JBNews.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia yang terus meningkat justru dinilai bocor ke platform asing. Pernyataan ini disampaikan dalam forum Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Meutya mengungkapkan bahwa sebagian besar nilai ekonomi digital yang tercipta di Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati oleh pelaku ekonomi lokal. Justru, aliran dana tersebut mengalir ke platform digital yang berkantor pusat di luar negeri.
“Saat ini terjadi ketimpangan. Kita mengembangkan ekonomi digital secara nasional, tetapi nilai ekonomi tersebut diam-diam mengalir ke tempat lain, ke platform yang berkantor pusat di luar negeri. Angka yang lebih besar belum tentu menandakan kekuatan yang lebih besar,” ujar Meutya.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah mendorong transformasi digital yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan transaksi digital, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan produktivitas sektor riil. Meutya menyebutkan dua pendekatan utama yang perlu ditempuh.
Pertama, retensi nilai ekonomi digital agar manfaat ekonomi yang tercipta dapat dibagi lebih adil antara platform digital, infrastruktur nasional, dan pelaku ekonomi dalam negeri. Kedua, memastikan digitalisasi mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Teknologi harus menjadi alat yang membantu petani, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal memperoleh akses pasar yang lebih luas dan nilai tambah yang lebih besar.
“Tujuan akhirnya bukan angka-angka di atas kertas yang dikeluarkan pemerintah, tetapi apa yang benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, pelajar, dan masyarakat Indonesia,” kata Menkomdigi.
Sebagai contoh, Komdigi bersama berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku industri telah menjalankan sejumlah proyek percontohan di Sleman, Banjarnegara, Lamongan, Wonogiri, dan Banyuwangi. Dalam program tersebut, teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
Meutya juga mencontohkan petani budidaya ikan yang dapat menjual hasil panennya langsung kepada pasar melalui platform digital berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan melalui rantai distribusi konvensional.
“Produsen kecil dapat memasarkan produknya secara global tanpa perantara yang mengambil margin. Itulah produktivitas yang harus diukur, yakni dari sisi pendapatan, lapangan kerja, hingga penghidupan masyarakat,” ucapnya.
Melalui forum DEAL 2026, pemerintah bersama industri, akademisi, investor, startup, dan komunitas digital juga menyepakati delapan fokus kolaborasi nasional. Mulai dari penguatan industri telekomunikasi, perlindungan pelanggan seluler, pengembangan startup dan technopreneur, program ruang digital sehat, penguatan ekosistem AI nasional, peningkatan inklusivitas teknologi baru, pengembangan dashboard ekosistem digital nasional, hingga peningkatan efisiensi logistik.
“Bagi masyarakat, DEAL harus menghadirkan teknologi yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Bagi industri, DEAL harus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan. Sementara bagi negara, penguatan ekosistem digital nasional akan mendukung daya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Implikasi dari kebijakan ini sangat jelas: pemerintah tidak lagi sekadar mengejar angka pertumbuhan transaksi digital, tetapi mulai mengukur dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagi pelaku UMKM dan petani, ini berarti peluang untuk mendapatkan akses pasar yang lebih adil dan langsung. Sementara bagi platform digital global, kebijakan retensi nilai ini bisa berarti perubahan model bisnis di Indonesia.
Komdigi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan transformasi digital berjalan inklusif. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap ekonomi digital Indonesia tidak lagi menjadi “pemasok data” bagi platform asing, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berdaulat.
