JBNews.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memulai uji coba sistem digital bantuan sosial (bansos) di Surabaya. Melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos), proses dari pendaftaran hingga verifikasi dilakukan secara online dan transparan.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan langkah ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Ini sebagai ikhtiar kami dari pihak pemerintah untuk memastikan agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan, itu bisa diberikan secara baik dan tepat sasaran,” ujarnya dalam acara Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kelurahan Pakis, Surabaya, Jumat (12/6/2026).
Fifi menjelaskan bahwa pendataan nama penerima bansos kerap menjadi masalah utama. Akibatnya, bantuan pemerintah tidak sampai kepada orang yang tepat. Ia mencontohkan kasus warga yang masih terdaftar tetapi sudah pindah tempat tinggal, atau warga yang membutuhkan tetapi belum masuk data karena data tidak diperbarui bertahun-tahun.
“Nah, akibatnya ibu-bapak, bantuan yang seharusnya sampai ke tangan yang tepat, jadinya tidak tepat sasaran, karena itulah hari ini, pemerintah sedang berikhtiar, bekerja keras, memperbaiki data-data melalui digitalisasi,” jelas Fifi.
Digitalisasi yang dimaksud adalah pencatatan dan pembaruan data warga secara lebih rapi menggunakan teknologi. Fifi menekankan bahwa tujuan utama adalah agar negara bisa lebih mengenal warganya dan memastikan bantuan diberikan kepada yang berhak.
“Jadi ketika bapak-ibu datang, dan mendaftarkan data ibu-bapak hari ini, sesungguhnya bapak ibu sedang membantu negara agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau datanya benar, kebijakannya Insya Allah juga tepat,” ujarnya.
Fifi menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar migrasi sistem. Menurutnya, ini adalah perbaikan tata kelola agar semua data terverifikasi dengan baik, memperkuat akurasi, dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat. “Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran. Jadi ini yang kami ingin gaungkan kepada masyarakat saat ini,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, mengakui bahwa berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), banyak bantuan tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi target pemerintah untuk memperbaiki data melalui digitalisasi.
“Keunggulannya nanti dengan proses ini yang didukung dengan AI, bahwa nanti cuma butuh waktu sekitar 15 menit sampai 45 menit, untuk seseorang itu yang melakukan pendaftaran bisa kemudian didapatkan hasilnya layak atau tidak,” kata Robben.
Robben menambahkan bahwa uji coba di Surabaya masuk dalam daftar 42 kota/kabupaten yang menjadi target awal pemerintah. Ia berharap proses sosialisasi dan uji coba berjalan dengan baik sehingga banyak warga bisa berpartisipasi menyukseskan proses piloting digitalisasi.
“Sehingga kemudian nanti banyak warga kita yang bisa kemudian berpartisipasi menyukseskan proses piloting untuk digitalisasi, karena targetnya kita akan tahun 2027 sudah bisa kita laksanakan secara rasional,” ucapnya.
Baca Juga:
Uji coba digitalisasi Perlinsos pada Jumat, 12 Juni 2026, dihadiri oleh kurang lebih 200 warga setempat. Mereka menjajal mendaftarkan diri sebagai penerima bansos melalui portal Perlinsos secara online. Prosesnya dibantu oleh sejumlah agen di lokasi, sehingga pendaftaran berjalan lancar dan cepat.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola bansos secara menyeluruh. Digitalisasi diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data yang selama ini menjadi sumber utama ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.
Program ini juga sejalan dengan berbagai inisiatif Komdigi dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk perbaikan layanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan sistem yang didukung kecerdasan buatan (AI), proses verifikasi calon penerima bansos bisa dilakukan dalam waktu 15 hingga 45 menit. Hal ini menjadi peningkatan signifikan dibandingkan proses manual yang memakan waktu lebih lama dan rentan kesalahan.
Fifi Aleyda Yahya menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar program ini dapat berjalan optimal. Partisipasi warga dalam mendaftarkan data diri secara akurat menjadi kunci keberhasilan digitalisasi Perlinsos.
Robben Rico menekankan pentingnya akurasi data dalam program bansos. Menurutnya, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan utama untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat.
Uji coba di Surabaya menjadi pilot project yang akan dievaluasi sebelum diterapkan di kota/kabupaten lain. Pemerintah menargetkan implementasi penuh digitalisasi Perlinsos pada tahun 2027.
Program ini merupakan sinergi antara Komdigi dan Kemensos dalam memperbaiki sistem perlindungan sosial di Indonesia. Digitalisasi diharapkan tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos.
Komdigi terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk berbagai sektor, termasuk perlindungan sosial. Langkah ini sejalan dengan misi konektivitas digital Indonesia yang diusung oleh BAKTI Komdigi.
Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program ini dengan mendaftarkan data diri secara benar. Keberhasilan digitalisasi Perlinsos sangat bergantung pada akurasi data yang disediakan oleh warga.
Pemerintah optimistis bahwa digitalisasi perlindungan sosial akan membawa perubahan signifikan dalam penyaluran bansos. Dengan sistem yang transparan dan terverifikasi, bantuan diharapkan tepat sasaran dan tepat guna.
Program ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan bantuan sosial. Digitalisasi memungkinkan pengawasan publik yang lebih baik terhadap proses penyaluran bansos.
Fifi Aleyda Yahya menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan budaya birokrasi. Pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Robben Rico menambahkan bahwa program ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan masukan dari lapangan. Umpan balik dari warga dan petugas di Surabaya akan menjadi bahan perbaikan untuk implementasi di daerah lain.
Dengan target implementasi rasional pada 2027, pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menyempurnakan sistem dan melakukan sosialisasi secara masif. Kesuksesan pilot project di Surabaya menjadi fondasi penting bagi perluasan program ini ke seluruh Indonesia.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor publik terus berjalan. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal bantuan sosial.
Bagi warga yang membutuhkan, sistem digital ini diharapkan mempermudah akses terhadap bansos. Proses pendaftaran yang cepat dan transparan mengurangi potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini. Partisipasi aktif warga dalam mendaftarkan data diri akan sangat membantu pemerintah dalam menyalurkan bansos secara tepat sasaran.
Digitalisasi Perlinsos menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik. Dengan teknologi, diharapkan tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan, atau sebaliknya.
Program ini juga menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasik dalam birokrasi. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan transparansi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem ini agar semakin baik ke depannya. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dengan dukungan AI, proses verifikasi menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menyalurkan bantuan sosial.
Uji coba di Surabaya menjadi langkah awal yang penting. Keberhasilannya akan menentukan langkah selanjutnya dalam transformasi digital sistem perlindungan sosial di Indonesia.
Pemerintah berharap program ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola bantuan sosial. Digitalisasi diyakini menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penyaluran bansos.
Fifi Aleyda Yahya menutup dengan pesan optimisme. “Kami ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran. Jadi ini yang kami ingin gaungkan kepada masyarakat saat ini,” pungkasnya.
Robben Rico juga menambahkan bahwa program ini akan terus berlanjut. Target tahun 2027 menjadi komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh warga Indonesia.
Program digitalisasi Perlinsos menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial. Dengan teknologi yang tepat, diharapkan bantuan sosial dapat berfungsi optimal dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
