Jbnews.id – Aksi Kamisan Bandung pada Kamis, 23 April 2026, berlangsung berbeda dari biasanya. Alih-alih digelar di Taman Vanda, aksi kali ini dipusatkan di Jalan Diponegoro, tepatnya di antara halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Pemindahan lokasi ini merupakan respons langsung terhadap proyek penyatuan kedua kawasan yang menelan anggaran Rp15,8 miliar. Massa aksi mempertanyakan urgensi proyek senilai tersebut di tengah minimnya sosialisasi dan kajian dampak lalu lintas.
Proyek revitalisasi yang menyatukan halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu ini telah memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Aktivis Geourban, Ricky N. Sas, bahkan meluncurkan petisi daring berjudul “Dedi, Jangan Rampas Jalan Umum Demi Ambisi Pribadi!” yang hingga Kamis malam telah ditandatangani 2.413 orang. Angka ini menunjukkan tingkat keprihatinan publik yang signifikan terhadap kebijakan yang dinilai mengabaikan fungsi jalan umum.
Ricky mengungkapkan bahwa awalnya ia ragu untuk membuat petisi tersebut. Ia sadar bahwa pemerintahan Indonesia kerap tidak gentar menghadapi petisi rakyat. Namun, setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak, ia memutuskan untuk tetap meluncurkannya. “Petisi ini penting untuk mengukur bagaimana partisipasi publik memahami masalah yang ada,” ujarnya di sela-sela Aksi Kamisan Bandung, Kamis, 23 April 2026.
Kekhawatiran utama yang mendasari aksi dan petisi ini adalah hilangnya fungsi Jalan Diponegoro. Jalan yang selama ini menjadi akses vital bagi warga Bandung itu ditutup untuk mendukung proyek penyatuan. “Kita tahu kan daerah ini kawasan-kawasan sibuk, bila jalan dihilangkan, artinya ada fungsi jalan yang berkurang,” tegas Ricky. Ia menambahkan, media massa juga telah memberitakan bahwa proyek ini tidak memiliki perencanaan yang jelas.
Proyek senilai Rp15,8 miliar ini sebelumnya telah menuai sorotan dari berbagai pihak. DPRD Jawa Barat, misalnya, secara khusus menyoroti besaran anggaran revitalisasi yang mencapai Rp12 miliar untuk tahap awal. Ketidakjelasan kajian dampak lalu lintas dan tidak adanya uji publik menjadi titik kritis yang terus didesak oleh masyarakat dan aktivis. Untuk memahami lebih dalam soal sorotan legislatif, pembaca dapat menyimak laporan DPRD Jabar Soroti revitalisasi tersebut.
Kekhawatiran akan kemacetan baru menjadi isu sentral dalam aksi Kamisan kali ini. Para peserta aksi menilai, penutupan Jalan Diponegoro tanpa kajian komprehensif hanya akan mengalihkan beban lalu lintas ke ruas jalan lain yang sudah padat. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya jaminan dari pemerintah daerah mengenai solusi transportasi alternatif yang memadai. Wacana penolakan serupa sebelumnya juga telah mengemuka dan menjadi perhatian publik, seperti yang diberitakan dalam artikel Penolakan Proyek Penyatuan oleh warga.
Aksi Kamisan Bandung yang biasanya digelar di Taman Vanda, kali ini memilih lokasi yang lebih simbolis. Berdiri di antara Gedung Sate dan Lapangan Gasibu, para peserta secara langsung merasakan dampak dari proyek yang mereka kritik. Mereka menuntut transparansi total atas perencanaan proyek dan pembatalan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas. “Ini bukan soal menolak pembangunan, tapi soal tata kelola yang baik,” ujar salah satu peserta aksi.
Petisi yang digagas Ricky N. Sas menjadi salah satu instrumen perlawanan warga. Meskipun diakui bahwa petisi kerap diabaikan pemerintah, Ricky berharap setidaknya petisi ini bisa menjadi data partisipasi publik yang valid. “Kami ingin menunjukkan bahwa ada ribuan orang yang peduli dan menolak kebijakan ini,” imbuhnya. Petisi tersebut hingga saat ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan mahasiswa.
Proyek penyatuan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu sendiri merupakan bagian dari visi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menciptakan ruang publik yang lebih luas dan representatif. Namun, realisasi di lapangan justru menuai kontroversi karena dianggap mengabaikan aspek fungsional jalan dan kebutuhan mobilitas warga. Kritik juga datang dari para ahli tata kota yang menilai proyek ini tidak memiliki perencanaan transportasi yang terintegrasi.
Isu relokasi warga juga menjadi perhatian dalam konteks pembangunan di Jawa Barat. Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Dedi Mulyadi sempat membuat janji terkait relokasi warga di kawasan Situ Ciburuy. Namun, janji tersebut kini dipertanyakan oleh warga setempat. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini dapat disimak dalam laporan Janji Relokasi Dedi yang menjadi sorotan.
Di tengah kontroversi proyek senilai miliaran rupiah ini, pemerintah daerah justru tengah mempersiapkan program pendidikan baru. Sekolah Maung Jabar, misalnya, dikabarkan siap dibuka pada tahun ajaran mendatang. Program ini menjadi salah satu prioritas Gubernur Dedi Mulyadi di bidang pendidikan. Detail mengenai program ini dapat dibaca dalam artikel Sekolah Maung Jabar.
Aksi Kamisan Bandung kali ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut ruang dan mobilitas warga, harus melalui proses partisipasi yang inklusif. Kegagalan dalam melakukan uji publik dan kajian dampak lalu lintas yang komprehensif hanya akan melahirkan resistensi dari masyarakat. Petisi dengan ribuan tanda tangan dan aksi di lapangan menjadi bukti bahwa publik tidak lagi pasif menerima kebijakan yang dianggap merugikan.
Para aktivis dan warga yang tergabung dalam Aksi Kamisan Bandung berjanji akan terus mengawal isu ini. Mereka menuntut agar pemerintah daerah membuka data perencanaan proyek secara transparan dan menggelar forum publik untuk mendengarkan aspirasi warga. “Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dan keadilan,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai tuntutan para pengunjuk rasa.
