JBNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 19% penduduk Indonesia yang belum terhubung dengan internet. Angka ini setara dengan sekitar 3.000 desa yang belum memiliki akses internet yang optimal.
Data tersebut disampaikan Meutya saat membuka acara Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Ia menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadikan pemerataan konektivitas sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekosistem digital nasional.
“Saat ini 230 juta masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet. Artinya lebih dari 81% dari total populasi. Namun kita masih memiliki pekerjaan rumah karena sekitar 19 persen penduduk belum terhubung internet,” ujar Meutya dalam sambutannya.
Meutya menjelaskan bahwa tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi, terutama seiring upaya percepatan implementasi jaringan generasi kelima atau 5G di Indonesia.
“Kita masih memiliki sekitar 3.000 desa yang belum terhubung secara optimal. Kalau dilakukan bersama-sama, apalagi dengan pengembangan 5G yang sedang kita dorong melalui berbagai terobosan, mudah-mudahan kebutuhan ini bisa kita penuhi,” tuturnya.
Kondisi Industri Telekomunikasi
Selain memperluas konektivitas, pemerintah juga terus mengevaluasi kondisi industri telekomunikasi nasional yang menjadi tulang punggung transformasi digital. Komdigi mencatat industri masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya belanja modal (capex) hingga penurunan rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berupaya menjaga kesehatan industri agar mampu terus berinvestasi dalam pembangunan jaringan dan perluasan akses internet di berbagai daerah. Meutya menegaskan pemerataan akses digital menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional yang saat ini telah mencapai sekitar USD 99 miliar atau setara sepertiga ekonomi digital ASEAN.
Disampaikan Meutya, manfaat transformasi digital harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga di daerah terpencil, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga generasi muda. Pemerintah juga terus mendorong program-program yang dapat mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor.
Baca Juga:
“Setiap keterhubungan harus berdampak pada pertumbuhan dan keterjagaan. Karena itu, tugas kita bukan hanya meningkatkan angka konektivitas, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Meutya.
Pemerintah juga terus mengevaluasi berbagai kebijakan untuk mendukung transformasi digital. Salah satunya adalah dengan mendorong adopsi teknologi AI dalam berbagai program bantuan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan aturan baru untuk meningkatkan keamanan digital. Mulai 1 Juli 2026, pendaftaran nomor HP baru akan menggunakan sistem face recognition untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan kejahatan siber.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah optimistis dapat mengejar ketertinggalan konektivitas dan mewujudkan transformasi digital yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Targetnya, seluruh desa di Indonesia dapat menikmati akses internet yang merata dan berkualitas dalam waktu dekat.
