JBNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap bahaya ‘ilusi algoritma’ di media sosial yang berpotensi memicu provokasi saat aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam pernyataan resminya, ia mengajak masyarakat menjaga ketertiban serta kualitas ruang digital selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Meutya menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi yang harus didengar melalui mekanisme yang tepat.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya dalam pernyataan tertulis yang dikutip Jumat.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi yang damai akan membuat pesan yang dibawa masyarakat tersampaikan lebih jelas dan mudah diterima publik. Oleh karena itu, aksi tidak boleh disertai tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.
“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Ilusi Algoritma dan Ancaman Disinformasi
Selain menjaga situasi di lapangan, Meutya juga mengajak masyarakat waspada terhadap efek ilusi algoritma di media sosial. Konten yang terus muncul di linimasa belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi, melainkan bisa terbentuk karena pola interaksi, minat, atau emosi pengguna yang kemudian diperkuat algoritma.
“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” tuturnya.
Meutya pun mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena ini penting dipahami di tengah maraknya teknologi AI yang dapat digunakan untuk memproduksi konten manipulatif.
Baca Juga:
“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkas Meutya.
Latar Belakang Aksi Demo
Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demo di Bundaran HI menuntut perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa antara lain stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih, hentikan militerisme di ranah sipil, serta Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah.
Sebanyak 4.151 personel gabungan dari Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Situasi di lapangan relatif terkendali, meskipun sempat terjadi penundaan pergerakan massa menuju Bundaran HI.
Menkomdigi mengimbau masyarakat untuk tidak mengunggah dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta tidak melakukan provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Pernyataan ini menjadi pengingat penting di tengah tingginya aktivitas digital selama aksi berlangsung, termasuk potensi penyebaran klaim politik yang belum terverifikasi.
Meutya menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks dan hasutan kekerasan tidak boleh diberi ruang. “Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
