JBNews.id — Sektor layanan keuangan global berlomba mengadopsi Kecerdasan Buatan (AI), namun ambisi ini terbentur realita: banyak perusahaan masih kesulitan memperluas skala pemanfaatan AI secara efektif karena tertinggalnya kesiapan infrastruktur, operasional, dan tata kelola internal. Fakta ini terungkap dalam laporan tahunan Financial Sector Enterprise Cloud Index (ECI) kedelapan yang dirilis oleh perusahaan komputasi hybrid multicloud, Nutanix.
Laporan tersebut menyoroti bagaimana tekanan regulasi dan operasional menciptakan titik balik krusial bagi industri keuangan. Berdasarkan survei yang melibatkan 1.600 eksekutif di bidang cloud, IT, dan engineering dari perusahaan dengan minimal 500 karyawan di 14 negara, termasuk Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat, ditemukan sejumlah hambatan struktural yang signifikan.
Salah satu temuan paling mencolok adalah fenomena Shadow AI. Sebanyak 66% eksekutif IT melaporkan bahwa karyawannya menggunakan layanan AI ilegal atau tidak berizin. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 86% dari mereka menyadari bahwa praktik liar tersebut menimbulkan risiko bisnis dan keamanan yang signifikan. Fenomena ini muncul ketika perusahaan lambat dalam menyediakan alat AI resmi, sehingga karyawan kerap mencari jalan pintas.
Selain Shadow AI, birokrasi internal menjadi hambatan utama. Banyak yang mengira keterbatasan teknologi adalah musuh utama, namun nyatanya masalah birokrasi justru jauh lebih menghambat. Saat mencoba meningkatkan skala penerapan AI, perusahaan keuangan menghadapi kendala seperti kompleksitas proses, faktor organisasi, dan keterbatasan teknis.
Masalah infrastruktur juga menjadi tantangan serius. Sebanyak 68% eksekutif mengakui bahwa infrastruktur internal (on-premises) mereka belum siap untuk menanggung beban kerja AI. Sebagai jalan pintas, 64% perusahaan memilih bergantung pada penyedia pihak ketiga guna menjembatani kesenjangan infrastruktur tersebut.
Lebih lanjut, muncul masalah baru bernama Sovereignty Debt atau Utang Kedaulatan Data. Lembaga keuangan memegang data sensitif, sehingga 79% organisasi menjadikan kedaulatan data sebagai prioritas utama. Ironisnya, 62% di antaranya masih menjalankan beban kerja berbasis kontainer di public cloud. Ketidakselarasan ini memicu tumpukan utang kedaulatan data yang berbahaya.
Di sisi lain, tuntutan AI terbukti menjadi pendorong tren modernisasi. Sebanyak 90% responden sepakat bahwa AI memacu adopsi kontainerisasi, dan 89% yakin tren ini akan terus meroket. Untuk bisa beranjak dari tahap coba-coba menuju implementasi skala besar, lembaga keuangan diwajibkan menyelaraskan infrastruktur, tata kelola, dan proses operasional mereka secara terpadu.
Baca Juga:
Jay Tuseth, Vice President & General Manager APJ di Nutanix, menegaskan bahwa persaingan kini bukan lagi sekadar tentang siapa yang memiliki model AI paling canggih. “Di seluruh wilayah Asia Pasifik dan Jepang (APJ), persaingan kini bukan lagi sekadar tentang siapa yang memiliki model AI paling canggih, melainkan tentang siapa yang mampu meningkatkan skala penerapannya secara aman dan bertanggung jawab,” ujar Tuseth dalam keterangan resmi.
Tuseth menambahkan bahwa pemenang dalam kompetisi ini bukanlah lembaga yang sekadar memiliki anggaran komputasi terbesar. Pemenang sesungguhnya adalah mereka yang berhasil menyelaraskan infrastrukturnya dengan tuntutan regulasi regional dan kedaulatan data melalui platform berbasis kontainer yang fleksibel.
Implikasinya bagi pelaku industri keuangan jelas: tanpa penyelarasan antara infrastruktur, tata kelola, dan regulasi, adopsi AI skala besar akan terus terhambat. Fenomena Shadow AI dan utang kedaulatan data menjadi pengingat bahwa teknologi canggih sekalipun membutuhkan fondasi yang kokoh untuk bisa dimanfaatkan secara optimal dan aman.
