JBNews.id — Meta Platforms Inc. menghadapi gugatan hukum setelah sekelompok 26 karyawannya menuduh perusahaan menggunakan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk memilih ribuan pekerja yang akan di-PHK. Gugatan yang diajukan di pengadilan federal Oakland, California, ini menyebutkan bahwa algoritma Meta secara tidak proporsional menargetkan karyawan yang sedang mengambil cuti medis, cuti orang tua, atau cuti keluarga.
Para penggugat termasuk di antara 8.000 karyawan atau sekitar 10 persen dari total tenaga kerja yang diberhentikan Meta dalam gelombang PHK pada bulan Mei 2026. Mereka mengklaim bahwa Meta menggunakan AI internal, data pemantauan ketikan dan aktivitas, penggunaan token AI, serta peringkat kinerja yang dibantu algoritma untuk menentukan siapa yang terimbas PHK.
Menurut isi gugatan yang dikutip dari detikINET, banyak dari skor dan peringkat tersebut tidak mempertimbangkan karyawan yang sedang mengambil cuti medis atau keluarga, atau yang kinerjanya berkurang karena disabilitas. Akibatnya, karyawan yang sedang cuti menjadi target PHK secara tidak proporsional.
Masing-masing dari 26 karyawan yang identitasnya dirahasiakan ini mengambil cuti atau memiliki disabilitas. Mereka saat ini masih berstatus karyawan Meta, dengan jadwal pemberhentian dimulai pada 22 Juli 2026. Banyak dari mereka mengambil cuti kehamilan atau cuti orang tua, di mana selama masa itu mereka tidak bekerja sehingga hasil kerja yang terukur berkurang. Karyawan lainnya mengambil cuti medis yang telah disetujui oleh Meta.
Meta menanggapi bahwa klaim-klaim tersebut tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta. “Manajemen tenaga kerja dan keputusan organisasi telah dan selalu dibuat oleh manusia, bukan AI,” sebut pernyataan resmi Meta yang dikutip dari Associated Press.
Sekitar separuh penggugat mengambil cuti karena pengasuhan atau terkait kehamilan. Delapan di antaranya adalah perempuan yang mengambil cuti melahirkan atau terkait kehamilan, empat laki-laki mengambil cuti orang tua, dan satu orang adalah perempuan yang cuti untuk merawat anggota keluarga dan kemudian mengambil cuti berkabung.
Gugatan ini menyatakan bahwa PHK tersebut melanggar beberapa undang-undang negara bagian dan federal, termasuk Family and Medical Leave Act (FMLA), Americans with Disabilities Act (ADA), dan Pregnancy Discrimination Act (PDA). Para penggugat meminta pengadilan mengeluarkan perintah sementara yang mempertahankan status quo pekerjaan mereka di Meta, sambil menunggu audit independen terhadap proses PHK yang dilakukan perusahaan.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut isu etika penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia, terutama di perusahaan teknologi besar. Sebelumnya, Meta juga menghadapi berbagai tuntutan hukum terkait praktik bisnisnya, termasuk yang menyangkut dampak platform media sosial terhadap pengguna. Dalam konteks yang lebih luas, Apple Gugat OpenAI atas dugaan pencurian rahasia dagang, menunjukkan meningkatnya ketegangan hukum di industri teknologi.
Baca Juga:
Gugatan ini mengungkapkan praktik yang dikhawatirkan oleh banyak pekerja di era digital: penggunaan AI untuk mengelola tenaga kerja tanpa mempertimbangkan kondisi manusiawi. Data pemantauan ketikan dan aktivitas karyawan, yang oleh Meta disebut sebagai alat evaluasi kinerja, menjadi bukti utama dalam tuntutan hukum ini.
Para pekerja yang mengambil cuti keluarga atau medis seringkali tidak dapat menunjukkan produktivitas yang sama seperti rekan kerja yang aktif, sehingga algoritma dapat menandai mereka sebagai karyawan berkinerja rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan sistem AI yang digunakan perusahaan.
Dalam kasus serupa, Tesla Diduga Manipulasi Data FSD untuk mendapatkan izin di Eropa, yang juga melibatkan penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas. Sementara itu, Karyawan Rockstar Minta Serikat Pekerja Diakui sebelum peluncuran GTA 6, menunjukkan bahwa tuntutan pekerja terhadap praktik ketenagakerjaan di industri teknologi semakin menguat.
Implikasi dari kasus ini sangat signifikan bagi industri teknologi secara keseluruhan. Jika pengadilan memutuskan bahwa Meta melanggar hukum dengan menggunakan AI dalam PHK, hal ini dapat menjadi preseden hukum yang mengubah cara perusahaan teknologi besar mengelola sumber daya manusia. Perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan sistem serupa mungkin harus mengevaluasi ulang praktik mereka untuk menghindari tuntutan serupa.
Para penggugat meminta audit independen terhadap sistem AI yang digunakan Meta untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap karyawan yang sedang cuti atau memiliki disabilitas. Mereka juga meminta pengadilan untuk mempertahankan status pekerjaan mereka sementara proses hukum berlangsung.
Meta sendiri membantah keras tuduhan tersebut. Perusahaan menegaskan bahwa keputusan organisasi dan manajemen tenaga kerja selalu dibuat oleh manusia, bukan oleh AI. Namun, para penggugat berpendapat bahwa meskipun keputusan akhir dibuat oleh manusia, proses seleksi yang dibantu AI telah menghasilkan bias yang merugikan kelompok pekerja tertentu.
Kasus ini juga menyoroti celah dalam regulasi ketenagakerjaan di era digital. Undang-undang yang ada, seperti FMLA dan ADA, mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan AI dalam pengambilan keputusan ketenagakerjaan. Hal ini menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan untuk memperbarui regulasi agar melindungi hak-hak pekerja di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
Bagi para pekerja di industri teknologi, kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan hukum terhadap diskriminasi tetap berlaku meskipun keputusan dibuat dengan bantuan AI. Perusahaan tidak dapat berlindung di balik klaim “algoritma yang netral” jika hasilnya menunjukkan pola diskriminatif terhadap kelompok yang dilindungi undang-undang.
Pengadilan federal Oakland dijadwalkan akan mendengarkan argumen awal dalam waktu dekat. Keputusan yang diambil dalam kasus ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada cara perusahaan teknologi menggunakan AI dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Dengan jadwal pemberhentian yang dimulai pada 22 Juli, para penggugat berharap pengadilan dapat mengeluarkan perintah sementara sebelum tanggal tersebut untuk mempertahankan status pekerjaan mereka. Audit independen yang diminta diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang apakah sistem AI Meta benar-benar netral atau mengandung bias yang merugikan.
