeseran dari Flock ke Axon menghadirkan tantangan baru bagi para aktivis privasi. Kini, mereka tidak hanya harus memperlambat laju ekspansi Flock, tetapi juga perlu meyakinkan publik bahwa tidak ada ALPR yang baik, terlepas dari merek apa yang tertera pada tiang pengawasan. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat ACLU Rilis Toolkit Hukum untuk melawan pengawasan digital polisi.
Pengamat menilai bahwa pergeseran ini menunjukkan pola baru dalam industri pengawasan. Ketika satu perusahaan menghadapi tekanan publik yang besar, pesaingnya akan dengan cepat mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Dalam konteks ini, Axon berhasil memposisikan diri sebagai alternatif yang lebih “bersih” secara reputasi, meskipun menawarkan teknologi yang pada dasarnya sama.
Bagi warga yang peduli dengan privasi, situasi ini menimbulkan dilema. Meskipun Flock telah menjadi simbol pengawasan yang berlebihan, penggantinya tidak serta-merta menjamin perlindungan data yang lebih baik. Kesalahan Kamera Flock yang menyebabkan warga dikepung polisi bersenjata menjadi pengingat akan risiko teknis yang melekat pada teknologi ini.
Implikasi bagi Masa Depan Pengawasan
Fenomena ini mencerminkan realitas bisnis di mana pelaku pasar pertama tidak selalu menjadi yang paling sukses. Flock, yang merupakan pionir dalam penyebaran ALPR, kini harus menghadapi konsekuensi dari kerusakan merek yang parah. Sementara itu, Axon memanfaatkan celah ini untuk memperluas pangsa pasarnya.
Para ahli memperingatkan bahwa pergeseran ini tidak mengubah esensi masalah. Sistem ALPR, baik dari Flock maupun Axon, tetap mengumpulkan data lokasi kendaraan dalam skala besar. Data ini kemudian dapat digunakan untuk membangun profil pergerakan warga yang sangat detail, menimbulkan pertanyaan serius tentang privasi dan potensi penyalahgunaan.
Di sisi lain, pendukung penegakan hukum berargumen bahwa teknologi ALPR sangat efektif dalam melacak kendaraan curian, mencari tersangka kejahatan, dan mencegah tindak kriminal. Mereka menekankan bahwa manfaat keamanan yang ditawarkan sebanding dengan risiko privasi yang mungkin timbul.
Seiring dengan meningkatnya adopsi Axon di berbagai kota, perdebatan mengenai regulasi ALPR diperkirakan akan semakin memanas. Beberapa negara bagian telah mulai memberlakukan undang-undang yang membatasi penggunaan data ALPR, sementara yang lain masih mencari keseimbangan antara keamanan dan privasi. Bagi aktivis, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa setiap sistem pengawasan, dari perusahaan mana pun, tunduk pada pengawasan dan regulasi yang ketat.
