JBNews.id — Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengubah strategi pembangunan infrastruktur digital di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kini, fokusnya bukan sekadar menghadirkan sinyal, melainkan memastikan kualitas dan kecepatan internet yang mumpuni.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, memaparkan adanya evolusi kebijakan pembangunan konektivitas antara era pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. “Waktu Nawa Cita dulu, Bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa yang penting akses masuk terlebih dahulu. Namun saat ini, melalui Asta Cita, Bapak Presiden Prabowo menyampaikan visi yang lebih progresif, bukan hanya sekadar ada akses, tapi tidak boleh ada sinyal yang lemah,” tegas Fadhilah.
Standar Kecepatan Dinaikkan
Untuk merealisasikan target tersebut, sejak tahun 2024 BAKTI tidak lagi sekadar membangun titik akses baru, tetapi juga fokus meningkatkan kapasitas pada infrastruktur yang sudah ada di berbagai pelosok. Fadhilah merinci bahwa standar kecepatan internet di wilayah layanan BAKTI telah dinaikkan. “Yang awalnya 1 titik akses kami itu berkapasitas 2 Mbps, sekarang minimal sudah di angka 6 hingga 8 Mbps,” jelasnya.
Secara nasional, BAKTI telah mengaktifkan akses internet gratis (Wi-Fi) di 31.863 lokasi layanan publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor desa. Selain itu, sebanyak 6.747 menara BTS 4G telah dibangun, secara khusus melayani wilayah-wilayah yang tidak memiliki kelayakan komersial bagi pihak swasta atau operator seluler.
Baca Juga:
Kendala Infrastruktur dan Solusi Satelit
Mengejar kualitas internet di wilayah 3T tentu bukan tanpa rintangan. Fadhilah mengungkapkan bahwa di masa lalu, kendala terbesar bukan sekadar anggaran, melainkan infrastruktur pendukungnya. Contohnya di Papua, di mana BAKTI siap membangun namun terbentur oleh ketiadaan kapasitas satelit. Rintangan ini belakangan berhasil diurai setelah pemerintah Indonesia meluncurkan satelit Satria-1 pada awal 2024.
Prioritas utama BAKTI adalah menuntaskan 100% konektivitas di seluruh wilayah permukiman. Fase berikutnya, yakni pada periode 2020 hingga 2029, pemerintah akan menargetkan cakupan geografis. “Geografis artinya di mana pun kita lewat-di jalan, di gunung, di hutan, bahkan di laut-sinyal itu tidak akan terputus,” sebut Fadhilah.
Dengan pergeseran fokus dari sekadar kuantitas akses menjadi kualitas konektivitas, pemerintah berharap inklusi digital dapat dirasakan secara adil, yang pada akhirnya akan mendongkrak roda ekonomi digital di ujung-ujung negeri. Perkembangan ini juga sejalan dengan tren global di mana Fitur AI terbaru membutuhkan koneksi internet yang stabil. Selain itu, keandalan jaringan juga menjadi krusial mengingat Startup Qualia baru-baru ini mengakui keterbatasan teknologinya.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah optimistis kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah 3T dapat terus dipersempit, membuka peluang baru bagi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat setempat.
