JBNews.id — Perusahaan teknologi pengawasan bernilai miliaran dolar, Palantir, menggugat Wali Kota London Sadiq Khan setelah keputusannya memblokir kontrak dengan kepolisian metropolitan London.
Keputusan Khan memicu reksi hukum dari raksasa pengawasan tersebut. Menurut laporan The Guardian, Palantir kini mengindikasikan niatnya untuk menuntut Khan atas keputusan memblokir kontrak tersebut.
Juru bicara kantor Wali Kota London menyatakan bahwa “Met tidak menyajikan strategi pengadaannya sebagaimana yang diwajibkan dan Met hanya berhubungan penuh dengan satu pemasok potensial: Palantir.” Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan didasari alasan politik, melainkan kurangnya uji tuntas dari Met dalam menjajaki perusahaan pengawasan mana yang ingin diajak bekerja sama.
Menurut kantor wali kota, Met “tidak cukup menunjukkan nilai uang bagi warga London.” Hal ini menjadi dasar utama pemblokiran kontrak, bukan karena kontroversi politik yang membayangi Palantir sebagai bagian dari mesin deportasi Presiden AS Donald Trump.
Kontroversi Palantir bukanlah hal baru. Perusahaan yang namanya diambil dari batu pelihat yang digunakan oleh Sauron, personifikasi kejahatan kosmik dalam buku The Lord of the Rings karya JRR Tolkien ini, dikenal agresif dalam melindungi kepentingan bisnisnya.
Sebelumnya, Palantir menggugat Angkatan Darat AS di pengadilan federal, mengklaim Pentagon secara tidak adil mengabaikan produk perusahaan dalam pencarian kontrak TI senilai $206 juta. Palantir kemudian memenangkan kontrak tersebut beberapa tahun setelah memenangkan kasus pengadilan.
Baca Juga:
Tahun lalu, CEO Palantir Alex Karp melontarkan kritik pedas selama sepekan kepada investor yang menjual saham mereka saat harga saham perusahaan turun lebih dari 11 persen. Dalam konferensi Yahoo Finance Invest November, Karp secara khusus menyasar analis dan jurnalis yang liputan kritisnya terhadap usaha pengawasan ini dinilai menyebabkan sentimen negatif investor.
“Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang telah Anda rampok dari orang-orang dengan pandangan Anda tentang Palantir?” kecam Karp kepada para analis keuangan.
Pada Februari lalu, Palantir menggugat majalah Swiss Republik atas liputan investigasi kritisnya tentang penjualan perangkat lunak Palantir dengan Angkatan Bersenjata Swiss. Perusahaan tersebut tidak membantah klaim apa pun dalam liputan Republik, melainkan menggunakan undang-undang Swiss yang menuduh majalah itu tidak memberikan ruang yang cukup untuk tanggapan perusahaan.
Presiden Federasi Jurnalis Eropa Maja Sever menyatakan dalam pernyataan terkait gugatan tersebut: “tindakan hukum yang diajukan oleh perusahaan multinasional yang kuat ini terhadap start-up media kecil Swiss adalah, menurut pandangan kami, upaya intimidasi yang bertujuan untuk mencegah analisis kritis terhadap aktivitas Palantir.”
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan teknologi pengawasan oleh kepolisian. Keputusan Wali Kota London menunjukkan bahwa kota besar punya wewenang untuk menolak kontrak yang tidak melalui proses pengadaan yang benar.
Bagi warga London, keputusan ini memastikan bahwa dana publik digunakan secara bijak. Sementara bagi industri teknologi pengawasan, kasus ini menjadi preseden bahwa praktik bisnis yang agresif tidak selalu berhasil.
Implikasinya jelas: kota-kota besar di seluruh dunia kini memiliki contoh nyata tentang pentingnya uji tuntas dalam kontrak teknologi pengawasan. Keputusan London bisa menjadi katalis bagi kota-kota lain untuk meninjau ulang kemitraan mereka dengan perusahaan pengawasan kontroversial.
